JAKARTA--Secara mengejutkan, Capres dari koalisi perubahan untuk perbaikan, Anies Baswedan menjatuhkan pilihannya ke Ketum PKB, Muhaimin iskandar sebagai Cawapresnya. Hal itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap semangat perubahan yang telah lama diusung oleh Anies bersama NasDem, Demokrat serta PKS.

Informasi tentang telah resminya pasangan Anies-Muhaimin itu disampaikan oleh Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya. Dalam keterangan tertulis yang diterima WACANA.Info, Kamis (31/08) malam, pria yang juga anggota tim 8 koalisi perubahan itu mengungkapkan, 30 Agustus 2023 (Kamis kemarin), pihaknya telah menerima informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. 

"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh. Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu," kata Teuku Riefky.

Menanggapi kondisi tersebut, Partai Demokrat bakal menggelar rapat majelis tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.

Sebagai bahan pertanggungjawaban Anggota Tim 8 yang mewakili Partai Demokrat kepada Rapat Majelis Tinggi Partai,Teuku Riefky dalam keterangan tertulisnya juga menyampaikan penjelasan lengkap trerkait apa yang telah terjadi dalam koalisi perubahan secara kronologis. 

Di salah satu poin yang disampaikannya, Teuku Riefky menguraikan, nama Ketum AHY sebelumnya telah disampaikan (sebagai Cawapres Anies) kepada para Ketua Umum Parpol dan majelis tertinggi masing-masing partai; dalam hal ini langsung kepada Surya Paloh, Salim Segaf Al Jufri dan Ahmad Syaikhu, serta kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Menurut Capres Anies, ketiga pimpinan Parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan.

Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya. (Foto/Net)

"Pada saat menyampaikan keputusan itu kepada pimpinan partai politik, Anies menyampaikan alasan memilih Ketum AHY, karena Ketum AHY memenuhi seluruh syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Selain itu, Capres Anies menilai Ketum AHY juga memiliki keberanian dan bersedia menempuh risiko untuk menjadi pendampingnya; meskipun partainya sendiri terancam diambilalih oleh KSP Moeldoko melalui PK di Mahkamah Agung. Anies melihat syarat keberanian itu sebagai syarat ke-0, yang tidak dimiliki oleh kandidat Cawapres lainnya. Pernyataan soal syarat ke-0 ini juga telah disampaikan kepada publik," ungkapnya.

Dalam keterangan tertulisnya, Teuku Riefky juga menyinggung momentum deklarasi pasangan Capres-Cawapres dari koalisi perubahan yang terus diulur. Padahal bagi Demokrat, di tengah kian merosotya tingkat elektabilitas Anies, serta waktu yang kian mendesak, gelaran deklarasi Capres-Cawapres mesti jadi sesuatu yang prioritas.

"Bahkan, Capres Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani, kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023. Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi Cawapresnya. Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja Parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," terang Teuku Riefky.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; penghianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga penghianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin koalisi perubahan," pungkas Teuku Riefky Harsya. (*/Naf)