MAMUJU--"Kunci dari suksesnya pendidikan bermutu itu adalah bagaimana mengembalikan anak ke sekolah. Apa yang dilakukan di Sulbar ini akan saya promosikan ke daerah-daerah lainnya. Saya kira ini bisa jadi contoh,". Apresiasi itu datang dari Widyaprada Ahli Utama, Direktorat PAUD Kemendikdasmen, Harris Iskandar.

Anak Tidak Sekolah (ATS) jadi salah satu prioritas kerja yang diusung Kemendikdasmen. Data dari Pusat Data Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Pusdatin Kemendikdasmen) per tanggal 1 April 2026, jumlah ATS mutakhir mencapai 3.966.858.

"Ini adalah residu yang tidak boleh kita biarkan. Sebab dunia di masa yang akan datang akan jauh lebih kompetitif. Kita semua tidak akan tega jika anak-anak kita hanya mengenyam akses pendidikan SD atau SMP," tutur Harris Iskandar.

Menjawab tantangan itu, pemerintah provinsi Sulawesi Barat menginisiasi gerakan kembali bersekolah. Sebuah langkah kolaboratif yang melibatkan sejumlah pihak dalam melakukan pendataan, pendampingan hingga akhirnya mengembalikan 550 anak ke bangku sekolah, dari total 1.700 ATS yang telah dilakukan proses rekonfirmasi di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat.

"Mudah-mudahan gerakan ini bisa sukses. Karena jika di Sulbar sukses, itu bisa menyebar ke daerah-daerah lainnya," tutup Harris Iskandar di momentum lauching gerakan kembali bersekolah yang dipusatkan di kantor gubernur Sulawesi Barat, Sabtu (02/05).

Prioritas Selesaikan ATS

Mayoritas dari jumlah 1.700 di atas memutuskan berhenti bersekolah karena telah menikah, sudah bekerja, faktor ekenomi, lingkungan, serta sejumlah alasan lainnya. Sebuah kondisi yang mesti segera dituntaskan oleh pemerintah.

Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka menegaskan komitmennya untuk meretas persoalan di atas. Intervensi kebijakan pun dilakukan, salah satunya dengan menerbitkan keputusan gubernur nomor 299 tahun 2026 tentang pengembalian anak bersekolah di provinsi Sulawesi Barat tahun 2026.

Launching gerakan kembali bersekolah hari itu seperti memanggil kenangan indah bagi Gubernur Suhardi Duka. Inisiasi serupa yang telah digaungkan kala ia masih ada di jabatan bupati Mamuju beberapa tahun lalu, rupanya meninggalkan kesan positif.

"Ada dua orang yang ketemu dengan saya. Memeluk saya. Rupanya mereka hendak berterima kasih karena telah mengembalikan mereka ke sekolah waktu saya masih bupati Mamuju. Sekarang sudah jadi polisi, satunya lagi seorang pelaut," ungkap Gubernur Suhardi Duka.

Launching Gerakan Kembali Bersekolah Diikuti oleh Masing-Masing Kabupaten. (Foto/Dinas KominfoSS)

Mengembalikan ATS ke bangku sekolah, kata Suhardi Duka, adalah langkah awal. Semua pihak hendaknya mengambil peran dalam mengawal gerakan tersebut dengan harapan jumlah ATS yang kembali ke sekolah dapat ditingkatkan.

"Kalau ini bisa kita jaga, di masanya nanti mereka akan datang memeluk kita karena kita semua telah menyelamatkan pendidikannya. Ini adalah bagian dari perjalan Sulbar, sesukses apapun pembangun fisik kalau ini tidak bisa kita perbaiki, saya kira tidak akan pernah punya makna bagi perjalanan daerah ini," tutur mantan anggota DPR RI itu.

"Di tengah efisiensi anggaran, saya berkomitmen masalah ATS ini tetap akan menjadi prioritas kita," demikian Suhardi Duka.

Wujud Partisipasi Semesta

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Sulawesi Barat punya waktu yang relatif singkat untuk menuntaskan fase awal dari inisiasi gerakan kembali bersekolah tahun 2026. Dengan melibatkan sejumlah pihak, kini 550 anak itu sudah bisa menikmati jenjang pendidikan.

Launching gerakan kembali bersekolah dilakukan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Tak sekadar meminjam momentum saja, nafas utama gerakan kembali bersekolah punya irisan yang kuat dengan tema Hardiknas tahun 2026.

Tak berlebihan jika 'menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua' yang jadi tema utama Hardiknas tahun ini menyimpan spirit serupa dengan apa yang diusung oleh inisiasi gerakan kembali bersekolah. Bagaimana pelibatan banyak pihak pada terlaksananya gerakan kembali bersekolah, dari Petugas Lapangan Keluarga Bercanda (PLKB), Pendamping Desa, pendamping PKH (Program Keluarga Harapan), kalangan guru, serta mahasiswa program KKN.

Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Nehru Sagena. (Foto/Dinas KominfoSS)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Sulawesi Barat, Nehru Sagenda menguraikan, langkah selanjutnya yang mesti dilakukan adalah memaksimalkan monitoring serta pendampingan kepada anak yang telah kembali bersekolah.

Tahap monitoring dan pendampingan, kata dia, bakal dikerjasamakan dengan sejumlah pihak. Dari Himpunan Psikologi Indonesia, Dharma Wanita, tim serta PKK Pokja pendidikan. 

"Agar mereka (ATS) tidak lagi putus dan benar-benar menyelesaikan jenjang pendidikannya," papar Nehru Sagena.

Tak sampai di situ, Nehru juga berharap partisipasi publik dalam menuntaskan ATS di Sulawesi Barat lewat penyediaan hotline aduan masyarakat via whatsapp, website, serta berbagai platform media sosial lainnya. Dengan begitu, seluruh lapisan masyarakat punya akses untuk memberikan informasi tentang anak tidak sekolah yang ingin kembali bersekolah.

"Kami juga akan membuka rekrutmen volunteer dalam mendukung gerakan ini. Mari kita bangun kolaborasi, ruang ini kami buka untuk bersama-sama menyambut anak-anak kita kembali bersekolah," Nehru Sagena menutup.

Launching gerakan kembali bersekolah dihadiri oleh pimpinan Forkopimda provinsi Sulawesi Barat, pimpinan DPRD Sulawesi Barat, perwakilan OPD, Bupati Mamuju, serta tamu undangan lainnya. Seremoninya juga ditandai dengan penyerahan seragam sekolah kepada perwakilan anak yang dikembalikan ke sekolah. Kegiatannya hari itu juga diikuti oleh seluruh pemerintah kabupaten se-Sulawesi Barat secara daring. (*/Naf)