MAMUJU--Tahap Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih untuk Pilkada serentak tahun 2024 resmi berakhir. Hingga berakhirnya tahap Coklit di 24 Juli 20924, KPU se-Sulawesi Barat telah merampungkan 100 Persen data pemilih.

Meski Coklit telah ditunaikan, proses pemutakhiran data pemilih berlum benar-benar berhenti. Komisioner KPU Sulawesi Barat, Asriani menguraikan, seluruh hasil Coklit tersebut selanjutnya dijadikan satu dokumen yang dilabeli istilah daftar pemilih hasil pemutakhiran.

"Daftar pemilih hasil pemutakhiran itu lah yang kemudian akan direkap secara berjenjang oleh teman-teman di PPS (Panitia Pemungutan Suara), PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan di KPU tingkat kabupaten sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)," urai Asriani, komisioner KPU Sulawesi Barat divisi perencanaan, data dan informasi itu.

Asriani. (Foto/Manaf Harmay)

Ditemui di sela-sela Rakor pengelolaan anggaran Pilkada serentak tahun 2024 di d'Maleo hotel Mamuju, Kamis (25/07), Asriani menambahkan, DPS yang yang telah ditetapkan itu selanjutnya akan diumumkan ke publik. Sembari menunggu tanggapan dan masukan dari masyarakat.

"Misalnya masih diperlukan koreksi data pemilih berdasarkan masukan atau tanggapan dari masyarakat. KPU selanjutnya akan kembali menyusun data pemilih yang disebut Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP). Dokumrn yang kembali diumumkan ke publik, sebelum KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT)," terang Asriani.

Partisipasi Publik Menentukan

Secara kuantitas, proses Coklit yang telah 100 Persen itu memang sudah jadi yang terbaik. Hanya saja, wajib bagi KPU untuk merealisasikan data pemilih yang juga berkualitas di Pilkada serentak tahun 2024 ini.

Peran publik untuk lahirnya kualitas data pemilih jadi hal yang penting. Setidaknya, hal itu yang disampaikan komisioner KPU Mamuju, Hasdaris.

"Untuk menghasilkan data pemilih yang berkualitas, jelas peran publik amat sangat penting. KPU membuka diri untuk setiap koreksi data pemilih lewat sejumlah mekanisme yang tersedia. Jadi, proses pemutakhiran data pemilih itu belum berhenti sampai di sini saja," sebut Hasdaris.

Masih oleh Hasdaris, besar harapan KPU agar DPS yang nantinya bakal diumumkan ke publik untuk dapat benar-benar dipelototi oleh masyarakat. Jangan sampai masih ada masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih, atau ada pemilih yang sudah terdaftar tapi tak memenuhi persyaratan.

Hasdaris. (Foto/Manaf Harmay) 

"Kualitas data pemilih ini penting, sebab jangan sampai di ujung timbul persoalan terkait data pemilih kita. Itulah mengapa ruang-ruang koreksi itu disediakan, tentunya dengan harapan publik dapat berpartisipasi untuk menghasilkan data pemilih yang berkualitas," Hasdaris, komisioner KPU Mamuju divisi data, perencanaan dan informasi itu menutup.

Temukan Ribuan Data Anomali

Dari hasil pengawasan melekat terhadap proses Coklit yang dilakukan oleh Bawaslu, termasuk analisis data pelaksanaan uji petik yang dilakukan Pengawas Desa/Kelurahan (PKD), Bawaslu Kabupaten Mamuju menemukan sebanyak 1.336 pemilih yang berstatus anomali alias tidak dikenali. Pimpinan Bawaslu, Zulkifli dalam keterangan persnya menyebut, Kecamatan Tommo jadi wilayah dengan jumlah data anomali tertinggi yakni 315.

"Angka 1.336 itu bukanlah angka yang sedikit. Apalagi teman-teman PKD dalam melaksanakan uji petik itu tidak dibekali dengan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan)," ucap Zulkifli.

Selain di Kecamatan Tommo, Kecamatan Sampaga juga jadi wilayah dengan temuan data anomali tertinggi kedua, yakni sebanyak 314. Lalu Simboro dengan jumlah pemilih yang tidak dikenali sebanyak 293.

Konfrensi Pers Bawaslu Mamuju. (Foto/Istimewa) 

"Teman-teman Panwascam telah memberitahukan ke masing-masing PPK dan juga PPS untuk melakukan validasi dan akurasi terhadap sekian banyak data anomali tersebut. Patut untuk dicatat juga bahwa bukan tidak mungkin masih ada sekian banyak data anomali lainnya yang belum terekam. Apalagi di tengah mobilitas perpindahan penduduk yang sangat dinamis," simpul Zulkifli. (*/Naf)