Oleh: Jeffriansyah (Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Mamuju)

Jika kita menganalisis data statistik ekonomi dan pembangunan sepanjang satu tahun terakhir, ditemukan sejumlah tantangan sekaligus peluang yang memerlukan perhatian serius dari wakil Sulbar di DPR dan DPD periode 2024-2029 ini. Dengan kebijakan fiskal, makro dan mikro ekonomi, serta kebijakan moneter yang tepat, harapan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, pendidikan  serta mempercepat pembangunan di Sulbar sangatlah besar.

Data Ekonomi Sulbar dalam Kurun Waktu Satu Tahun

Merujuk ke data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, pertumbuhan ekonomi Sulbar selama setahun terakhir mencapai angka 4,5 Persen, sedikit di bawah rata-rata pertumbuhan nasional yang sebesar 5 Persen. Kontribusi utama pada pertumbuhan ekonomi berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyumbang lebih dari 40 Persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi. Namun, pertumbuhan ini belum diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan, terlihat dari tingkat kemiskinan yang masih berada pada 11,7 Persen, lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional.

Pun dengan inflasi di Sulbar selama setahun terakhir juga meningkat hingga 5,4 persen yang dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan pokok serta biaya energi. Kenaikan inflasi ini membebani daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Hal ini menjadi tantangan bagi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas harga, terutama barang kebutuhan pokok, sembari meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kebijakan Fiskal dan Dampaknya

Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah daerah Sulbar dalam kurun waktu satu tahun terakhir berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan belanja publik untuk layanan kesehatan dan pendidikan. APBD Sulbar mencatatkan alokasi sebesar 30 Persen untuk infrastruktur jalan, jembatan, serta pengembangan sektor pendidikan dan kesehatan.

Meski demikian, realisasi belanja infrastruktur masih mengalami kendala akibat keterbatasan dana dan rendahnya serapan anggaran di beberapa sektor. Penundaan proyek infrastruktur vital menyebabkan beberapa daerah pedesaan di Sulbar masih terisolasi, sehingga menghambat distribusi produk pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. 

Diperlukan peran lebih aktif dari wakil rakyat di DPR dan DPD untuk mendorong efisiensi belanja dan mempercepat realisasi proyek pembangunan infrastruktur.

Kebijakan Makro dan Mikro Ekonomi

Secara makro, Sulbar menghadapi tantangan dalam menarik investasi swasta, baik domestik maupun asing. Rendahnya kualitas infrastruktur dasar dan rendahnya ketersediaan sumber daya manusia yang terampil menjadi faktor penghambat investasi di sektor manufaktur dan jasa. 

Dalam konteks ini, kebijakan mikro ekonomi seperti pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi prioritas. UMKM menyumbang lebih dari 60 Persen lapangan kerja di Sulbar, namun banyak di antaranya belum memiliki akses terhadap pembiayaan yang memadai.

Pemerintah daerah telah meluncurkan beberapa program pemberdayaan UMKM, namun dampaknya belum merata. Kurangnya akses ke pasar yang lebih luas dan terbatasnya dukungan teknologi menjadi masalah utama yang dihadapi pelaku UMKM. Oleh karena itu, wakil-wakil Sulbar di DPR dan DPD perlu mendorong kebijakan yang lebih inklusif, terutama dalam hal akses terhadap modal dan teknologi digital, yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing UMKM di tingkat nasional maupun global.

Kebijakan Moneter dan Stabilitas Ekonomi

Kebijakan moneter yang diterapkan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi melalui pengaturan suku bunga masih dirasa belum cukup optimal bagi masyarakat Sulbar. Tingginya suku bunga kredit perbankan lokal yang berkisar 10-12 Persen menyulitkan pelaku usaha kecil dalam mendapatkan modal usaha. Di sisi lain, program inklusi keuangan melalui berbagai lembaga keuangan mikro masih belum sepenuhnya menjangkau masyarakat di pedesaan.

Oleh karena itu, kebijakan moneter yang lebih proaktif, terutama dalam hal suku bunga kredit yang lebih rendah bagi UMKM dan petani sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah. Wakil rakyat di DPR dan DPD diharapkan dapat bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk memfasilitasi kebijakan yang lebih ramah terhadap ekonomi daerah seperti Sulbar.

Persoalan Pendidikan

Masih oleh BPS Sulawesi Barat, angka partisipasi sekolah pada tahun 2023 masih tergolong rendah, terutama di tingkat pendidikan menengah dan tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk pendidikan menengah (SMA/SMK) berada di angka 63,5 Persen, dengan kata lain hanya sekitar 6 dari 10 anak yang berusia sekolah menengah yang terdaftar di sekolah. Di tingkat pendidikan tinggi, angka partisipasinya lebih rendah lagi, hanya sekitar 12 Persen, jauh di bawah rata-rata nasional yang berada di kisaran 30 Persen.

Tantangan utama adalah minimnya akses terhadap pendidikan, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai, kekurangan tenaga pengajar berkualitas, serta keterbatasan anggaran pendidikan daerah adalah beberapa masalah yang dihadapi. Sulbar, yang sebagian besar wilayahnya masih tergolong pedesaan, membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat dan wakil-wakil rakyat di DPR dan DPD untuk mendorong perbaikan infrastruktur dan akses pendidikan.

Kebijakan Fiskal dan Alokasi Anggaran Pendidikan

Dalam APBD Sulawesi Barat, alokasi anggaran untuk sektor pendidikan pada tahun 2023 mencapai sekitar 20 Persen dari total anggaran, sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, dari sisi efektivitas penggunaan anggaran, masih terdapat kendala dalam realisasi belanja untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. 
Serapan anggaran di beberapa kabupaten terbilang masih rendah, sehingga banyak program pendidikan yang berjalan tidak optimal. Wakil-wakil Sulbar di DPR dan DPD diharapkan dapat mendorong kebijakan fiskal yang lebih fokus pada peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil. 

Selain itu, penting pula untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk pelatihan dan pengembangan tenaga pengajar. Kualitas guru sangat menentukan keberhasilan pendidikan, dan hingga saat ini, Sulbar masih mengalami kekurangan tenaga pengajar berkualitas, terutama di bidang sains, teknologi, dan bahasa asing.

Langkah Strategis

Melihat kondisi ekonomi Sulbar saat ini, wakil-wakil Sulbar di DPR dan DPD periode 2024-2029 diharapkan mampu memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang lebih fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam memastikan bahwa program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diinginkan.

Periode 2024-2029 menjadi momentum bagi wakil-wakil Sulbar di DPR dan DPD untuk membawa perubahan yang signifikan dalam bidang pendidikan. Beberapa langkah strategis yang diharapkan lahir dari para wakil rakyat tersebut antara lain:

1. Memperjuangkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk pendidikan, terutama di daerah-daerah tertinggal dan terpencil. Infrastruktur pendidikan harus ditingkatkan, baik dari segi fisik maupun digital, untuk memastikan setiap anak di Sulbar memiliki akses yang setara terhadap pendidikan.
2. Mendorong kebijakan pendidikan vokasional yang relevan dengan kebutuhan ekonomi lokal. Sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata dapat menjadi fokus utama dalam pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan di Sulbar, yang dapat menciptakan tenaga kerja terampil sesuai dengan kebutuhan industri lokal.
3. Memperluas akses beasiswa dan pembiayaan pendidikan untuk keluarga kurang mampu. Program kredit pendidikan dengan bunga rendah atau tanpa bunga, serta peningkatan program beasiswa, akan menjadi kunci dalam mendorong lebih banyak anak Sulbar untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang tinggi.
4. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar melalui pelatihan berkelanjutan dan insentif yang layak. Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas guru, dan Sulbar membutuhkan lebih banyak guru yang terampil dan berkualitas.

Dengan perencanaan yang matang dan dukungan kebijakan yang tepat, periode 2024-2029 ini dapat menjadi momentum kebangkitan Sulbar. Kita berharap para wakil rakyat dari Sulbar mampu membawa aspirasi dan kebutuhan masyarakat ke tingkat nasional, sehingga percepatan pembangunan dapat terwujud dan taraf hidup masyarakat Sulbar semakin meningkat.

Sulawesi Barat, dengan potensi besar yang dimilikinya, siap untuk bangkit. Yang kita perlukan sekarang adalah sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan wakil-wakil di DPR dan DPD yang memiliki visi yang jelas dan komitmen yang tinggi terhadap pembangunan daerah. (*)