MAMUJU--Gesekan antarpendukung, protes dari Bacaleg dinilai dapat mengganggu tahapan Pemilu tahun 2024. Termasuk di dalamnya penyebaran berita bohong alias hoaks, isu SARA, APK kampanye yang tak tertib, serta potensi rusaknya logistik Pemilu rusak keterlambatan penyalurannya.

Hal itu disampaikan Dirkrimum Polda Sulawesi Barat, Kombes Pol I Nyoman Artana di forum Rakor Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Tim Kewaspadaan Dini di Daerah (TKDD) tahun 2023. Kegiatan yang diinisasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (24/08).

Pada kesempatan itu, Kombes Pol I Nyoman Artana pun menyebut, indepensi penyelenggara Pemilu juga berpotensi menjadi sumber kerawanan Pemilu tahun 2024. 

"Termasik netralitas petugas KPPS di daerah masing masing. Serta potensi kerawan lainnya," ucap Kombes Pol I Nyoman Artana.

Dinamika kehidupan sosial politik dan keamanan juga menjadi atensi dari Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barar, Amri Ekasakti. Kata dia, keadaan sosial politik pada saat ini perlu menjadi perhatian oleh semua pihak di tengah situasi dan kondisi wilayah Provinsi Sulawesi Barat akhir-akhir ini.

Rakor FKDM dan TKDD Sulbar. (Foto/Istimewa)

"Maka perlu dilakukan cegah dini dan deteksi dini berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah," ujar Amri Ekasakti.

Untuk mendorong terciptanya keamanan dan stabilitas di daerah semua pihak mesti terlibat aktif mengantisipasi berbagai bentuk Ancaman, Tantangan Hambatan pembangunan dan Gangguan (ATHG). Perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini daerah melalui pendeteksian dan pencegahan pemerintah dini.

"Kewaspadaan dini adalah potensi atau upaya untuk menangkal segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan pencegahan dini dengan meningkatkan pendeteksian dini untuk melaksanakan pendeteksian dan pencegahan kewaspadaan dini daerah perlu dibentuk FKDM dini, maka tim FKDM membantu pelaksanaan tugas kepala daerah dalam pelaksanaan kewaspadaan dini," urai Amri Ekasakti.

Wasapadai Kelangkaan LPG

Stunting, pernikahan dini, kemiskinan ekstrim dan kesenjangan pendidikan mesti mendapat fokus dari seluruh elemen masyarakat. Peran serta dari seluruh stakeholder agar permasalahan tersebut bisa dituntaskan. 

Asisten I Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail saat membuka Rakor itu mengatakan, FKDM atau TKDD Sulawesi Barat perlu memberi masukan dan informasi terkait permasalahan di wilayah dengan harapan segala potensi permasalahan dapat diperoleh solusinya.

"Seperti kelangkaan gas LPG yang bisa memicu konflik di wilayah termasuk permasalahan lainnya agar diinformasikan. Termasuk terkait politik yang sudah masuk tahapan agar dipantau," begitu kata Herdin Ismail. (ADV)