JAKARTA--Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar belakangan jadi isu utama di tengah riuh panggung politik tanah air. Paket yang oleh Partai Demokrat, dinilai sebagai bentuk pengkhianatan atas komitmen yang telah lama terbangun dalam koalisi perubahan (bersama NasDem dan PKS).

Dikatakan pengkhianatan, sebab menurut Demokrat, duet Anies-Muhaimin tersebut didorong secara sepihak oleh NasDem yang juga diaminkan oleh Anies Baswedan sendiri. Mengutip keterangan tertulis Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya sebagai bentuk nyata pengkhianatan terhadap semangat perubahan. Jargon yang sejak awal terus digaungkan oleh NasDem, Demokrat, PKS, serta Anies Baswedan sendiri.

Baliho Anie-AHY di Salah Satu Jalan Utama di Kota Mamuju Telah Diturunkan. (Foto/Manaf Harmay) 

Anies Baswedan sebenarnya telah lebih dulu meminta ketua umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk bersedia mendampinnya sebagai Cawapres. Duet Anies-AHY sebenarnya telah sangat matang dan siap untuk dideklarasikan.

Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat, Suhardi Duka pun membagikan foto surat yang ditulis sendiri oleh Anis. Surat yang berisi permintaan kesediaan AHY untuk mendampinginya di Pilpres 2024.

"Ini surat Anies tanggal 25 Agustus (2023)," ungkap Suhardi Duka kepada WACANA.Info, Jumat (1/09) petang.

Kini, foto surat dari Anies Baswedan itu sudah banyak berseliweran di berbagai platform media sosial. Suhardi Duka yang anggota Komisi IV DPR RI itu menambahkan, tim 8 di masing-masing pimpinan partai juga telah menyetujui (pasangan Anies-AHY), termasuk Surya Paloh dalam kapasitasnya sebagai ketua umum Partai NasDem, SBY dan Salim saggaf al Jufri.

(Foto/Suhardi Duka)

"Tapi tiba-tiba NasDem bikin koalisi sendiri dan meminta kami menerimanya, ikut dalam koalisi tersebut. Kami kecewa," ungkap Suhardi Duka.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, jajaran Partai Demokrat lantas menggelar rapat yang dipimpin langsung ketua majelis tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Rapat majelis tinggi diperluas, termasuk DPP, fraksi dan ketua DPD," tutup Suhardi Duka. (Naf/A)