MAMUJU--Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Barat rencananya bakal mengadakan pertemuan dengan Plt Gubernur membagas ancaman radikalisme yang mulai terasa di Sulawesi Barat. Hal itu diungkapkan Sudirman AZ, ketua Wilayah GP Ansor Sulawesi Barat, Senin (10/04).

Rencana untuk bertemu dengan Plt Gubernur Sulawesi Barat tersebut merupakan tindaklanjut dari penolakan kampanye Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang disuarakan di sejumlah daerah di Sulawesi Barat.

"Dekat-dekat ini kami PW GP Ansor Sulbar bersama beberapa pengurus di tiap tingkatan akan menghadap ke Gubernur, Bupati se-Sulbar dan tentunya aparat keamanan TNI, Polri untuk mensingkronkan pemahaman, mencegah segala tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok yang akan merongrong NKRI yang kita cintai ini,"sebut Sudirman via pesan singkat Whats App.

Kepada WACANA.Info, Sudirman menuturkan, pertemuan dengan pemerintah dan pihak keamanan tersebut bukan tidak mungkin bakal melahirkan gagasan untuk membuat sebuah peraturan untuk menangkal segala hal yang berpotensi menumbuhkan gerakan radikaliesme di Sulawesi Barat.

Ia menambahkan, GP Ansor sebagai organisasi pemuda dan kekaderan akan terus melakukan pengkaderan bagi generasi muda. Mengagendakan Pelatihan Kepeminan Dasar (PKD), Diklatsar, DTD, PKL dan beberapa agenda lain yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga keutuhan NKRI.

"Satu tujauan, diantaranya untuk memberikan pehaman kepada pemuda-pemuda kita tentang pentingnya 4 pilar kebangsaan. Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tuggal Ika,"sambungnya.

Untuk diketahui, beberapa elemen pemuda dan mahasiswa telah melakukan penolakan terhadap pawai yang dilakukan oleh HTI beberapa waktu lalu. Kegiatan tersebut dianggap punya maksud terselubung yang mengancam keutuhan NKRI. 

"Intinya Ansor, Banser bersama teman-teman PMII, GMNI dan OKP lain menolak kegiatan pawai HTI kemarin. Menurut pandangan kami bahwa pendirian negara Indonesia sebagai asas Pancasila sudah final. Seperti apa yang telah diperjuangakn oleh para tokoh ulama, Kristen, Hindu dan Budha. Dalam artian NKRI dan Pancasila tidak boleh digantikan dengan apapun namanya seperti yang diusung HTI yang ingin mengganti NKRI menjadi negara khilafah dan asas Pancasila menjadi asas syariah," pungkas Sudirman AZ. (Keto/B)