MAMUJU--Sebagai salah satu instrumen demokrasi, Partai Politik (Parpol) memegang peran penting dalam posisinya sebagai sarana partisipasi, pendidikan politik, rekrutmen calon pemimpin, penyalur aspirasi, serta pengatur konflik dan pengawas kebijakan publik.

Harmoni hubungan antara pemerintah dengan Parpol adalah sesuatu yang mesti adanya. Poin yang benar-benar dipahami oleh pemerintah provinsi Sulawesi Barat lewat serangkaian agenda kunjungannya ke sejumlah Parpol yang ada di provinsi ke-33 ini.

Kepala Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Darwis Damir bersama Kepala Bidang Politik, Nur Milu melakoni kunjungan silaturahmi dan pembinaan serta penguatan kerja sama ke sekretarian DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Sulawesi Barat, Jumat (09/01). 

Kunjungan tersebut bukanlah yang pertama dalam rangkaian agenda ini. Sebelumnya, Kesbangpol telah menyambangi Partai Demokrat, dan PDIP menjadi persinggahan berikutnya dalam komunikasi dan silaturahmi politik yang sedang dibangun.

“Ini bukan sekadar kunjungan seremonial. Kami ingin memastikan hubungan kerja antara pemerintah daerah dan partai politik benar-benar hidup dan saling menguatkan,” terang Darwis Damir.

Dalam prosesnya, pembicaraan mengalir ke hal-hal yang lebih strategis. Tentang wacana bagaimana partai politik akan dilibatkan lebih aktif dalam pendidikan politik masyarakat, bagaimana tata kelola bantuan keuangan partai harus semakin rapi dan akuntabel, hingga bagaimana peran generasi muda akan didorong agar tidak sekadar menjadi penonton dalam proses demokrasi.

Kesbangpol Sulawesi Barat pun menyiapkan serangkaian langkah lanjutan, mulai dari rencana bimbingan teknis bagi pengurus partai agar lebih memahami mekanisme pelaporan keuangan, hingga penguatan program pendidikan politik bagi pemilih pemula dan pemuda sampai ke tingkat kabupaten. Semua itu diarahkan untuk satu tujuan: menjaga stabilitas politik sekaligus meningkatkan kualitas partisipasi demokrasi di Sulawesi Barat.

Termasuk adanya rencana untuk menyusun template struktur kepengurusan partai politik periode 2024–2029. Melalui langkah ini, Kesbangpol ingin menghadirkan peta kepengurusan partai yang lebih tertib, transparan, dan mudah diakses sebagai bagian dari penguatan kelembagaan politik di daerah.

“Kami ingin membangun koordinasi yang lebih nyata dengan partai politik, tidak hanya dalam konteks komunikasi, tetapi juga dalam mendukung program-program pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan pendidikan politik dan tata kelola bantuan keuangan partai. Karena itu, ke depan kami akan menyiapkan bimbingan teknis agar para pengurus semakin memahami mekanisme pelaporan pertanggungjawaban secara benar dan akuntabel. Di saat yang sama, kami juga mendorong agar partai politik ikut mengambil peran lebih aktif dalam membina pemilih pemula dan generasi muda, sehingga kesadaran politik, partisipasi publik, dan stabilitas kehidupan demokrasi di Sulawesi Barat dapat terus terjaga.” sambung Darwis Damir.

Demokrat Sulbar Serahkan LPJ Hibah Parpol

Sebelumnya, dalam agenda serupa yang dilakukan di sekretariat DPD Demokrat Sulawesi Barat, Muh. Darwis Damir memaparkan komitmen pemerintah daerah dalam memaksimalkan peran sebagai pembina dan fasilitator partai politik di daerah. Menurutnya, hubungan konstruktif antara pemerintah dan Parpol perlu dipelihara agar dinamika politik berjalan tertib dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

(Foto/Istimewa)

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kesbangpol berperan memperkuat kelembagaan Parpol melalui pendampingan administrasi, bimbingan teknis pengajuan dan pelaporan bantuan keuangan partai politik, pendataan kepengurusan dan sekretariat partai, serta penyusunan laporan perkembangan politik daerah. Melalui pendampingan tersebut, diharapkan tertib administrasi dan transparansi pengelolaan partai semakin meningkat.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat, Abd Wahab Abdy menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik ke Kesbangpol Sulawesi Barat. Sekaligus jadi Parpol pertama yang menyerahkan LPJ keuangan partai politik tahun 2025 secara resmi kepada pemerintah daerah.

“Kunjungan ini merupakan bagian dari tugas pelayanan Kesbangpol untuk membina dan memfasilitasi partai politik. Kami ingin memastikan tata kelola berjalan tertib, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ucap Darwis Damir. 

Terkait penggunaan bantuan keuangan bagi Parpol yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi, Kesbangpol berencana memberikan penghargaan kepada partai yang lebih awal menyampaikan LPJ secara lengkap, tanpa temuan. Langkah ini diharapkan mendorong partai lebih disiplin dalam tata kelola keuangan.

“Kami mendorong partai politik agar disiplin dalam pelaporan bantuan keuangan. Penghargaan akan diberikan kepada partai yang lebih awal menyampaikan LPJ secara lengkap dan tanpa temuan,” beber dia.

Darwis juga menekankan pentingnya pendidikan politik bagi pemilih pemula dan masyarakat luas, sekaligus menjaga stabilitas kehidupan politik di Sulawesi Barat. Ia menegaskan bahwa Kesbangpol memastikan sinergi antara pemerintah daerah dan partai politik tanpa mencampuri urusan internal partai.

“Pendidikan politik, terutama bagi pemilih pemula, menjadi perhatian bersama. Kami berharap partai semakin aktif mengedukasi publik secara konstruktif dan bertanggung jawab. Dengan kerja sama yang baik, stabilitas politik dan demokrasi di Sulawesi Barat dapat terjaga,” pungkas Muh. Darwis Damir. (*/Naf)