MAMUJU--Sebagai salah satu organisasi umat muslim besar di Indonesia, suara Muhammadiyah acap kali jadi ceruk massa yang diperebutkan oleh siapa saja yang berkontestasi di tiap ajang politik. Muhammadiyah yang sadar akan hal tersebut sejak jauh hari telah memperjelas posisi politiknya di momentum elektoral Pemilu dan Pilpres 14 Februari 2024 mendatang.

Oleh Abdul Mu'ti, pijakan politik itu dilabeli dengan istilah jihad politik Muhammadiyah. Kepada WACANA.Info, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu menguraikan, Muhammadiyah berusaha agar Pemilu tahun ini dapat berlangsung sebagai pesta demokrasi yang berkualitas. Pesta demokrasi dimana semua warga negara dapat begembira dengan pelaksanaan Pemilu. Tanpa ada tekanan, tanda apa ancaman. 

"Jangan sampai ada permusuhan di antara masyarakat. Dan oleh karena itu kita berharap, mulai dari persoalan pendataan pemilih, kemudian pemungutan suara dan sebagainya, itu semua penting. Tapi yang tak kalah petingnya adalah Pemilu berkualitas itu harus diukur dari hasil yang berkualitas pula. Itu dapat diukur dengan melihat siapa yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, siapa yang terpilih sebagai anggota legislatif," urai Abdul Mu'ti yang ditemui di sela-sela kunjungannya di Mamuju, Rabu (17/01) malam.

Hal terpenting yang hendak diperjuangkan Muhammadiyah, sambung Abdul Mu'ti adalah bagaimana proses rekonsiliasi pasca pelaksanaan Pemilu dapat berlangsung ideal. Istilah 'the winners take all', menurut Abdul Mu'ti, baiknya tak lagi didegungkan.

"Saya kira kita harus mulai untuk bagaimana mengutamakan persatuan bangsa ini sebagai bagian dari modal kita membangun. Sehingga nanti siapapun yang memang, siapa yang terpiih dia adalah pemimpin kita. Yang menang jangan jumawa, kemudian yang kalah harus legowo," sambung dia.

Muhammadiyah, kata Abdul Mu'ti, memang mendorong kader-kadernya terbaiknya untuk maju untuk bersungguh-sungguh berjuang di momentum politik tahun 2024 ini. Setidaknya ada tiga hal yang jadi langkah konkret yang telah dilakukan Muhammadiyah secara kelembagaan tentang hal tersebut.

"Pertama, mereka yang sedang menjadi Caleg tidak kita minta untuk mundur dari pimpinan amal usaha dan pimpinan perserikatan. Mereka cuma non aktif saja sehingga dengan itu mereka bisa full mengupayakan bagaimana agar bisa terpilih," beber Abdul Mu'ti.

Yang kedua, sambung pria kelahiran 2 September 1968 itu, Muhammadiyah memang mengarahkan warganya untuj memberikan endorsement kepada calon-calon dari kader perserikatan Muhammadiyah, bukan melihat partainya tapi melihat orangnya. 

"Kemudian yang ketiga, semaksimal mungkin warga perserikatan Muhammadiyah ini memberikan dukungan tidak harus selalu berupa finansial, tapi yang juga penting adalah dukungan sosial dan dukungan moral sehingga mereka dari warga dan kader perserikatan yang berjuang mudah-mudahan dapat sukses," pungkas Abdul Mu'ti. (*/Naf)