Dorong Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan Berbasis Data
MAMUJU–Semangat kolaborasi dan optimisme pembangunan sektor kelautan dan perikanan mewarnai pelaksanaan jadi nafas utama dalam rapat daring koordinasi dan kolaborasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (01/04).
Rapat yang berlangsung secara hybrid itu bukan hanya menjadi ruang strategis untuk menyatukan langkah antar pemerintah provinsi dan kabupaten. Momentum itu juga jadi penanda pentingnya merumuskan arah kebijakan berbasis data demi mendorong terwujudnya Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera.
Dalam arahannya, Kepala DKP Sulawesi Barat, Safaruddin,S.DM menyampaikan, kegiatan itu bukan sekadar agenda seremonial semata. Ia pun jadi ajang silaturahmi pasca Idul Fitri 1447 H.
Kata dia, adalah hal yang penting untuk melakukan pembaruan data sektor kelautan dan perikanan di seluruh kabupaten. Dari jumlah tambak produktif, kapal aktif, serta jumlah nelayan.
“Data yang akurat menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran,” beber Safaruddin,S.DM.
Ia juga memaparkan sejumlah langkah konkret yang bakal dilakukan oleh DKP Sulawesi Barat. Mulai dari penyaluran bantuan bibit ikan nila serta perbaikan kolam di Kabupaten Mamasa.
Termasuk upaya penyederhanaan proses penerbitan rekomendasi KKPRL yang jadi perhatian utama untuk mendorong kemudahan investasi dan pelayanan publik.
Program Unggulan dan Tantangan di Tingkat Kabupaten
Pada kesempatan itu, masing-masing kabupaten turut memaparkan program kerja dan tantangan yang dihadapi untuk tahun 2026. Secara rinci diantaranya;
- Kabupaten Pasangkayu menyoroti program Kampung Nelayan Merah Putih, pengembangan bioflok air tawar, serta kebutuhan alat tangkap dan coolbox. Penyederhanaan birokrasi perizinan menjadi harapan utama.
- Kabupaten Mamuju Tengah mengembangkan kampung nelayan dan budidaya nila, namun menghadapi kendala serius berupa penurunan produksi rumput laut akibat hama penyu serta rendahnya minat generasi muda terhadap sektor perikanan.
- Kabupaten Mamuju fokus pada pengembangan perikanan tangkap dan budidaya, serta mendukung program kampung nelayan sebagai prioritas nasional.
- Kabupaten Polman menjalankan dua lokasi program kampung nelayan, pelatihan nelayan, serta memperluas peran melalui pembentukan Bidang Pangan yang berfokus pada Gerakan Pangan Mandiri (GPM).
- Kabupaten Majene mengusulkan program kampung nelayan, peningkatan perlindungan nelayan melalui BPJS Ketenagakerjaan, serta pengadaan Unit Pengolahan Ikan (UPI). Namun, kendala pelayanan dokumen kapal yang terpusat di Mamuju menjadi perhatian serius.
Isu Strategis: Perizinan, Regenerasi Nelayan, dan Inflasi Ikan
Diskusi juga mengerucut pada sejumlah isu strategis yang menjadi tantangan bersama, di antaranya;
- Proses perizinan yang masih panjang dan kompleks, khususnya terkait KKPRL
- Penurunan minat generasi muda menjadi nelayan
- Serangan hama penyu terhadap budidaya rumput laut
- Kenaikan harga ikan yang berdampak pada inflasi daerah
- Keterbatasan anggaran yang mempengaruhi pelaksanaan program
Selain itu, kebutuhan akan data yang valid dan terintegrasi menjadi sorotan utama, mengingat masih terdapat perbedaan antara data kabupaten dan provinsi.
Langkah Tindak Lanjut dan Penguatan Koordinasi
Sebagai tindak lanjut, seluruh DKP kabupaten diminta untuk segera menyusun dan menyerahkan data rinci terkait jumlah kapal, alat tangkap, produksi, serta potensi wilayah masing-masing.
Komunikasi langsung antara kabupaten dan provinsi juga didorong untuk mempercepat sinkronisasi data dan program.
Pemerintah provinsi akan menindaklanjuti berbagai usulan yang dapat diimplementasikan di tingkat daerah, serta meneruskan proposal strategis ke pemerintah pusat. Sosialisasi tata ruang laut dan penguatan koordinasi lintas sektor juga akan terus dilakukan.
Komitmen Bersama Menuju Sulbar yang Maju dan Sejahtera
Pada kesempatan itu, Safaruddin,S.DM membeberkan kesan dan pesan positif atas antusiasme dan partisipasi aktif seluruh peserta. Ia menegaskan, kolaborasi yang solid antara provinsi dan kabupaten merupakan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
“Sinergi yang kita bangun hari ini adalah fondasi untuk masa depan Sulawesi Barat yang lebih maju dan sejahtera. Dengan data yang akurat, koordinasi yang kuat, dan semangat kebersamaan, saya optimistis seluruh program dapat berjalan lebih efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” demikian Safaruddin,S.DM. (*/Naf)








