MAMUJU--Partai Gerindra berhasil mendudukkan ketua umumnya, Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih hasil Pemilu 2024 yang lalu. Tentu saja berkat kolaborasi, koalisi dengan sejumlah partai lain yang mengusung duet Prabowo-Gibran.

Sukses dengan apa yang diraih oleh Prabowo itu tak secara otomatis menjadikan Gerindra meraup suara siginifikan di Pemilu, khususnya di Sulawesi Barat. Lihat saja capaian partai berlambang kepala burung garuda itu di gelanggang perebutan kursi DPR RI.

Andi Ruskati, ketua DPD Gerindra Sulawesi Barat yang didorong sebagai calon anggota DPR RI berstatus incumbent di Pemilu 2024, terpaksa harus terlempar dari Senayan. Raihan Gerindra di level lokal pun kurang pas disebut signifikan, dari empat menjadi lima kursi di DPRD Sulawesi Barat.

Meski begitu, pesona Gerindra masih sebegitu menterengnya. Bagi para kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Barat, rekomendasi Gerindra seolah jadi dokumen yang mesti diburu hingga tetes darah penghabisan.

Setidaknya ada dua poin utama mengapa restu Gerindra di Pilkada Sulawesi Barat wajib dimiliki oleh para kontestan. Menurut Muhammad, faktor Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih hasil Pemilu 2024 jelas jadi daya tarik utamanya.

Muhammad. (Foto/Manaf Harmay)

Mengantongi rekomendasi Gerindra diyakini bakal mempermudah langkah para kandidat dalam melakukan pendekatan kepada partai politik lainnya yang secara alamiah ingin lebih dekat dengan sentrum kekuasaan di level pusat.

"Memperoleh rekomendasi Gerindra bagi saya akan mempermudah langkah kandidat tertentu untuk melakukan pendekatan ke partai lainnya. Era Pak Jokowi kan akan berakhir, untuk selanjutnya masuk ke era Pak Prabowo," tutur Muhammad, pengamat politik dari Universitas Sulawesi Barat, Rabu (22/07).

Andi Ruskati boleh saja gagal di perebutan kursi DPR RI. Tapi intensi penetrasi politik istri mantan Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar itu diyakini belum habis.

Gerindra yang selama beberapa tahun terakhir terus diafiliasikan dengan trah keluarga Masdar jadi hal yang tak boleh dikesampingkan. Ibarat kata mengantongi rekomendasi Gerindra berarti memperoleh dukungan dari salah satu rumpun politik paling berpengaruh di Sulawesi Barat ini.

"Apalagi investasi politik yang telah dibangun oleh keluarga Masdar itu bukan baru tahun-tahun terakhir ini saja. Investasi politik keluarga Masdar itu sudah dipupuk sejak puluhan tahun yang lalu. Itu semua yang membuat kenapa Gerindra itu cukup diburu oleh para kandidat," tutup Muhammad.

Peluang Penggunaan Instrumen Kekuasaan

Rekomendasi Partai Gerindra terbilang sangat seksi memang. Tapi, apakah dengan dukungan 'partainya Prabowo' itu sudah dapat dijadikan garansi kemenangan bagi siapa saja yang hendak berkontestasi di Pilkada Sulawesi Barat ?, jawabannya belum tentu.

Menurut Suwadi Idris, indikator dalam memastikan kemenangan di sebuah momentum Pilkada tak boleh hanya diletakkan dalam satu variabel saja. Ada banyak poin yang harus dilihat secara utuh.

"Menurut saya, salah satu hal yang dikhawatirkan oleh para calon adalah gangguan dari segi politik hukum. Nah yang cenderung memainkan politik hukum adalah para calon yang di belakangnya ada kekuasaan. Atau didukung oleh partai penguasa. Itu saja sebenarnya yang menjadi indokator utama kenapa para calon mengejar rekomendasi partai pemenang Pilpres," sebut Suwadi Idris, Direktur Eksekutif Indeks Politika Indonesia (IPI)

Suwadi Idris. (Foto/Net)

Masih oleh dia, para kandidat yang terkesan sebegitu mati-matiannya mengejar rekomendasi Gerindra itu tak lebih dari sekadar adanya faktor kekuasaan di belakangnya. Tapi kalau itu dikaitkan pada peluang pemenangan, Suwadi masih ragu.

"Karena menurut saya, faktor kemenangan itu lebih ditentukan pada kesiapan para calon. Kalau calon itu mermiliki kefiguran yang bagus, kemudian membawa visi dan misi yang realistis sesuai harapan masyarakat di daerah, ditambah kesiapan finansial yang cukup, maka potensi kemenangan itu cukup besar. Tanpa harus didukung oleh partai penguasa dalam hal ini Gerindra di belakanganya," urainya.

Kehadiran partai penguasa hanya ada pada penggunaan politik hukum saja. Yang secara umum dapat dibahasakan bahwa siapa saja kandidat yang mengantongi rekomendasi Gerindra maka keinginan untuk menggunakan instrumen kekuasaan itu terbuka sebegitu besarnya.

"Substansinya lebih cenderung hanya pada politik hukum. Untuk mencegah dia diganggu. Atau sebaliknya, calon tertentu menggunakan instrumen politik hukum. Itu saja faktor yang paling dominan. Bukan karena memiliki basis yang kuat di daerah, tetapi partai penguasa, biar kecil kursinya tapi dia pasti bisa digunakan untuk mencegah atau melakukan politik hukum. Sebenarnya di situ saja poin utamanya," pungkas Suwadi Idris. (*)