MAMUJU--Masih banyak anak usia sekolah yang kini tak lagi mengenyam pendidikan di Sulawesi Barat. Jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu.

Persoalan yang secara nyata ikut berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ujungnya punya korelasi yang erat terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Suhardi Duka tampaknya sadar betul akan persoalan di atas. Kepada WACANA.Info, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meretas besarnya angka putus atau tidak sekolah di Sulawesi Barat.

"Pertama, kita cari akan masalahnya. Bisa saja itu terjadi, saya belum mendapatkan laporan yang jelas terkait jumlah bangku yang tersedia di SMP kelas 3 dengan bangku yang tersedia di SMA dan SMK. Nah kalau itu selisih, berarti salah satu penyebabnya adalah persoalan sarana," terang Suhardi Duka yang ditemui di sela-sela agenda kunjungannya ke gedung gabungan dinas, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (13/01) siang.

Masih oleh Suhardi Duka, jika faktanya ketersediaan bangku dalam kondisi yang seimbang, berarti akar persoalannya bisa bermacam-macam.

"Apakah karena faktor ekonomi, mental, atau bisa juga karena persoalan sosial budaya. Nah kalau semuanya itu bisa kita ketahui, barulah kita bisa mengambil kebijakan apa yang akan kita jadikan model intervensi," sambung dia.

Bupati Mamuju dua periode itu menekankan perlunya validasi data seputar angka putus atau tidak sekolah, berikut penyebabnya. Sebab apapun itu, persoalan tersebut tak boleh dibiarkan.

(Kunjungan Gubernur Suhardi Duka di Ruang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar. Foto/Manaf Harmay)

"Itu adalah masalah yang tidak boleh dibiarkan terus menerus seperti itu. Harapannya, upaya untuk meningkatkan IPM kita bisa kita baikkan, walaupun di tahun 2025 IPM kita naik satu poin. Tapi kita harap bisa naik terus menerus mencapai 75 atau 76," harap Gubernur Suhardi Duka.

Percepat Validasi Data

Rapat kerja Komisi IV DPRD Sulawesi Barat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat yang digelar, Senin (12/01), besarnya jumlah angka putus atau tidak sekolah juga jadi salah satu isu yang dibincang. Pentingnya ketersediaan data yang akurat jadi satu dari sekian rekomendasi yang lahir dari pertemuan tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Nehru Sagena menyambut baik desakan untuk hadirnya data akurat terkait angka putus atau tidak sekolah itu. Baginya, kebijakan yang berkualitas hanya akan lahir dari basis data yang valid.

Di hadapan sejumlah anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Barat, Nehru juga mengurai klasifikasi umum angka putus atau tidak sekolah. Kata dia, ada yang sudah sempat bersekolah tapi harus berhenti dengan berbagai alasan, ada yang sempat bersekolah tapi diberhentikan, ada juga yang memang sejak awal memilih untuk tidak bersekolah.

"Kalau yang pertama dan kedua, datanya ada di pusat data Kemendikbud. Meski itu masih perlu untuk kita validkan kembali. Yang agak sulit memang adalah yang klaster ketiga, yang memang sejak awal tak pernah mengenyam pendidikan. Saya kira ini hal yang positif untuk bagaimana kita sama-sama bisa menghadirkan satu data yang valid," terang Nehru Sagena. (*/Naf)