MAMUJU--Bagi Suhardi Duka, seorang penjabat (Pj) kepala daerah adalah posisi yang tak memiliki sumber legitimasi yang kuat. Sejatinya, kekuasaan itu diperoleh dari rakyat lewat proses yang demokratis, bukan ditunjuk oleh pemerintah pusat.

Anggota DPR RI itu menegaskan, idealnya, tak ada jabatan publik yang ditunjuk layaknya seorang penjabat kepala daerah yang saat ini ditunjuk oleh Mendagri. Hingga regulasi terbaru tentang penentuan Pj kepala daerah yang diterbitkan Kemendagri akhirnya memberi ruang kepada DPRD untuk merekomendasikan tiga nama sebagai calon Pj ke Kemendagri.

Sesuatu yang diapresiasi oleh Suhardi Duka. Katanya, rekomendasi nama calon Pj kepala daerah yang bersumber dari DPRD merupakan perwujudan dari keterlibatan lembaga perwakilan daerah untuk ikut menentukan calon Pj kepala daerah.

"Dan saat ini, untuk jabatan 2023-2024 oleh DPRD telah mengusulkan tiga nama. Itu artinya calon sudah melalu proses lembaga perwakilan di daerah. Jangan lagi usulan dari DPRD itu dikalahkan oleh orang yang ditunjuk pejabat pusat," harap Suhardi Duka kepada WACANA.Info, Minggu (16/04).

DR. Muhammad Idris.,M.Si (Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat), Drs. H. Jufri Rahman.,M.Si (Staf Ahli Bidang Pemerintah dan Otda, Kemenpan RB), dan Prof. DR. Zudan Arif Fukurullah.,SH, MH (Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan) adalah tiga nama yang direkomendasikan DPRD Sulawesi Barat sebagai kandidat Pj Gubernur ke Kemendagri. Suhardi Duka menilai, siapapun yang akan menjadi Pj Gubernur Sulawesi Barat selanjutnya, ia adalah sosok yang memiliki pemahaman yang utuh terhadap kondisi di daerah.

"Mendagri harus memperhatikan usul DPRD itu. Jangan sampai usulan DPRD tersebut ditimpali oleh usul Mendagri ke Presiden. Tentang siapa yang layak, tentu ketiganya sudah layak karena itu yang telah menjadi usulan DPRD. Kalau pandangan saya, ia mesti orang yang paham tentang kondisi daerah," tutup Suhardi Duka, pria yang juka Ketua DPD Demokrat Sulawesi Barat itu.

Jamin Stabilitas Politik Jelang Pemilu dan Pilkada

Tugas tak ringan jelas jadi sesuatu yang mesti dihadapi oleh siapapun yang nantinya duduk di posisi Pj kepala daerah. Ia harus mampu memberi garansi terhadap stabilitas politik menuju momentum elektoral; Pemilu dan Pilkada di tahun 2024.

Hal itu disampaikan dewan pembina lembaga Esensi Sulawesi Barat, Syarifuddin Mandegar. Ia mengatakan, sebagai seorang Pj kepala daerah, yang harus dilakukan adalah menciptakan stabilitas politik di daerah yang aman dan damai.

"Harus memahami geopilitik dan sosial budaya di Sulawesi Barat. Ia pun wajib memiliki visi pembangunan Sulbar berbasis riset dan inovasi," kata Syarifuddin Mandegar yang dihubungi via WhatsApp.

Dewan Pembina Lembaga Esensi Sulbar, Syarifuddin Mandegar. (Foto/Istimewa)

Sosok Pj Gubernur Sulawesi Barat juga harus mampu melibatkan semua stakeholder Pemilu. Dengan pemerintah dan juga masyarakat dalam membangun komitmen bersama menjaga stabilitas politik jelang Pemilu dan Pilkada tahun 2024.

"Yang juga tak kalah penting adalah harus mampiu melakukan perbaikan sistem SDM birokrasi, membangun sistem pemerintahan yang efektif terutama pada pelayanan publik. Serta memberdayakan ASN yang memiliki kualitas SDM yang bagus," tutup Syarifuddin Mandegar. (Naf/A)