MAMUJU--Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024 mengamanatkan jadwal pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota akan dilaksanakan pada Februari 2025. Belakangan, DPR menyuarakan penundaan jadwal pelantikan tersebut dengan alasan menunggu proses Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.

Dikutip dari kompas.com, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengonfirmasi mengenai penundaan jadwal pelantikan gubernur, bupati dan walikota, yang semula pada Februari 2025 akan diundur menjadi Maret 2025. 

Kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa pun harus tetap menunggu selesainya sidang untuk sengketa pilkada di daerah lainnya. Sebab, pelantikan harus dilaksanakan secara serentak.

Meski demikian, ia menambahkan bahwa pengunduran jadwal pelantikan kepala daerah tersebut akan diputuskan oleh Presiden melalui penerbitan Peraturan Presiden yang baru. Sehingga belum bisa dipastikan kapan tanggal pelantikan kepala daerah pada Maret 2025 tersebut. MK sendiri baru akan memulai sidang perdana perkara PHP pada 8 Januari 2025.

Selanjutnya, putusan atau ketetapan terkait gugur tidaknya perkara dijadwalkan pada 11–13 Februari 2025. Bagi perkara yang tidak gugur, berlanjut ke tahap pemeriksaan persidangan lanjutan pada 14–28 Februari 2025. 

Setelah itu, Mahkamah akan menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk membahas perkara dari hasil sidang pemeriksaan lanjutan guna mengambil putusan akhir. RPH tersebut dijadwalkan pada 3-6 Maret 2025. Lalu, sidang pengucapan putusan/ketetapan akhir akan digelar pada 7-11 Maret 2025.

Ketua KPU Sulawesi Barat, Said Usman Umar saat dikonfirmasi mengaku, pihaknya belum menjadikan wacana penundaan pelantikan tersebut sebagai satu isu strategis. Kepada WACANA.Info, ia mengatakan, pihaknya masih fokus pada agenda penetapan pasangan calon terpilih serta persiapan PHPU di MK.

"Belum ada," kata Said Usman saat ditanya apakah suda ada kejelasan tentang rencana penundaan pelantikan kepala daerah.

"Kami masih fokus penetapan calon terpilih dan PHP MK," begitu kata Said Usman Umar. (*/Naf)