JAKARTA--Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid memaparkan capaian Kinerja kementeriannya di Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, belum lama ini.

Pada kesempatan itu, Menteri Nusron menegaskan bahwa pelaksanaan program 2024 telah berjalan optimal dengan realisasi belanja mencapai 99,04 Persen, menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melampaui target hingga 102 Persen.

"Beberapa program prioritas bahkan melebihi target. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) misalnya, dari target 8,4 Juta bidang, realisasinya mencapai 11,6 Juta bidang atau 137 Persen. Selain itu, sertipikat hak atas tanah dalam PTSL juga melampaui target dengan total 3,7 Juta sertipikat yang telah diterbitkan," ucap Menteri Nusron.

Adapun target Kinerja Kementerian ATR/BPN tahun 2025 diantaranya:
1. Penerbitan dokumen persetujuan substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk 127 kabupaten/kota.
2. Sertipikasi hak atas tanah: 3.039.950 bidang.
3. Penyelesaian pendaftaran tanah: 4.488.900 bidang.
4. percepatan sertipisasi tanah ulayat.
5. Redistribusi tanah: 175.865 bidang.
6. Penataan akses reforma agraria: 43.200 KK.
7. Pemetaan zona nilai tanah: 659.900 hektare
8. Pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU) dan tanah terlantar.
9. Pentertiban dan pengendalian HGU yang telah habis masa berlakunya.
10. Pelepasan tanah yang tidak dimanfaatkan: 26.000 hektare.
11. Penerbitan SK tanah terlantar.
12. Penyelesaian 2.151 perkara sengketa dan konflik pertanahan.

"Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas paparan sembilan program 100 hari kerja saudara menteri yang telah memaparkan proses Kinerja dan pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan," ucap ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

"Kami mengapresiasi realisasi anggaram sebesar Rp. 7,8 Triliun atau 99,04 Persen dari total anggara non-blokir. Ini menunjukkan optimalisasi dalam berbagai program, termasuk redistribusi tanah dan pemberantasan mafia tanah," sumbang anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan.

"Saya apresiasi sikap Pak Menteri yang membatalkan beberapa alas hak berlmasalah (kasus pagar laut di kabupaten Tangerang)," ucap anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe. 

Hadir mendampingi Menteri Nusron sevcara luring dalam agenda tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil kepala BPN, Ossy Dermawan, serta para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN. (ADV)