MAMUJU--Pemekaran daerah memberikan berbagai manfaat langsung bagi masyarakat. Mulai dari hadirnya kemudahan akses terhadap layanan pemerintah, percepatan pembangunan infrastruktur, serta sejumlah manfaat lainnya.

Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi menjelaskan, secara umum, pemekaran satu daerah otonomi baru juga dapat memperpendek jarak kendali antara pemerintah dan masyarakat agar pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien. 

Hal itu disampaikan Suraidah usai menghadiri kongres rakyat Balanipa Mandar yang digelar Komite Aksi Percepatan Pembentukan (KAPP) Balanipa di Pondok Pesantren Modern Darul Mahfud di Desa Leko Padis, Kecamatan Tinambung, Polman, Sabtu (04/04).

Dalam hal ikhtiar memekarkan Kabupaten Balanipa, DPRD Sulawesi Barat, kata Suraidah, berkomitmen untuk memberi dukungan penuh. Dari program hingga intervensi anggaran.

"Kita mendukung. Mulai dari program-program yang bisa kita intervensi ketika DOB (Daerah Otonomi Baru) ini terbentuk. Baik intervensi anggaran, maupun sumber daya manusia yang bisa kita support," tutur Suraidah dalam keterangan tertulisnya kepada WACANA.Info.

Seperti diketahui, lahirnya Kabupaten Balanipa sudah jadi harapan dari masyarakat yang mendiami sejumlah kecamatan di Kabupaten Polman. Rencana Kabupaten Balanipa sendiri mencaku kecamatan Luyo, Kecamatan Campalagian, Kecamatan Balanipa, Kecamatan Tinambung, Kecamatan Alu, Kecamatan Limboro, serta Kecamatan Tutar.

Suraidah Suhardi. (Foto/Istimewa)

Satu-satunya hal yang masih jadi batu sandungan atas perjuangan pembentukan Kabupaten Balanipa, menurut Suraidah, adalah penangguhan atau penghentian sementara seluruh aktivitas pemekaran oleh pemerintah pusat.

"Kendalanya adalah moratorium pemekaran yang masih belum dicabut. Itu kendala utamanya. Terlebih di tengah efisiensi anggaran yang kita belum tahu akan sampai kapan," tutup Suraidah Suhardi.

Gelorakan Semangat Perjuangan Pemekaran Balanipa

Kongres rakyat Balanipa Mandar sendiri merupakan inisiasi dari KAPP Balanipa sebagai salah satu langkah menyegerakan sekaligus menjaga komitmen perjuangan Kabupaten Balanipa dengan terus membangun komunikasi yang intens dan berkesinambungan di seluruh komponen perjuangan.

Menurut ketua panitia Kongres rakyat Balanipa Mandar, Farid Wajdi, salah satu tujuan dari insiatif tersebut menciptakan kebersamaan dalam merawat  api perjuangan untuk tetap menyala di dalam dada setiap rakyat sampai Balanipa menjadi sebuah kabupaten.

"Untuk terus menggelorakan semangat perjuanagan  pemekaran balanipa dan menyampaiakaan bahwa Balanipa adalah gerakan rakyat semesta yang melibatkan seluruh komponen masyarakat," tutur Farid.

Farid Wajdi. (Foto/Istimewa)

Dihubungi secara terpisah, Farid Wajdi yang staf ahli gubernur Sulawesi Barat itu menambahkan, perjuangan pembentukan DOB Balanipa merupakan satu keniscayaan sejarah. Kata dia, Balanipa adalah  format pemerintahan kerajaan yang disegani sejak zaman dulu.

"Sejarah telah mencatat bahwa Balanipa menjadi  salah satu kerajaan besar di Sulawesi Selatan. Posisinya sejajar dengan Kerajaan Gowa, Bone  dan Luwu. Kerajaan-kerajaan tersebut telah menjadi kabupaten, tinggal Kabupaten Balanipa yang hari ini masih menjadi sebuah kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar," begitu kata Farid Wajdi. (*/Naf)