MAMUJU--"Acara ini luar biasa karena dihadiri oleh seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah provinsi, enam kabupaten di Sulbar, hingga komunitas dan pelaku usaha. Ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap HAM adalah tanggung jawab bersama,". Hal itu disampaikan Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, Mugiyanto dalam agenda sinergitas lintas sektor dengan tema “HAM Hadir untuk Bangsa” yang digelar di salah satu hotel di Mamuju, Selasa (28/04).

Unsur pemerintah daerah, Forkopimda, pelaku usaha, komunitas, hingga organisasi kemasyarakatan dan keagamaan terlibat hadir pada agenda tersebut. Kegiatan tersebut juga jadi momentum penandatanganan maklumat dukungan dan kerja sama dalam mengimplementasikan program-program Kementerian HAM di wilayah Sulawesi Barat.

Penandatanganan dilakukan oleh Mugiyanto bersama perwakilan pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dalam paparannya, Mugiyanto menyebut, kegiatan tersebut jadi momentum penting dalam membangun sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, serta seluruh elemen masyarakat dalam memastikan pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

Ia menegaskan, tanggung jawab terhadap HAM tidak hanya berada di pemerintah, tetapi juga melibatkan pelaku usaha dan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem yang saling berkaitan. Menurutnya, pendekatan HAM tidak hanya terbatas pada isu kebebasan berekspresi, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga lingkungan yang bersih.

“HAM juga mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, rasa aman, dan lingkungan hidup yang baik. Ini menjadi fokus penting dalam kebijakan pemerintah saat ini,” terang Mugiyanto.

Mugiyanto juga mengapresiasi komitmen Sulawesi Barat yang dinilai cukup dinamis dalam menjamin kebebasan berekspresi sebagai bagian dari praktik demokrasi.

Di kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka menegaskanm pemerintah daerah siap menyelaraskan seluruh kebijakan dengan prinsip-prinsip HAM, khususnya dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

“Kami telah menandatangani komitmen bersama untuk menjunjung tinggi HAM. Dengan demikian, kebijakan pemerintah akan selalu diarahkan pada pemenuhan hak dasar masyarakat,” tegas Suhardi Duka.

Ia juga menyuarakan kebanggaannya karena Sulawesi Barat menjadi daerah pertama dalam pencanangan sinergitas program HAM yang diinisiasi oleh Kementerian HAM.

"Jadi ini kita patut berbangga dari Kementerian HAM bisa menempatkan pertama di Sulbar untuk komitmen itu," kata dia.

Kegiatan tersebut diharapkan jadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan pemajuan HAM yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Tidak hanya di Sulawesi Barat tetapi juga secara nasional. (*/Naf)