MAMUJU--Lewat mekanisme rapat paripurna, DPRD Sulawesi Barat telah mengumumkan usulan pemberhentian dengan hormat Almarhum Salim S Mengga sebagai wakil gubernur Sulawesi Barat periode 2025-2030. Usulan tersebut selanjutnya bakal dilanjutkan ke presiden melalui menteri dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan.

Setidaknya sudah ada sejumlah nama yang belakangan santer menghiasi sejumlah ruang diskusi publik. Mereka dianggap punya peluang besar untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Salim S Mengga pasca purnawirawan jenderal TNI itu meninggal dunia akhir Januari 2026 yang lalu.

Agaknya mustahil untuk mencari padanan seorang Salim S Mengga. Dengan berderet atribut, sikap serta paradigma kepemimpinan yang selama ini ia usung, menemukan sosok seperti almarhum adalah seusuatu yang nyaris mustahil.

Hal yang juga disampaikan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka. Ditemui usai pelaksanaan paripurna DPRD Sulawesi Barat, Kamis (02/04), Suhardi Duka mengungkap sejumlah aspek yang mesti dipertimbangkan dalam menentukan siapa dua nama yang bakal diusulkan ke DPRD.

Mulai dari opini publik, usulan dari partai pengusung serta yang paling penting kata dia, arahan pimpinan. Hal menarik yang juga dibeberkan Bupati Mamuju dua periode itu adalah tentang pentingnya pertimbangan aspek geo politik. 

"Bukan hanya geo politik global, tapi juga memperhitungkan geo politik daerah. Kita tahu bahwa Pak Jenderal Salim di Polman, tentu kita ingin memilih dari sana wakil gubernurnya, bukan dari daerah lain. Walaupun sesungguhnya Sulbar ini adalah satu kesatuan. Geo politik di enam kabiupaten di Sulbar menjadi bagian dari pemikiran kita bersama, saya kira para anggota DPRD akan bersepakat soal ini," ungkap Suhardi Duka.

Sebagai seorang gubernur, Suhardi Duka mengaku tak punya kewenangan untuk mengusulkan siapa dua nama yang bakal diusul untuk dipilih di DPRD. Di sisi lain, atributnya sebagai ketua DPD Demokrat Sulawesi Barat (salah satu partai pengusung duet Suhardi Duka-Salim S Mengga) memberinya lampu hijau untuk mengusulkan kandidat calon wakil gubernur.

"Kalau saya dikasi bocoran dari masing-masing fraksi, saya kira itu lebih bagus. Fraksi ini kecenderungannya ke sini, fraksi itu kecenderungannya ke situ. Supaya nama yang kita kirim itu tidak berbeda dengan apa yang diinginkan oleh fraksi di DPRD," Suhardi Duka menutup.

Atribut Utama dari Sang Pengganti

Sejumlah kriteria dianggap wajib untuk dipenuhi oleh siapapun pengganti Salim S Mengga nantinya. Seperti yang diuraikan akademisi Unsulbar, Muhammad kepada WACANA.Info.

"Kriteria standar secara personal biasanya didudukkan dari aspek prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela. Termasuk dari aspek politik juga tentu penting untuk dipertimbangkan," terang Muhammad.

Muhammad. (Foto/Istimewa)

Menurut Muhammad, seorang wakil gubernur mesti paham betul posisinya sebagai pendamping gubernur. Keterikatan dengan gubernur dalam perspektif yang ideal adalah hal yang penting utamanya dalam menuntaskan visi misi, program prioritas yang sudah dijanjikan.

"Jangan overlapping. Sebab menurut saya, figur overlapping ini seolah hal yang lumrah dipertontonkan dalam panggung politik. Tapi sebaiknya jangan dinormalisasi, karena jabatan adalah amanah. jangan justru dimaksimalkan untuk mengejar ambisi pribadi dan kelompok," sambung dosen fakultas ilmu sosial, ilmu politik dan hukum Unsulbar itu.

Menormalisasi hal di atas, kata Muhammad, bikin gubernur dan wakil gubernur jauh dari kata kompak untuk fokus bekerja. Jika kondisinya seperti itu, kesan yang akan muncul adalah persaingan yang sifatnya pragmaris.

"Dalam mempertimbangkan calon yang akan diusulkan, penting untuk juga melihat rekam jejak dan potensi calon wakil gubernur. Apakah proyeksinya justru akan menjadi figur overlapping, atau memang bisa menjadi pendamping gubernur dalam menyelesaikan janji politik yang dituangkan dalam visi misi dan program yang telah disusun," pungkas Muhammad.

Menjaga Standar Kepemimpinan atau Justru Downgrade

Kekosongan jabatan wakil gubernur Sulawesi Barat pasca wafatnya Salim S Mengga bukan sekadar kehilangan figur, tetapi kehilangan standar kepemimpinan. Bagi Muhammad Abid, di titik inilah persoalan sebenarnya, apakah penggantinya Salim bakal menjaga standar itu, atau justru menurunkannya.

Almarhum Salim S Mengga, kata Abid, bukanlah figur biasa. Latar belakang militer, pengalaman nasional, serta posisinya sebagai tokoh lokal menjadikannya memiliki kombinasi langka; kapasitas, jaringan, dan legitimasi. Dalam praktik pemerintahan, Almarhum bukan sekadar pendamping, tetapi penyeimbang kekuasaan. 

Almarhum Salim S Mengga, di mata Abid, bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai aktor yang memahami bagaimana kekuasaan dijalankan. Dan yang lebih penting, bagaimana ia dikontrol.

"Maka menggantikan posisi itu bukan soal mengisi kursi kosong saja. Tetapi mengisi peran yang memiliki bobot politik dan moral yang tinggi," tutur Muhammad Abid dalam keterangan tertulisnya.

Akademisi Unasman itu menguraikan, proses pengisian jabatan wakil gubernur sangat mungkin terjebak dalam logika lama; kompromi para elit.
Dimana figur dipilih bukan karena paling mampu, tetapi karena paling bisa diterima semua pihak, paling minim resistensi, atau sekadar bagian dari 'pembagian kue kekuasaan'.

Muhammad Abid. (Foto/Istimewa)
 
Baginya, jika kondisi di atas yang terjadi, maka yang lahir bukan kepemimpinan, melainkan kompromi dengan standar yang relatif terendah. Padahal, Sulawesi Barat tidak sedang membutuhkan figur yang sekadar 'aman', tetapi figur yang mampu bekerja, berani bersikap, dan punya bobot politik yang nyata.

"Jabatan ini menuntut kemampuan mengelola birokrasi, kecakapan membaca peta politik, serta keberanian mengambil keputusan dalam situasi kompleks. Artinya, yang dibutuhkan adalah figur yang sudah selesai dengan dirinya, bukan yang masih mencari bentuk," tutur Abid.

Gubernur Suhardi Duka membutuhkan lebih dari sekadar simbol. Menurut Abid, gubernur membutuhkan figur yang mampu bernegosiasi dengan DPRD, diterima lintas kekuatan politik, sekaligus tetap dekat dengan masyarakat.  Tanpa kombinasi di atas, wakil gubernur hanya akan menjadi ornamen kekuasaan.

"Itulah mengapa standar harus dijaga. Menurunkan standar kepemimpinan bukan hanya soal kualitas individu, tetapi soal arah pemerintahan ke depan. Ketika standar diturunkan, kualitas kebijakan ikut melemah, koordinasi pemerintahan menjadi tidak efektif, dan kepercayaan publik perlahan terkikis.  Sebaliknya, jika standar dijaga, bahkan ditingkatkan, maka kekosongan ini justru bisa menjadi momentum memperkuat kualitas demokrasi lokal,: masih oleh Abid.

Menurut Muhammad Abid, pengisian posisi wakil gubernur Sulawesi Barat adalah ujian. Bukan hanya bagi elit politik, tetapi juga bagi kualitas demokrasi itu sendiri. Apakah keputusan akan diambil berdasarkan kepentingan jangka pendek, atau visi jangka panjang.

Kata dia, sejarah politik daerah sering mencatat bukan hanya siapa yang terpilih, tetapi juga bagaimana standar itu dipertahankan, atau justru diturunkan.

"Publik berhak menuntut satu hal yang sederhana namun mendasar, jangan jadikan kekosongan ini sebagai alasan untuk menurunkan kualitas kepemimpinan. Karena menggantikan figur seperti Salim S Mengga bukan sekadar soal mengisi posisi, tetapi soal menjaga martabat kepemimpinan itu sendiri," demikian Muhammad Abid. (*/Naf)