MAMUJU--Ikhtiar transformasi tata kelola pemerintahan dan penguatan sektor perikanan dan kelautan terejewantah dalam Stakeholder's Day 2026 yang diinisiasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Barat. Dalam wujud sharing session yang mengusung tema 'Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik' jadi wujud ikhtiar di atas.

Agenda yang dipusatkan di Gedung Keuangan Negara (GKN) Mamuju, Kamis (30/4) itu juga jadi momentum spesial bagi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat yang berhasil menyabet penghargaan bergengsi atas kinerja anggarannya.

Sinergi Ekonomi Biru dan Peluncuran Fakultas Hukum Keuangan

​Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Barat, Syakran Rudi menguraikan, fokus utama pembangunan saat ini adalah 'blue economy' alias ekonomi biru. Ia meminta seluruh lembaga untuk aktif memaksimalkan belanja APBD dan APBN guna menyentuh program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih.

​"Kami tidak main-main dalam memacu pemanfaatan keuangan negara. Sebagai bentuk komitmen edukasi, GKN Sulbar juga telah meluncurkan Fakultas Hukum Keuangan Negara untuk memberikan penguatan kompetensi kepada inspektorat, lembaga perbankan, hingga auditor," beber Syakran.

Komitmen Gubernur dan Misi Panca Daya

Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dalam Keynote speech-nya menekankan bahwa arah pembangunan Sulawesi Barat harus selaras dengan prinsip Panca Daya, khususnya poin kelima; 'memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas'.

​Gubernur Suhardi Duka menegaskan, ia dan seluruh jajaran pemerintah provinsi Sulawesi Barat bakal terus mengedepankan prinsip integritas dan akuntabilitas. Sebuah nilai utama dalam melayani masyarakat, terutama di sektor bahari yang menjadi tumpuan hidup masyarakat di provinsi ke-33 ini.

Ironi Armada serta Merosotnya Jumlah Nelayan

​Sharing session yang dipandu oleh Kepala KPPN Mamuju, Ferry Taufik S itu juga mendudukkan sejumlah narasumber ahli. Mereka masing-masing Direktur Pengelolaan Sumberdaya Ikan KKP RI, Syahril Abdul Raup serta Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto.

​Dalam paparannya, Syahril Abdul Raup mengungkap data krusial terkait ketimpangan armada yang ada di Sulawesi Barat. Kata dia, mayoritas nelayan (11.231 unit) masih menggunakan perahu di bawah 5 GT. Sementara armada besar (>5 GT) hanya 1.252 unit. 
Kondisi tersebut diperparah dengan jumlah nelayan laut yang merosot tajam dalam empat tahun terakhir.

​"Tantangan kita bukan hanya soal produksi, tapi juga perubahan iklim, IUU Fishing, overfishing, serta degradasi lingkungan laut," beber Syahril.

​Diplomasi DKP Sulbar; Usulkan Fasilitas Modern
​
Merespons tantangan tersebut, Kepala DKP Sulawesi Barat, Safaruddin, S.DM tak tinggal diam. Di hadapan Direktur SDI KKP RI, ia langsung menyampaikan usulan konkret untuk memperkuat nelayan lokal. Usula yang suarakan meliputi:
- ​Pengadaan fishfinder (alat pelacak ikan) untuk efisiensi penangkapan.
- ​Penguatan alat tangkap dan sarana prasarana penangkapan ikan.
- ​Pembangunan cold storage dan ice storage di wilayah Sulawesi Barat untuk menjaga kualitas komoditas hasil laut.

IKPA Terbaik Kedua

Puncak acara ditandai dengan penyerahan penghargaan Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran (IKPA) APBN Tahun 2025. DKP Provinsi Sulawesi Barat (Satker 340150) berhasil meraih predikat terbaik kedua dalam kategori realisasi anggaran dari Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Barat.
​
Safaruddin, S.DM tak kuasa menyembunyikan rasa syukur serta apresiasinya. Kata dia, penghargaan tersebut adalah bukti nyata komitmen tim DKP Sulawesi Barat dalam menjalankan amanah anggaran secara transparan dan akuntabel sesuai prinsip Panca Daya yang ditekankan Gubernur Sulawesi Barat.

"Ini bukan sekadar angka, tapi cerminan pelayanan kami kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan di Sulbar. Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih keras lagi, memastikan setiap rupiah uang negara berdampak pada kesejahteraan masyarakat pesisir," papar Safaruddin dengan nada optimistis.

​Kegiatan yang juga dihadiri Kapolda Sulawesi Barat, Kepala BPPMHKP Wilker Mamuju, serta jajaran pejabat tinggi pratama itu diikuti secara antusias baik secara luring maupun daring. Sebuah penanda babak baru sinergi keuangan dan sektor kelautan di Provinsi Sulawesi Barat. (*/Naf)