MAMUJU--Provinsi Sulawesi Barat tercatat menerima suntikan APBN Rp. 92.316.619.000 di tahun 2021 ini. Memaksimalkan realisasi APBN tersebut jadi salah satu poin penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di provinsi ke-33 ini.

Kepala Biro Ekbang, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Masriadi Nadi Atjo menilai, tinggi rendahnya realisasi APBN di Sulawesi Barat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan asumsi tersebut, penting bagi pemerintah daerah untuk terus melihat progres realisasi APBN.

Koordinasi dan silaturrahmi dan kerja sama antarlembaga untuk melihat progres APBN wajib untuk terus dimaksimalkan, utamanya dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mamuju. 

Kepala Biro Ekbang, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Masriadi Nadi Atjo. (Foto/Istimewa) 

Kata Masriadi, langkah tersebut jadi hal yang sangat penting khususnya dalam hal ketersediaan laporan dan data secara berkala tentang sejauh mana progres pemanfaatan APBN di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

"Terkait dengan penguatan kerjasama kelembagaan antara Pemprov dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Proses pelaksanaan pencairan anggaran APBN kan ada di sana. Kami mau membuat laporan ke pimpinan bahwa seperti ini progres penggunaan APBN kita untuk tiap bulannya. Ke depan akan bisa menjadi stimulan buat teman-teman OPD pengelola APBN dalam merealisasikan anggarannya," terang Masriadi Nadi Atjo saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (15/11).

Menurut Masriadi Nadi Atjo, laporan secara periodik tentang pemanfaatan APBN dapat digunakan sebagai instrumen dalam hal maksimalisasi realisasi APBN. Laporan yang dimaksudkan juga bisa dijadikan alat kontrol dalam hal percepatan realisasi anggaran.

(Foto/Istimewa)

"Karena sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu banyak dipengaruhi oleh belanja pemerintah. Kan ada istilah velocity of money, seberapa banyak uang itu berpindah dalam satu periode. Kalau banyak uang beredar, berarti akan tinggi juga perputaran ekonomi itu," beber dia.

"Semakin banyak uang berpindah tangan maka secara otomatis akan semakin tinggi pula belanja masyarakat. Banyak orang belanja, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin bagus. Ini juga erat kaitannya dengan upaya kami dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kalau cepat progresnya ini maka masyarakat akan lebih cepat merasakan manfaatnya," pungkas Masriadi Nadi Atjo.

Data yang diperoleh dari Biro Ekbang pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dari total Rp. 92.316.619.000 APBN yang masuk di Sulawesi Barat, sudah terealisasi senilai Rp. 67.707.759.173 alias 73,35 Persen.

Kunjungan Kepala Biro Ekbang ke KPPN Mamuju. (Foto/Istimewa)

Sementara itu, Kasubag Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Biro Ekbang Provinsi Sulawesi Barat, Aco Aswad, menyebut, selama ini, ketersediaan data pelaksanaan dan pemanfaatan dana APBN di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memang belum tersedia secara maksimal. Hal itu lebih dikarenakan oleh lemahnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana APBN. 

Termasuk belum adanya kerjasama antarlembaga dalam hal ini KPPN sebagai mitra kerja dalam penyediaan data pelaksaan dana APBN yang dimaksud.

"Dan Alhamdulillah sejak kami dilantik, sesuai arahan dan petunjuk dari Kepala Biro, Bapak Masriadi Nadi Atjo, kami langsung melakukan koordinasi dengan KPPN. Akhirnya kini sudah ada link laporan penyediaan data yang dibuatkan oleh pihak KPPN yang dapat dibuka setiap awal bulan berjalan. Di dalamnya berisi data pelaksanaan dana APBN oleh seluruh Satker atau OPD yang ada di Provinsi Sulawesi Barat," sumbang Aco Aswad. (ADV)