Oleh: Muhammad (Wakil Dekan Akademik Fisipkum Unsulbar)

Wacana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia mengenai kemungkinan penghapusan program studi yang dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan dunia industri memunculkan perdebatan luas. 

Di satu sisi, gagasan ini dipahami sebagai upaya memperkuat relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja. Kampus didorong tidak berjalan sendiri, tetapi terhubung dengan realitas ekonomi, perkembangan teknologi, dan kebutuhan tenaga kerja nasional.

Di sisi lain, kebijakan semacam ini menyisakan pertanyaan mendasar; apakah universitas hanya berfungsi sebagai pemasok tenaga kerja ?. Jika sebuah program studi tidak langsung menghasilkan lulusan yang terserap industri, apakah ia otomatis kehilangan hak hidup ?. Pertanyaan ini penting karena menyangkut arah pendidikan tinggi Indonesia ke depan.

Membaca persoalan ini secara kritis, pemikiran Pierre Bourdieu dan Mazhab Frankfurt menawarkan sudut pandang yang tajam. Keduanya membantu kita melihat bahwa kebijakan pendidikan tidak pernah netral. 

Di balik bahasa efisiensi, modernisasi, dan relevansi, sering tersembunyi relasi kuasa yang menentukan siapa diuntungkan, siapa dirugikan, dan nilai apa yang sedang dipertaruhkan.

Mengapa Kebijakan Ini Muncul ?

Alasan yang kerap diajukan adalah kebutuhan untuk menyelaraskan pendidikan dengan dunia kerja. Banyak lulusan perguruan tinggi dinilai tidak sesuai kebutuhan industri. Sementara itu, sektor usaha membutuhkan tenaga kerja yang terampil, adaptif, dan siap pakai. 
Dari logika di atas, program studi yang tidak memiliki prospek kerja tinggi dianggap perlu dievaluasi, digabungkan, atau bahkan dihapus. Namun pertanyaan filosofisnya adalah; siapa yang menentukan makna 'relevan' itu ?. Relevan bagi siapa ?. 

Bagi industri, relevansi mungkin berarti ketersediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar. Tetapi bagi masyarakat, relevansi pendidikan jauh lebih luas; mencetak guru, peneliti, budayawan, pemikir, pekerja sosial, dan warga negara yang kritis.

Mazhab Frankfurt—khususnya Herbert Marcuse dan Max Horkheimer—menjelaskan gejala ini sebagai dominasi rasionalitas instrumental, yaitu cara berpikir yang menilai segala sesuatu berdasarkan manfaat praktis dan keuntungan ekonomi. Dalam logika ini, ilmu pengetahuan dinilai bukan dari kemampuannya memperluas pemahaman manusia, tetapi dari seberapa cepat ia menghasilkan nilai pasar.

Ketika logika tersebut masuk ke kampus, universitas perlahan dipersempit menjadi mesin produksi tenaga kerja. Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai ruang pencarian kebenaran, pembentukan karakter, dan kritik sosial, melainkan sekadar jalur menuju pekerjaan.

Sebagai akademisi yang lulus sebagai sarjana ilmu politik, beberapa kawan kami sesama sarjana ilmu politik yang bekerja sebagai bankir dan pengusaha jasa rental mobil misalnya berbagi cerita terkait relevansi latar pendidikan dan dunia kerjanya. 

Sebagai bankir, menurutnya ilmu politik penting baginya dalam memahami kebijakan dan regulasi di dunia perbankan sekaligus membaca resiko politik yang realitanya simultan terus berubah dan berpengaruh terhadap kepercayaan pasar, nilai tukar, investasi dan seterusnya. 

Begitupun dengan kawan pengusaha rental mobil yang merasakan latar belakang ilmu politiknya berperan baginya dalam metode membangun relasi dan kepemimpinan dalam membangun usahanya.

Siapa yang Diuntungkan ?

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, masyarakat adalah arena pertarungan berbagai bentuk modal; modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik. Kebijakan penghapusan prodi bisa dibaca sebagai kemenangan pihak yang memiliki modal ekonomi lebih besar dalam menentukan arah pendidikan.

Pihak pertama yang diuntungkan tentu adalah dunia industri. Mereka memperoleh pasokan tenaga kerja yang lebih sesuai kebutuhan, dengan biaya pelatihan yang lebih rendah. Kampus menyesuaikan kurikulum, sementara perusahaan menerima lulusan siap kerja.

Kedua, perguruan tinggi yang berorientasi pasar juga dapat memperoleh keuntungan. Mereka lebih mudah membangun kerja sama industri, menarik minat calon mahasiswa, dan mendapatkan citra sebagai kampus modern yang responsif terhadap zaman. Ketiga, elite pembuat kebijakan bisa tampil progresif karena dianggap menjawab persoalan pengangguran dan kesenjangan sarjana dengan dunia kerja. 

Tetapi Bourdieu mengingatkan bahwa ketika pihak bermodal besar menentukan standar nilai, maka arena pendidikan kehilangan otonomi. Ilmu yang bernilai bukan lagi ilmu yang memperkaya peradaban, melainkan ilmu yang menguntungkan pasar.

Siapa yang Dirugikan ?

Jika industri menjadi ukuran utama, maka banyak pihak akan tersisih. Mahasiswa menjadi kelompok pertama yang terdampak. Pilihan studi mereka menyempit. Anak muda didorong memilih jurusan yang 'laku' daripada yang sesuai minat, bakat, atau panggilan intelektual. Pendidikan berubah dari proses pencarian diri menjadi kalkulasi ekonomi.

Kelompok kedua adalah dosen dan akademisi di bidang yang tidak dianggap produktif secara ekonomi. Humaniora, filsafat, sejarah, sastra, seni, ilmu sosial dan ilmu-ilmu dasar rentan dianggap beban karena manfaatnya tidak selalu langsung terlihat. Padahal justru disiplin-disiplin itulah yang membentuk kemampuan berpikir kritis, sensitivitas budaya, etika publik, dan kedalaman refleksi sosial. Tanpa ilmu-ilmu tersebut, masyarakat berisiko menghasilkan generasi yang cakap bekerja tetapi miskin makna, refleksi dan daya kritis.

Mazhab Frankfurt menyebut gejala ini sebagai lahirnya manusia satu dimensi; individu yang efisien secara teknis, tetapi lemah dalam kesadaran kritis. Ia mampu menjalankan mesin, tetapi tidak mempertanyakan ke mana mesin itu membawa masyarakat. Yang juga dirugikan adalah demokrasi itu sendiri. 

Demokrasi membutuhkan warga yang mampu berpikir, berdialog, membaca sejarah, memahami perbedaan, dan mengkritik kekuasaan. Jika pendidikan hanya menghasilkan tenaga kerja, maka ruang publik kehilangan fondasi intelektualnya.

Apa Dampaknya bagi Masa Depan Pendidikan ?

Dalam jangka pendek, kebijakan berbasis kebutuhan industri tampak menjanjikan. Kampus membuka prodi baru di bidang digital, kecerdasan buatan, manufaktur, logistik, atau bisnis kreatif. Serapan kerja mungkin meningkat. Namun dalam jangka panjang, ada beberapa risiko serius.

Pertama, kampus kehilangan otonomi akademik. Kampus menjadi terlalu bergantung pada tren pasar yang berubah cepat. Hari ini industri membutuhkan satu keahlian, lima tahun lagi kebutuhan itu bisa usang. Jika kampus terus mengejar pasar, ia akan selalu tertinggal satu langkah.

Kedua, riset fundamental melemah. Banyak inovasi besar justru lahir dari ilmu dasar yang dahulu tampak 'tidak praktis'. Fisika murni, matematika, filsafat logika, linguistik, dan penelitian dasar lainnya sering menjadi fondasi teknologi masa depan. Jika semua diukur dari manfaat instan, kita memotong akar inovasi jangka panjang.

Ketiga, ketimpangan sosial baru dapat muncul. Kelas elite mungkin tetap memiliki akses ke pendidikan luas dan multidisipliner, sementara masyarakat umum diarahkan pada pendidikan teknis jangka pendek. Yang satu dididik memimpin, yang lain dilatih bekerja.

Keempat, pendidikan kehilangan jiwa kebangsaannya. Tujuan pendidikan nasional bukan hanya mencetak pekerja, tetapi mencerdaskan kehidupan bangsa. Kata 'bangsa' mengandung dimensi budaya, moral, sejarah, dan kemanusiaan yang tidak bisa direduksi menjadi angka serapan kerja.

Jalan Tengah yang Lebih Bijak

Kritik terhadap wacana ini bukan berarti menolak hubungan kampus dan industri. Dunia pendidikan memang perlu adaptif terhadap perubahan zaman. Lulusan juga membutuhkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan kerja. 

Namun solusi bukanlah penghapusan program studi secara simplistis. Jalan tengah yang lebih bijak adalah revitalisasi, bukan eliminasi. Program studi dapat diperbarui kurikulumnya, diperkuat kompetensi digitalnya, dibuka kolaborasi lintas disiplin, dan diberi ruang inovasi. Jurusan sastra dapat terhubung dengan industri kreatif. 

Misalnya Filsafat dapat memperkuat etika kecerdasan buatan; Sejarah dapat menopang industri pariwisata dan kebijakan publik; Antropologi dapat membantu pembangunan berbasis budaya lokal dan seterusnya. Negara sejatinya perlu menjaga keberagaman ilmu, bukan menyempitkannya. Industri membutuhkan tenaga kerja, tetapi bangsa membutuhkan pemikir.

Kampus Bukan Pabrik

Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukanlah prodi mana yang menghasilkan gaji tertinggi, tetapi masyarakat seperti apa yang ingin dibangun Indonesia. Jika kampus hanya diukur dari angka serapan kerja, kita mungkin mendapatkan pekerja lebih cepat. Tetapi kita berisiko kehilangan peneliti, budayawan, guru besar, filsuf, seniman, dan warga negara yang mampu menjaga akal sehat publik.

Kampus bukan pabrik. Ia adalah ruang di mana bangsa menyiapkan masa depannya bukan hanya dengan keterampilan, tetapi juga dengan nalar, etika, dan imajinasi. Ketika pendidikan terlalu tunduk pada industri, yang terancam bukan sekadar beberapa program studi, melainkan arah peradaban itu sendiri. (*/Naf)