MAMUJU--Sebagai tindak lanjut dari polemik kepemilikan kepulauan Bala Balakang, sejumlah perwakilan dari organisasi pemuda, media dan organisasi non pemeritah lainnya menggelar diskusi di Ngalo Rock Cafe, Karema, Mamuju, Sabtu, (18/03) malam.

Kepala Desa Bala Bakalang Timur, Bahtiar Salam menyebut, masalah utama yang dihadapi oleh gugusan pulau di semenanjung Selat Makassar itu bukan soal kepemilikan. Ancaman abrasi justru jadi momok paling menakutkan yang kini dihadapi oleh masyarakat di sana.

"Di forum SKPD saya selalu meminta satu saja kalau yang lain tidak bisa terpenuhi. Tanggul penahan ombak, saya tidak terlalu khawatir tentang Kalimantan, karena legalitasnya kita ada. Tapi yang paling saya khawatirkan adalah ketika Bala Balakang diambil oleh alam itu sendiri " ungkap Bahtiar.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, pertimbangan historis juga mestinya dijadikan salah satu rujukan utama di tengah polemik kepemilikan Bala Bakalang. Soal bagaimana perjuangan para leluhur Bala Balakang yang harus melewati pertempuran agar wilayah itu tidak jatuh ke tangan kerajaan Bajo di masa lampau. 

"Kalau saya, persoalan mau ke Kalimantan atau ke Sulawesi tidak problem. Akan tetapi di sisi lain ada sejarah yang harus saya hargai dari nenek moyang kita. Bagaimana mereka berjuang mati-matian sehingga kami anak cucunya bisa hidup sampai hari ini di sana," tuturnya.

Seperti diketahui, kepemilikan kepualaun Bala Balakang kembali jadi polemik. Itu setelah pemerintah provinsi Kalimantan Timur diduga kuat memasukkan wilayah Bala Balakang ke dalam wilayahnya. Hal tersebut diperkuat dengan dimasukkannya Bala Balakang (kuat dugaan, Kalimantan Timur menyebutnya Balabagan) ke dalam Perda RTRW.

"Secara defacto Mamuju boleh mengklaim miliknya. Memberikan bantuan itu memang jelas, tapi kita punya pengalaman. Pulau Lerelerekang yang pada akhirnya diambil tetangga," sambung Bahtiar.

Ia menjelaskan, faktor sumber daya alam jadi satu-satunya alasan mengapa pihak lain mengklaim kepemilikan Bala Balakang. Hal itu tidak akan terjadi jika pemerintah kabupaten Mamuju dan pemerintah Sulawesi Barat dapat dengan serius mengelola kekayaan sumber daya alam yang ada di Bala Balakang.

"Motivasi mereka mengambil Bala Balakang tidak murni dari solidaritas kemanuasian. Tapi soal sumber daya alam," sebutnya. 

Faktor lain yang juga jadi alasan hingga Bala Balakang kembali disoal ialah kondisi sosial masyatakat di sana. Pemenuhan fasilitas penunjang umum juga disinggung Bahtiar.

Menurutnya, berbagai fasilitas umum yang sifatnya prioritas belum terpenuhi hingga kini. Utamanya soal tanggul penahan obak untuk mengatasi abrasi yang kerap terjadi khususnya di pulau Ambo (salah satu pulau yang ada di kepulauan Bala Balakang). (Keto/A)