MAMUJU--Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani bersama Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Bujaeramy Hassan menemui Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, Rabu (01/04). Agenda tersebut jadi momentum untuk membahas program pendataan pelanggan listrik oleh BPS.

Pendataan pelanggan listik tersebut rencananya bakal diintegrasikan dengan Database Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai upaya meningkatkan akurasi penyaluran bantuan listrik bagi masyarakat kurang mampu.

Pada kesempatan itu, Suri Handayani membeberkan rencana pendataan pelanggan listrik yang akan dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah Sulawesi Barat bersama dengan PT PLN (Persero). Data yang dihasilkan dari pendataan ini nantinya akan dikoneksikan dengan DTKS untuk memastikan bahwa sasaran penerima bantuan listrik tepat guna dan tepat sasaran. 

Gubernur Suhardi Duka sendiri menyambut baik langkah kolaboratif itu. Ia menekankan pentingnya akurasi data sebagai fondasi kebijakan pembangunan daerah.

“Data adalah dasar dari setiap kebijakan yang baik. Saya ingin kerja sama antara Dinas ESDM dan BPS ini terus diperkuat, agar setiap langkah pembangunan kita bisa terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat,” terang Suhardi Duka.

Kepala BPS Sulawesi Barat, Suri Handayani dalam paparannya menguraikan, pendataan pelanggan listrik ini merupakan bagian dari upaya BPS untuk mendukung pembangunan berbasis data di Sulawesi Barat. Kata dia, data yang dihasilkan tidak hanya akan digunakan untuk program kelistrikan, tetapi juga untuk berbagai program pembangunan lainnya yang membutuhkan data kependudukan dan kesejahteraan sosial yang akurat. 

“BPS hadir bukan hanya sebagai penyedia data, tetapi sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Kami siap mendukung penuh program ini agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Sulawesi Barat,” kata Suri Handayani.

Sementara itu Kepala Dinas ESDM Sulawesi Barat, Bujaeramy Hassan menambahkan, integrasi data pelanggan listrik dengan DTKS akan memudahkan proses verifikasi dan validasi calon penerima bantuan listrik, baik melalui program APBD maupun program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Gratis dari pemerintah pusat. 

“Kami di Dinas ESDM terus berharap pendataan terintegrasi dari BPS yang dikoneksikan dengan DTKS, kami optimistis penyaluran bantuan akan lebih akurat dan transparan,” pungkas Bujaeramy. (*/Naf)