MAMUJU--Pemerintah pusat resmi menetapkan provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota Negara. Persisnya di kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian kabupaten Kutai Kertanegara.

Provinsi Sulawesi Barat sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur jelas jadi wilayah yang mendapat dampak langsung dari keputusan pemindahan ibu kota Negara itu. Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar bahkan telah bersiap menyambut keputusan di atas dengan mempersiapkan segala sesuatunya.

“Kami telah lama mewanti-wanti rencana itu. Kami akan persiapkan segala fasilitas penunjang dalam menyambut ibu kota yang baru ini,” ujar Ali Baal Masdar yang ditemui saat menghadiri agenda penting di DPRD Sulawesi Barat, Senin (26/08).

Salah satu hal yang mesti disiapkan sejak dini, kata Ali adalah bagaimana menggenjot kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Apalagi jika ada yang hendak mengadu nasib di Kalimantan Timur nantinya.

“Tenaga kerja kita harus terampil. Kami akan mengadakan pelatihan-pelatihan bisnis,” cetus Ali Baal dikutip dari portal berita Sulbar Kita.

Sukri Umar, Anggota DPRD Sulawesi Barat berharap, peluang atas dipilihnya Kalimantan Timur sebagai ibu kota Negara mesti benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Barat.

Sulawesi Barat, kata Sukri, berpeluang untuk menjadi gerbang utama Indonesia Timur. Itu harus dibarengi dengan keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan segala sesuatunya.

Anggota DPRD Sulbar, Sukri Umar. (Foto/Manaf Harmay)

“Kita harus mempersiapkan banyak hal termasuk melakukan political will dengan menyiapkan segala fasilitas pendukung, seperti perbaikan sarana transportasi udara maupun laut,” beber politisi Demokrat itu.

Waspadai Konflik Sosial

Kalimantan Timur yang diputuskan jadi ibu kota Negara, selain menjadi berkah tersendiri bagi Sulawesi Barat, juga menimbulkan satu kekhawatiran tersendiri. Potensi konflik sosial atas keputusan tersebut mesti dideteksi sejak dini.

Karo Ops Polda Sulawesi Barat, Kombes Subchan menyebut, aktivitas pembangunan sudah barang tentu digenjot pemerintah provinsi di lokasi ibu kota Negara yang baru nantinya. Untuk menutupi kebutuhan ragam material yang dibutuhkan, Sulawesi Barat harus bersiap untuk hal tersebut.

"Kalimantan tidak punya batu, tidak punya pasir. Material yang dibutuhkan itu jelas akan diambil dari Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah sebagai daerah terdekat," ujar Kombes Subchan dalam Rakor penanganan konflik sosial di salah satu hotel di Mamuju, Selasa (27/08).

Karo Ops Polda Sulbar, Kombes Subchan. (Foto/Manaf Harmay)

Di titik itu, sambung Kombes Subchan, semua pihak hendaknya dapat mengantisipasi berbagai potensi konflik yang bisa saja terjadi.

"Aktivitas pendistribusan material secara besar-besaran nantinya bukan tidak mungkin bakal menimbulkan konflik sosial. Misalnya, potensi akan adanya kecemburuan ekonomi atas aktivitas itu," sambung dia.

Hal yang juga mesti diwaspadai di Sulawesi Barat ialah keberpihakan pembangunan kepada masyarakat yang ada di kepulauan Bala Balakang. Sudah menjadi rahasia umum betapa suara untuk bergabung ke provinsi Kalimantan Timur sejak dulu terus disuarakan oleh masyarakat yang mendiami kepulauan itu.

"Keinginan untuk ke sana (Kalimantan Timur) setelah ibu kota Negara resmi berpindah jelas semakin besar. Jangan sampai itu justru menimbulkan konflik sosial," begitu kata KOmbes Subchan. (*/Naf)