MAMUJU--Pemerintah provinsi Sulawesi Barat telah menerbitkan regulasi tentang pembatasa penggunaan handphone di lingkungan sekolah. Tiga OPD sebagai leading sektor dari kebijakan itu pun membahasnya di salah satu program berita yang disiarkan RRI, Jumat (03/04).

Kepala Dinas Kominfo SS Sulawesi Barat, Muhammad Ridwan Djafar sebagai salah satu pembicara di program tersebut menjelaskan, kemajuan teknologi digital membawa dua konsekuensi yang tak terpisahkan. Di satu sisi menghadirkan kemudahan dan percepatan informasi, namun di sisi lain menyimpan ancaman serius, terutama bagi generasi muda. 

Pemerintah, kata dia, telah mengeluarkan kebijakan melalui PP Tunas yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kemkomdigi dengan menerbitkan peraturan Nomor 9 tahun 2026. Sebuah regulasi perlindungan anak di ruang digital yang mulai mengatur pembatasan penggunaan gadget bagi usia anak. 

Pemerintah daerah sendiri tidak berhenti pada regulasi semata. Kominfo Sulawesi Barat, sambung dia, telah cukup aktif mendorong literasi digital melalui berbagai kanal, termasuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang tersebar di enam kabupaten. Edukasi ini menyasar semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga usia dewasa., agar memahami dampak positif dan negatif dunia digital. 

"Ruang-ruang edukasi ini diharapkan menjadi jembatan pemahaman publik dalam menyikapi perkembangan teknologi secara bijak," beber Muhammad Ridwan Djafar.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat, Muhammad Nehru Sagena menilai, kebijakan pembatasan gadget perlu diperluas. Ia mengingatkan, sebagian besar waktu anak justru dihabiskan di luar sekolah, sehingga penguatan aturan tidak cukup hanya di jenjang SMA/sederajat saja. 

Menurutnya, pendekatan serupa idealnya juga diterapkan sejak tingkat pendidikan dasar hingga menengah pertama, dengan metode yang menyesuaikan karakter peserta didik.

Kepala Badan Kesbangpol Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir yang juga jadi pembicara pada kesempatan itu ikut menyoroti realitas sosial yang berkembang. Ia mengungkapkan, hampir tidak ada lagi anak yang tak memiliki gadget, sehingga pendekatan kebijakan perlu mempertimbangkan kondisi tersebut. 

Pemerintah daerah, kata dia, terus menyerap aspirasi masyarakat untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap relevan dan efektif. (*/Naf)