MAMUJU--Tiga kecamatan di Kabupaten Mamuju mendapat atensi besar dari penyelenggara Pemilu tahun 2024. Tiga kecamatan tersebut masing-masing Mamuju, Simboro dan Kecamatan Tommo.

Ketiga kecamatan tersebut dianggap menyimpan potensi persoalan pada pelaksaan Pemilu 14 Februari 2024 ini. Masalah yang dimaksud adalah tentang potensi membludaknya jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilh Khusus (DPK). 

Sebelumnya telah diulas, pintu masalahnya yakni kecukupan surat suara di sejumlah TPS di kecamatan itu. KPU sendiri mendistribusikan surat suara di masing-masing TPS itu sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2 Persen. Jika jumlah pemilh DPK memang membludak adanya, bukan tidak mungkin bakal terjadi persoalan di hari pemungutan suara nantinya. 

KPU memang telah menyiapkan sejumlah skenario untuk mencegah munculnya persoalan tersebut. Sesuai regulasi yang telah diatur, jika surat suara di satu TPS tidak cukup untuk mengakomodir keseluruhan jumlah pemilih, KPU bakal mengarahkan pemilih yang tak kebagian surat suara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat. 

Masalahnya adalah, tak jarang pemilih sulit untuk menerima kebijakan tersebut. Paling tidak, dari pengalaman pelaksanaan Pemilu sebelumnya, ada saja pemilih yang menolak solusi itu. Tentu dengan berbagai alasan masing-masing.

Tertinggi di Mamuju, Simboro dan Tommo

DPTb adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. KPU sendiri telah membuka posko pelayanan pindah memilih. 

15 Januari 2024 yang lalu adalah batas akhir bagi pemilih untuk masuk dalam kategori DPTb yang berlaku hanya bagi sembilan kondisi pemilih saja. Sembilan kondisi tersebut masing-masing; bertugas di tempat lain, menjalani rawat inap atau mendampingi pasien rawat inap, tertimpa bencana, menjadi tahanan Rutan atau lapas atau menjadi terpidana, penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial atau panti rehabilitas, menjalani rehabilitasi Narkoba, bekerja di luar domisili, menjalani tugas belajar/menempuh pendidikan menengah/tinggi, dan pindah domisili.

Progres DPTb Kabupaten Mamuju untuk Pemilu Tahun 2024 per 29 Januari 2024. (Sumber/KPU Kabupaten Mamuju)

Selain sembilan kondisi itu, ada juga empat kondisi pemilih yang batas akhir pendaftarannya (untuk masuk kategori DPTb) ditentukan paling lambat tujuh hari sebelum hari H pemungutan suara, yakni berakhir di tanggal 7 Februari 2024. Empat kondisi yang dimaksud masing-masing; pemilih yang sedang sakit, pemilih yang tertimpa bencana, pemilih yang menjadi tahanan serta pemilih yang menjalani tugas saat pemungutan suara.

Progres DPTb untuk Kabupaten Mamuju per tanggal 29 Januari 2024 disebutkan, jumlah DPTb terbesar ada di Kecamatan Mamuju dengan 502 pindah masuk dan 487 pindah keluar. Lalu ada Simboro yang pindah masuknya tercatat sebanyak 338 serta 327 yang pindah keluar. Serta Kecamatan Tommo dengan jumlah pindah masuk sebanyak 311 sementara 152 saja yang pindah keluar.

Oke. Tak ada, tak perlu ada hal yang mesti dikhawatirkan dengan jumlah DPTb tersebut, tapi bagaimana dengan potensi membludaknya jumlah pemilih yang masuk kategori DPK ?. DPK sendiri adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.

Karena DPTb dan DPK merupakan pengejewantahan komitmen negara dalam menggaransi terpenuhinya hak konstitusional warga negara dalam menyalurkan hak politiknya, maka wajib hukumnya bagi penyelenggara Pemilu untuk merealisasikannya. Maka dari itu potensi ketidakcukupan surat suara di TPS dengan jumlah DPK yang besar kemungkinan bakal membengkak itu hendaknya mesti dicegah.

Bila ditelisik lebih jauh, dapat dipahami jika jumlah DPTb di Kecamatan Mamju dan Kecamatan Simboro terbilang cukup besar. Boleh jadi karena di dua kecamatan itulah aktivitas pemerintahan dan aktivitas ekonomi masyarakat Mamuju berpusat. Atau karena di Kecamatan Mamuju dan Simboro-lah tempat lembaga-lembaga vertikal berdiri, termasuk bank serta terus menggeliatnya pembangunan kompleks perumahan dengan beragam tawarannya.

Untuk kasus Kecamatan Tommo, dari informasi yang diperoleh, selain karena daerah itu menjadi salah satu pusat transimgrasi di Kabupaten Mamuju, di sana juga beroperasi salah satu perusahaan kelapa sawit skala besar yang sudah barang tentu melibatkan jumlah tenaga kerja yang besar pula.

Hamdan Dangkang. (Foto/Istimewa)

Data yang diperoleh dari KPU Kabupaten Mamuju menyebutkan, jumlah pemilih kategori DPK yang telah tercatat untuk sementara memang lebih besar datang dari Kecamatan Tommo dengan 119 pemilih. Disusul Kecamatan Mamuju dengan 79, Papalang 36, Sampaga 16 serta Kecamatan Tapalang yang untuk sementara telah tercatat sebanyak 9 pemilih.

"Memang betul, bahwa pemilih DPK bisa dilayani sepanjang surat suara masih tersedia. Kalau aturan itu bisa dipahami dengan baik, tapi bagi pemilih yang agak sulit menerimanya ?. Sebab berdasarkan pengalaman kita sebelumnya, itu sering terjadi, ada pemilih DPK yang tak terima aturan tersebut.
KPU harus mampu lebih bijak lagi dalam hal pendistribusian pemilih DPTb. Jangan sampai jumlahnya melebihi jumlah surat suara yang ada. Sebab harap dingat, di sana ada juga pemilih DPK yang akan menggunakan KTP elektronik," kata Koordinator Daerah Mamuju, Forum Strategis Pembangunan Sosial (Fores), Hamdan Dangkang usai menghadiri Rakor DPTb dan DPK menuju Pemilu tahun 2024 yang diinisasi Bawaslu Kabupaten Mamuju, Selasa (30/01).

Mengintip Data Dukcapil Mamuju

Syarat untuk menggunakan hak pilih jalur DPK adalah pemilih memang benar belum terdaftar dalam DPT. Artinya, cukup dengan menggunakan KTP elektronik, pemilih sudah bisa menyalurkan hak politiknya di TPS sesuai dengan alamat domisili yang tercantum dalam dokumen KTP elektronik. 

Untuk mengurai potensi besarnya jumlah DPK di Kabupaten Mamuju, khususnya di tiga kecamatan yang dianggap rawan tersebut, data jumlah KTP elektornik yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukpacapil) menjadi sesuatu yang sangat penting. 

Rekapitulasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Mutasi Pindah Datang Periode Januari-Desember. (Sumber/Disdukcapil Mamuju) 

Bisa jadi, karena alasan itu juga hingga Bawaslu Mamuju mengundang pihak Dukcapil Kabupaten Mamuju dalam Rakor DPTb dan DPK yang dilaksanakan di salah satu hotel di Mamuju.

Dikutip dari agregat pelayanan pendaftaran penduduk tahun 2023, Dukcapil Kabupaten Mamuju telah mencetak sebanyak 2.222 KTP elektronik di Kecamatan Tommo. Masih kalah dengan jumlah KTP elektronik yang dicetak di Kecamatan Mamuju yang tercatat sebanyak 7.016. Lalu ada Kecamatan Kalukku dengan 4.939 dan Simboro dengan 3.893 KTP elektronik di periode yang sama.

Sementara jika melihat rekapitulasi penduduk berdasarkan mutasi pindah datang selama tahun 2023, Dukcapil Kabupaten Mamuju juga mencatat, Kecamatan Mamuju jadi wilayah dengan jumlah pindah datang tertinggi dengan 3.908. Disusul Simboro dengan 2.359, Kalukku tercatat sebanyak 2.346, serta Kecamatan Tommo dengan 2.181.

Akumulasi dari sederet angka di atas tak boleh juga lantas disimpulkan bahwa jumlah pemilih DPK akan sebanyak itu. Sebab, KPU Kabupaten Mamuju per-Juni 2023 yang lalu telah menetapkan DPT untuk Pemilu tahun 2024 ini. sebagian dari akumulasi data Dukcapil tersebut sudah barang tentu telah terakomodir dalam DPT.

Agregat Pelayanan Pendaftaran Penduduk Tahun 2023. (Sumber/Disdukcapil Mamuju)

Pun dengan proses pendaftaran DPTb (untuk sembilan kategori) yang telah ditutup oleh KPU yang bakal ikut mengeleminasi sebagian akumalusi data Dukcapil itu. Belum lagi deadline pendaftaran DPTb (untuk empat kategori lainnya) baru akan ditutup di 7 Februari 2024 yang kemungkinan bakal menyisihkan sebagian data Dukcapil Mamuju tersebut.

"Perlu diketahui bahwa Tommo itu merupakan daerah transmigrasi. Banyak mungkin sanak keluarga mereka yang berasal dari luar daerah, dari Jawa, Bali NTT dan seterusnya yang bermukim di sana. Termasuk juga dengan adanya penduduk non permanen. Penduduk yang bermukim di suatu wilayah yang data kependudukannya tidak di wilayah tersebut," papar Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mamuju, Agung Pattola kepada WACANA.Info.

Pria asli Majene itu menggarisbawahi profesionalisme dari kerja-kerja Dukcapil. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dukcapil, Agung Pattola menggaransi tak ada aspek politik dalam proses pencatatan administrasi kependudukan. Sepanjang syaratnya terpenuhi, tak ada alasan bagi Dukcapil untuk tak memprosesnya.

"Ini semua yang kita tracking untuk data dan fasilitasi. Bagi kami ini penting dalam kaitannya bagaimana memudahkan pelayanan. Karena kita tahu bahwa jumlah penduduk itu jadi dasar dalam perencanaan pembangunan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan seterusnya," sambung dia.

Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mamuju, Agung Pattola. (Foto/Manaf Harmay) 

Yang juga diungkapkan Agung Pattola adalah tentang adanya permohonan pindah domisili yang diajukan oleh serikat pekerja di perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kecamatan Tommo. Kata Agung, sebagian dari pekerja yang ada di sana memang telah bermukim di Kecamatan Tommo sejak lama. 

"Bisa jadi juga terkait dengan regulasi internal yang berlaku di perusahaan yang mewajibkan pekerja di perusahaan agar secara administrasi kependudukan telah berdomisli di Mamuju. Semua itu kita harus fasilitasi tanpa mengharuskan mereka pulang, atau balik ke domisili asal lagi. Dalam sistem informasi kependudukan itu sudah diatur, bahkan sudah ada fitur tersendiri. Sepanjang memenuhi persayaratan itu harus dilayani. Tidak ada alasan bagi kami untuk menunda-nundanya. Di luar dari momentum politik ini, hal tersebut memang sudah menjadi Tupoksi kami," pungkas Agung Pattola. 

Perkuat Koordinasi

Bawaslu Kabupaten Mamuju sadar betul akan potensi masalah di balik kemungkinan membludaknya pemilih kategori DPK itu. Memaksimalkan koordinasi dengan pihak terkait jadi langkah yang oleh Bawaslu akan terus diperkuat. Dengan KPU, pemerintah daerah serta pihak keamanan.

"Kenapa dengan pihak kepolisian, karena teman-teman kepolisian-lah yg akan menjadi leading sektor jika misalnya terjadi keributan di TPS oleh karena persoalan ini," papar Rusdin, Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju yang dihubungi via sambungan telepon.

Bawaslu, masih kata Rusdin, meminta KPU agar lebih memassfikan lagi langkah sosialisasi terkait prosedur yang mesti dilakukan jika memang terjadi kasus kekurangan surat suara akibat membludaknya pemilih DPK. Secara tegas, Rusdin pun telah menginstruksikan jajaran pengawas di tingkat kecamatan khususnya di wilayah dengan potensi pengguna DPK tinggi agar lebih mengintensifkan lagi proses identifikasi jumlah pemilih DPK. 

Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju, Rusdin. (Foto/Instagram Bawaslu Kabupaten Mamuju)

"Salah satunya dengan meminta mereka untuk stand by di masing-masing kecamatan. Paling tidak sehari atau dua hari sebelum hari pemungutan suara. Khusus untuk Kecamatan Tommo, memang kami anggap cukup rawan. Salah satunya karena faktor jaringan internet yg kurang memadai, hingga  akeses informasi yang cukup minim," begitu kata Rusdin.

Pastikan Sosialisasi Telah Maksimal

KPU dengan pasti memberi penegasan tentang garansi bahwa seluruh warga negara yang berhak memilih untuk dapat menyalurkan hak pilihnya. Khusus untuk pemilih kategori DPK, jaminan itu dibatasi aturan yang menyebut jika surat suara di TPS masih mencukupi.

Komisioner KPU Kabupaten Mamuju, Hasdaris mengatakan, sejak jauh hari, KPU sebenarnya telah membuka ruang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk dapat terakomodir dalam DPT. Lewat berbagai agenda sosialisasi, termasuk membuka posko di kecamatan dan di berbagai titik, ruang bagi publik agar terakomodir dalam DPT sedianya telah tersedia.

Entah karena alasan apa, faktanya, ruang tersebut tak dimaksimalkan oleh sebagian pemilih. Kondisi yang membuat KPU mesti bekerja lebih ekstra lagi di masa injury time menuju hari pemiungutan suara, 14 Februari 2024. 

"Pemilih DPK ini, kalau dilihat data dari catatan sipil, itu cukup signifikan. Tapi kalau dari data KPU itu terbilang berimbang. Artinya, jumlah pemilih yang masuk dengan pemilih yang keluar itu relatif seimbang," terang Hasdaris.

Komisioner KPU Kabupaten Mamuju, Hasdaris. (Foto/Manaf Harmay)

Regulasi telah mengamantkan bahwa pemilih kategori DPK baru akan diberi kesempatan untuk menyalurkan hak suaranya usai pemilih DPT dan DPTb selesai mencoblos. Atau sejam sebelum waktu pemungutan suara di TPS resmi ditutup. Itu pun, tergantung pada kecukupan surat suara di satu TPS.

"Kendalanya adalah dia (pemilih DPK) akan dibatasi dengan jumlah ketersediaan surat suara. DPK ini dalam menyalurkan hak politiknya itu belakangan, meski tidak boleh ditolak. Memang benar ada dua persen surat suara cadangan yang didstribusikan ke masing-masing TPS. Tapi ada banyak varian yang harus dilihat. Misalnya kalau terdapat suarat suara rusak atau keliru coblos," urai mantan aktivis HMI itu.

Memproyeksikan jumlah pemilih DPK adalah salah satu langkah yang dilakukan oleh KPU untuk mengantisipasi kekurangan surat suara di TPS yang dianggap rawan. Harapannya, dengan proyeksi yang akurat, penyebaran pemilih berikut surat suara di hari pemunguran suara dapat dilakukan secara ideal.

"Yang kami pantau di lapangan, informasi tentang langkah yang harus diambil jika terjadi kasus kekurangan surat suara di TPS itu sudah clean and clear, semua sudah tersampaikan ke PPK, PPS hingga ke KPPS. Dalam setiap Bimtek berjenjang yang kami lakukan, hal itu terus kita sampaikan," pungkas Hasdaris. (*/Naf)