MAMUJU--Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mugiyanto berkesempatan mengunjungi lokasi lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Barat, Selasa (28/04). Agenda 
tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat kelembagaan serta meningkatkan kualitas pelayanan di bidang hak asasi manusia di daerah, khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Pada kesempatan itu, Mugiyanto didampingi Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan Kementerian HAM, Munafrizal Manan, Staf Ahli Kementerian HAM, Rumadi Ahmad, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Sulawesi Barat, serta jajaran pejabat terkait dari pemerintah daerah.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat, Maddareski Salatin, bersama Kepala Bidang Pertanahan, Fauzan juga hadir pada agenda tersebut. Mereka memberikan terkait kondisi, status, serta kesiapan lahan yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan kantor wilayah dimaksud.

Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto menegaskan, pembangunan Kantor Wilayah Kementerian HAM di Provinsi Sulawesi Barat merupakan langkah strategis dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian HAM di daerah.

Lebih lanjut, ia mengatakan, keberadaan kantor wilayah di daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas koordinasi, pengawasan, serta pelaksanaan program-program pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sendiri menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Kantor Wilayah Kementerian HAM di Provinsi Sulawesi Barat. Sekaligus berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam memastikan proses pembangunan dapat berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kunjungan kerja tersebut diharapkan menjadi langkah awal yang strategis dalam percepatan pembangunan Kantor Wilayah Kementerian HAM di Provinsi Sulawesi Barat, guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat. (*/Naf)