WONOMULYO--"Sikap birokrasi kita, yang pertama tidak empati, kedua cara pandang birokrasi masih cara pandang diplomentalis". Hal itu diungkapkan mantan koordinator program pendamping desa Sulawesi Barat, Subaer Sunar, kemarin.

Ia menjelaskan, kompleksitas masalah pedesaan di Sulawesi Barat bersumber dari tatanan birokrasi yang tidak paham akan realitas masyarakat desa. Menurutnya, mental kekinian birokrasi di Sulawesi Barat belum memiliki pengetahuan utuh untuk melihat fakta di pedesaan.

Berangkat dari minimnya pengetahuan birokrasi tersebut hingga sederet program yang dihasilkan pemerintah belum mampu menjawab sekelumit permasalahan yang masih membelit masyarakat desa.

"Perlu kita semua tahu daerah yang bagus itu dimulai dari perbaikan birokrasi kalau tidak dimulai dari situ jangan berharap banyak " kata Subaer yang ditemui di sela-sela kegiatan Sarekat Pengorganisasian Rakyat (SPR) di wisata pemancingan puccero, desa Tumpiling, wonomulyo, Polman.

Subair mengungkapkan, poin penting yang mestinya jadi prioritas untuk menjawab permasalahan di atas ialah bagaimana mengintervensi kebijakan utamanya lewat pintu demokrasi yang kini mulai terbuka lebar.

"Kalau saya pertanyaanya, apa mimpi kita tetang kehidupan demokrasi ke depan, kalangan muda atau kalangan lain yang harus dipaksakan sehingga situasi ini bisa berubah " pungkas Subaer Sunar, pria yang juga mantan Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Selatan itu. (Keto/B)