MAMUJU--Lahirnya Peraturan Daerah (Perda) khusus Bala Balakang jadi satu dari 6 poin rekomendasi tuntutan Aliansi Peduli Kepulauan Bala Balakang yang diajukan ke DPRD Mamuju. 

ketua Aliansi Peduli Kepulauan Bala Balakang, Bahtiar Salam menyebut, lahirnya Perda khusus yang dimaksud merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah Mamuju dalam memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat di gugusan pulau di semenanjung Selat Makassar itu. Selain strategi jitu pemerintah dalam memertahankan kepemilikan kepulauan Bala Balakang.

"Pengalaman pulau Sipadan dan Ligitan. Kenapa Malaysia bisa menang di tingkat PBB, karena secara hubungan ekonomi, Sipadan dan Ligitan itu Malaysia yang banyak perhatikan," sebut Bahtiar, dalam pertemuannya dengan sejumlah Anggorta DPRD Mamuju, Senin (20/03). 

Lahirnya Perda khusus yang dimaksud, sambung Bahtiar, juga akan jadi payung hukum pemerintah kabupateb Mamuju atas kepemilikan kepulauan Bala Balakang. Menurutnya, wilayah Bala Balakang bukan tidak mungkin diklaim oleh pemerintah Kalimantan Timur, lantaran secara ekonomi mayoritas masyarakat di Bala Balakang lebih banmyak berintraksi dengan masyarakat yang ada di Kalimantan Timur. 

"Saya gambarkan, Kepulauan Bala Balakang ini ada 12 pulau. Khusus dengan pulau Salisingang yang dekat ini pak, mereka banyak berhubungan tentang masalah ekonomi mereka. Termasuk hasil tangkapan ikan itu banyak yang dilarikan ke Kalimantan,"tutur pria yang juga Kepala Desa Bala Balakang Timur itu.

Seperti diketahui, polemik kepemilikan Bala Balakang untuk kesekian kalinya kembali disoal. Perda RTRW yang diterbitkan pemerintah Kalimantan Timur diduga kuat memasukkan Bala Balakang (Di Perda RTRW diebut Balabalagan) ke dalam wilayah provinsi Kalimantan Timur. Itu yang jadi pemicunya. 

"Di dalam Perda khusus itu nantinya bisa diatur tentang maksimalisasi dari pada gaji-gaji mereka (tenaga pendidikan maupun tenaga kesehatan yang mengadi di Bala Balakang). Karena gaji tidak boleh disamakan dengan di sini. Kalau tenaga kontrak yang banyak di sana mau digaji sama seperti di sini Rp. 300 Ribu per bulan, itu sungguh tidak manusiawi menurut saya," tutup Bahtiar Salam. (Keto/A)