MAMUJU--Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki meminta agar penataan personil Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW) harus dilakukan secara terencana, objektif, serta berbasis bidang keilmuan. Hal tersebut dinilai penting agar setiap pegawai dapat bekerja secara optimal sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

“Penempatan personil bukan sekadar mengisi kebutuhan, tetapi memastikan bahwa setiap PPPK-PW berada pada posisi yang tepat, sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal bagi organisasi dan masyarakat,” tegas Suyuti dalam rapat penataan personil PPPK-PW yang digelar secara hybrid, Kamis (08/01).

DKP Sulawesi Barat sendiri bakal memfokuskan penugasan PPPK-PW di beberapa Unit Pembenihan Rakyat (UPR). Khususnya dalam mendukung budidaya ikan nila sebagai salah satu komoditas unggulan daerah. Selain itu, dilakukan pula pengisian formasi staf pada UPTD pengelolaan lelautan dan pesisir di Kepulauan Balabalakang, sebagai wilayah strategis yang membutuhkan penguatan layanan teknis dan administrasi.

Dorong Kolaborasi dan Pelayanan Publik Berkualitas

Kolaborasi, komunikasi, dan semangat melayani di antara PPPK-PW juga jadi hal yang disorot Suyuti Marzuki. Utamanya dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan.

Keberadaan PPPK-PW, kata dia, bukan hanya sebagai pelaksana tugas administratif, tetapi sebagai agen perubahan yang turut mewujudkan visi dan misi Gubernur Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S Mengga.

“Status paruh waktu bukan alasan untuk bekerja setengah hati. Justru dari keterbatasan itulah kita diuji seberapa besar komitmen, integritas, dan pengabdian kita kepada negara dan masyarakat. Bekerjalah dengan niat yang lurus, terus belajar, dan jadikan setiap tugas sebagai ladang pengabdian. Kinerja yang baik hari ini adalah pintu kepercayaan di masa depan,” tutup Suyuti Marzuki.

Sekretaris DKP Sulawesi Barat, Oktorio Abraham Saragih menambahkan, pihaknya akan segera menyusun struktur organisasi yang baru, setelah melakukan koordinasi intensif dengan masing-masing Kepala Bidang dan Kepala UPTD.

PPPK-PW juga diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan, etos kerja, serta kualitas kinerja, sebagai bagian dari upaya memperbaiki mutu pelayanan publik dan profesionalisme aparatur. (*/Naf)