MAMUJU--Waktunya move on. Setelah sekian lama sepeninggal Salim S Mengga, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sepertinya bakal menggulirkan proses pengisian jabatan wakil gubernur, posisi yang ditinggalkan oleh sosok purnawirawan jenderal TNI itu.

Proses pengisian jabatan wakil gubernur Sulawesi Barat dimulai dengan rapat paripurna DPRD dengan agenda pengusukan pemberhentian dengan hormat wakil gubernur Sulawesi Barat masa jabatan 2025-2030. Dikutip dari hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Sulawesi Barat yang digelar Senin (30/03), agenda di atas akan dilaksanakan pada Kamis, 2 April 2026.

"Jadi yang dibahas tadi di rapat Bamus itu penjadwalan paripurna. Secara umum, di forum paripurna itu akan disampaikan secara resmi bahwa wakil gubernur meninggal dunia dan akan ada mekanisme pengusulan penggantiannya," tutur Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi kepada WACANA.Info.

Di temui di ruang kerjanya, politisi cantik dari Partai Demokrat itu menguraikan, proses pengisian jabatan wakil gubernur bakal dikembalikan ke partai pengusung duet Suhardi Duka-Salim S Mengga di Pilkada yang lalu. Para partai yang dimaksud bakal mengusulkan nama untuk selanjutnya dipilih lewat mekanisme paripurna di DPRD.

"Dinamikanya pasti akan ada. Tentang siapa yang akan diusulkan, saya tidak berhak untuk menyampaikan itu. Diskusinya belum masuk ke soal siapa figur yang dimaksud," begitu kata Suraidah Suhardi.

Suraidah yang mantan Ketua DPRD Mamuju itu kut menanggapi ragam informasi tentang sederet nama calon wakil gubernur yang kini mulai disuarakan di banyak ruang. Menurutnya, hal itu adalah sesuatu yang wajar.

"Itu hal yang lumrah. Karena suka atau tidak suka, kita harus melalukan itu (pengisian jabatan wakil gubernur). Karena tanpa adanya seorang wakil gubernur, itu sangat berpengaruh pada efektifitas pembangunan, jalannya pemerintahan. Misalnya kita di DPRD, di banyak agenda yang mengharuskan adanya perwakilan dari eksekutif, itu selama ini tidak ada. Atau kadang diwakili. Jadi, bagi kami, pengisian jabatan wakil gubernur ini sudah jadi sesuatu yang sifatnya urgen," pungkas Suraidah Suhardi. 

Pincang Tanpa Sosok Wakil Gubernur

Setali tiga uang. Urgensi pengisian jabatan wakil gubernur di Sulawesi Barat juga disuarakan akademisi UNIKA Mamuju, Dr. Rahmat Idrus. 

Kata dia, ada sekian banyak tugas seorang wakil gubernur yang mesti dijalankan oleh sosok definitif. Dari persoalan pengawasan internal, pemantauan dan evaluasi, serta sejumlah tugas penting lainnya.

"Seperti yang selama ini telah diperlihatkan oleh sosok almarhum. Saat pak gubernur disibukkan dengan sejumlah agenda yang sifatnya eksternal, dari membangun komunikasi dengan sejumlah kementerian, serta hal-hal yang sifatnya keluar lainnya. Di saat yang sama, Almarhum Salim S Mengga mengambil peran untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap on the track. Bagaimana beliau sangat aktif dalam hal koordinasi dan pengawasan serta pemantauan," urai Rahmat Idrus.

Dr. Rahmat Idrus. (Foto/Facebook)

Tanpa hadirnya sosok wakil gubernur, Rahmat menilai, fungsi pemerintahan utamanya dalam hal pelayanan publik akan terganggu. Untuk itu, proses pengisian jabatan wakil gubernur mesti segera digulirkan.

"Sebab jalannya pemerintahan akan pincang tanpa hadirnya seorang wakil gubernur," sebut pria yang juga ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sulawesi Barat itu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, jika sisa masa jabatan wakil gubernur yang meninggal dunia masih 18 bulan atau lebih, maka wajib dilakukan pengisian jabatan yang kosong melalui pemilihan di DPRD.

Menurut Rahmat Idrus, partai politik atau gabungan partai politik pengusung (saat Pilkada) mengusulkan dua nama calon wakil gubernur kepada gubernur. Gubernur lalu menyampaikan kedua nama tersebut kepada DPRD.

"DPRD lalu menggelar rapat paripurna untuk memilih satu dari dua nama yang diusulkan untuk menjadi wakil gubernur yang baru. Selanjutnya, calon terpilih akan ditetapkan oleh Presiden dan dilantik sebagai wakil gubernur pengganti untuk sisa masa jabatan yang ada," demikian Dr. Rahmat Idrus.

Syamsul Samad Dinilai 'Fit and Proper'

Satu dari sekian nama yang digadang-gadang sebagai sosok yang tepat di jabatan wakil gubernur Sulawesi Barat adalah Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Syamsul Samad. Sejumlah atribut yang melekat pada sosok yang juga ketua DPC Demokrat Polman itu dianggap pas untuk mendanmpingi Gubernur Suhardi Duka.

Adalah Ketua Majelis Pertimbangan Partai Ummat Sulawesi Barat, ustaz Nasrung Hablon yang membunyikan nama Syamsul Samad. Tokoh penggerak Muhammadiyah di Sulawesi Barat itu menyatakan dukungan kepada Syamsul Samad sebagai wakil gubernur Sulawesi Barat, menggantikan Almarhum Salim S. Mengga.

Dukungan tersebut ia sampaikan berdasarkan sejumlah pertimbangan strategis. Mulai dari aspek pengalaman, kapasitas intelektual, maupun rekam jejak kepemimpinan.

Ustaz Nasrung Hablon. (Foto/Istimewa)

Kata dia, dari sisi pengalaman, Syamsul Samad telah terbukti sebagai figur yang matang di dunia politik dan pemerintahan. Sarat pengalaman, empat periode sebagai anggota DPRD menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi.

Dari aspek pendidikan, Syamsul Samad merupakan salah satu putra terbaik Sulawesi Barat yang menyandang gelar doktor di usia yang relatif muda. Bagi Nasrung, kapasitas akademik yang dimiliki Syamsul Samad tak lagi diragukan untuk mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis keilmuan.

"Dalam perjalanan organisasinya pun begitu. Beliau juga aktif memimpin berbagai organisasi besar, di antaranya sebagai Ketua KAHMI dan Ketua KONI Sulawesi Barat. Hal itu mencerminkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, serta jejaring yang luas," beber dia.

Ustaz Nasrung Hablon pun meyakini adanya keselarasan visi dan misi antara Syamsul Samad dengan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka. Ia optimis, Syamsul Samad mampu berjalan beriringan, bersinergi dengan gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Sulawesi Barat membutuhkan figur yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga mampu bekerja sama secara harmonis dengan gubernur, agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Kami menilai Syamsul Samad adalah sosok yang tepat,” tutup ustaz Nasrung Hablon. (*/Naf)