MAMUJU--"Ini bentuk komitmen Pemprov, bagaimana pemerintah daerah mewujudkan percepatan reformasi digital di daerah. Akses internet membuka kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan penciptaan lapangan kerja, serta manfaat lainnya,". Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria saat hadir secara virtual pada launching program bantuan internet zero blank spot untuk Sulawesi Barat cerdas dan berdaya, Senin (16/06) siang.

Di tahun 2025 ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bakal menginisasi pemasangan jaringan internet di 90 titik. Untuk tahap awal, beberapa wilayah; khususnya sekolah, Puskesmas, kantor desa, kantor camat di Kabupaten Polman dan Mamasa yang telah merasakan akses internet. Jika tak ada aral melintang, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mematok tak ada lagi wilayah yang tak merasakan jaringan internet dalam empat tahun mendatang.

"Saya senang melihat komitmen pemerintah sulbar untuk melakukan pemerataan jaringan internet. Penting untuk memahami urgensi konektivitas itu agar kita dapat menggunakannya dengan sehat, konektivitas yang bermakna. Terus berinovasi sekaligus memberdayakan sesama," beber Nizar Patria.

Jika Memungkinkan, Sulbar Zero Blank Spot Terwujud Tahun Depan

Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka tampaknya tak main-main dengan urusan konektivitas jaringan internet. Ia bahkan menghendaki tak lagi ada satu wilayah pun yang tak terakses jaringan tahun 2026. 

Selama ini, beber Suhardi Duka, masih ada sekolah, Puskesmas, kantor desa bahkan kantor camat yang belum bisa berkomunikasi seperti layaknya di wilayah perkotaan. Di lain sisi, pemerintah ingin pelaporan dilakukan secara cepat, memperlancar pemantauan, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus percepatan pelaksanaan program pembangunan.

Gubernur Suhardi Duka. (Foto/Manaf Harmay)

"Kita ingin agar guru bisa adaptif dengan perkembangan yang ada, bagaimana Puskesmas bisa melaporkan kejadian luar biasa atau kejadian khusus yang dialami masyarakat, dan lain sebagainya," terang dia.

Penanganan blank spot dari tahun ke tahun memang sudah jalan. Kata Suhardi, prosesnya masih perlu percepatan. Ia menghendaki agar prosesnya tak mesti memakan waktu lama. 

Gubernur Suhardi mendorong agar menakanisme pembiayaan untuk program tersebut dilakukan secara bersama-sama. Sharing anggaran antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

"Insya Allah tahun depan kita akan maksimalkan. Kalau bisa tahun depan selesai.

Lanjutkan dengan Literasi

Adalah hal yang positif jika pemerintah menginisiasi pemerataan jaringan internet ke seluruh wilayah. Ada sekian banyak dampak positif dari ketersediaan akses internet bagi masyarakat. Meski fasilitas itu juga menyimpan potensi persoalan.

Pandu digital Sulawesi Barat, Shalahuddin mengapresiasi program pemerintah daerah yang memfasilitas ketersediaan jaringan internet bagi masyarakat. Bagi dia, hal tersebut merupakan upaya nyata pemerintah dalam mebuka akses informasi bagi mereka yang selama ini belum dapat menikmati fasilitas internet.

Meski begitu, Shalahuddin menyarankan penyediaan jaringan internet itu hendaknya dibarengi dengan penguatan kapasitas masyarakat. Pasalnya, tanpa dibarengi literasi, fasilitas internet bisa memberi dampak buruk bagi masyarakat.

Shalahuddin. (Foto/Net)

"Apalagi bagi mereka yang selama ini belum sekalipun tersentuh jaringan internet. Ada banyak potensi persoalan di sana. Mulai dari informasi hoax, konten pornografi, paham radikalisme, hingga yang sedang banyak dibincang publik; judi online. Serta ada banyak dampak negatif internet lainnya yang bisa saja timbul jika masyarakat tak dibekali dengan pengetahuan yang cukup," urai Shalahuddin kepada WACANA.Info.

Penggunaan fasilitas internet secara tak sehat, masih oleh Shalahuddin, bukan tak mungkin bakal merusak tatanan sosial dan kebudayaan yang telah tertata, hidup dan berkembang selama ini. Baginya, literasi penggunaan fasilitas internet mesti dilakukan pemerintah sebagai tindaklanjut dari program penyediaan jaringan internet itu.

"Ini yang paling berbahaya. Jangan sampai ketika masyarakat sudah dapat menikmati jaringan internet, tatan sosial dan budaya yang telah lama hadir di tengah masyarakat itu justru dirusak. Penting bagi pemerintah daerah untuk memikirkan ini. Kita ingin masyarakat benar-benar menggunakan layanan internet ini secara sehat, secara bermartabat," demikian Shalahuddin. (*/Naf)