MAMUJU--Entah itu bupati atau seorang gubernur, dalam catatan sejarah, Partai Golkar di Sulawesi Barat selalu dinahkodai oleh sosok kepala daerah. Boleh jadi karena dipimpin oleh sosok dengan kekuatan politik serta tentu saja dukungan finansial yang kuat, partai berlambang pohon beringin itu jadi salah satu partai dengan sederet prestasi di provinsi ke-33 ini.

Menurut Sekretaris DPD Golkar Sulawesi Barat, A Muslim Fattah, tak ada syarat tertulis 'mesti sosok kepala daerah' bagi siapun kader yang ingin duduk di pucut tertinggi kepengurusan Partai Golkar di Sulawesi Barat. Meski tak dipungkiri, secara internal, hal tersebut kadang jadi satu indinaktor tersendiri.

"Secara objektif persyaratan tidak mengatur. Tapi secara subjektif bisa jadi indikator internal," beber Muslim Fattah kepada WACANA.Info, Minggu (15/06) malam.

Di Pileg tahun 2024 yang lalu, Partai Golkar keluar sebagai pemenang dengan mendudukkan 10 kadernya di DPRD Sulawesi Barat. Sayangnya, raihan itu tak berbading lurus dengan hasil Pilkada saat pasangan yang diusung Golkar dan Gerindra; Ali Baal Masdar-Arwan M Aras mesti mengakui keunggulan duet Suhardi Duka-Salim S Mengga yang dijagokan Demokrat, NasDem, PKS serta beberapa partai non parlemen lainnya.

Seorang kepala daerah, sambung Muslim, jelas punya modal kekuatan sekaligus ketokohan yang sudah teruji. Sekelas Partai Golkar, kedua kriteria itu jelas jadi satu keniscayaan bagi siapapun yang bakal menduduki kursi ketua DPD Golkar Sulawesi Barat.

"Setelah itu baru kompetensi dan materi. Nanti kita lihat perkembangannya. Semua masih mungkin terjadi, karena dalam politik itu hal yang biasa," Muslim Fattah, mantan anggota DPRD Sulawesi Barat itu menegaskan.

Sejumlah nama mulai disebut-sebut bakal meramaikan bursa calon ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Barat. Meski belum ada jadwal pasti ihwal pelaksanaan Musda, isu tentang siapa suksesor Aras Tammauni tetap jadi isu yang terus berkelindan di ruang publik.

Rencana pelaksanaan Musda Golkar Sulawesi Barat sempat mengemuka beberapa bulan yang lalu. Meski belakangan, isu itu seolah meredup. 

"Kita tunggu instruksi dan jadwal selanjutnya. Yang pasti, kita ingin Partai Golkar masih unggul. Itu urusan DPP (kapan Musda digelar)," simpul A Muslim Fattah.

Sebaiknya Bukan Kepala Daerah

Sebagai salah satu partai besar, tak ada cerita bagi Golkar untuk kehilangan figur-figur mumpuni. Di Sulawesi Barat pun begitu.

Muhammad Taufik Ikhsan menilai, ada banyak kader Golkar di Sulawesi Barat yang punya kualitas cukup untuk menahkodai 'beringin' di Sulawesi Barat. Taufik yang dosen ilmu politik dan pemerintahan Unsulbar itu menginginkan Golkar tak dipimpin oleh seorang kepala daerah.

Muhammad Taufik Ikhsan. (Foto/Istimewa)

"Tak harus kepala daerah. Saya kira ada banyak kader Golkar yang punya kualitas di atas rata-rata yang mampu memimpin Golkar di Sulbar," ucap Taufik.

Idealnya, kata Taufik, Golkar mesti memainkan peran penting dalam menciptakan alam demokrasi yang baik di daerah. Prinsip checks and balances idealnya harus benar-benar mewujud pada setiap denyut jalannya pemerintahan.

"Menurut saya, itu hanya bisa tercipta kalau Golkar tak dipimpin oleh seorang kepala daerah," Taufik menerangkan. (*/Naf)