MAMUJU--Cakupan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat perlu diperluas. Poin yang jadi salah satu rekomendasi dari DPRD Sulawesi Barat.

Dalam pelakasanaannya, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat bakal berkolaborasi dengan DPRD dalam memperluas layanan  CKG. Rencanannya, agenda CKG akan diintegrasikan dengan kegiatan reses anggota DPRD.

Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim menungkapkan, sinergi antara legislatif dan sektor kesehatan sangat penting untuk meningkatkan jangkauan layanan kesehatan preventif di masyarakat. Hingga tahun 2025, cakupan program CKG di Sulawesi Barat memang baru mencapai 15,97 Persen. Jauh dari target 36 Persen yang telah ditetapkan.

“Capaian ini menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan layanan skrining kesehatan dasar secara rutin. Kolaborasi dengan DPRD menjadi peluang besar untuk memperluas jangkauan layanan,” ucap dr. Nursyamsi Rahim.

Menurut dr. Nursyamsi, integrasi kegiatan reses DPRD dengan CKG dapat menjadi terobosan efektif untuk menjangkau masyarakat di wilayah pedesaan dan terpencil yang selama ini sulit mengakses layanan kesehatan formal. Keterlibatan langsung anggota DPRD di tengah masyarakat dinilai mampu meningkatkan sosialisasi, kepercayaan, dan partisipasi warga dalam memanfaatkan layanan kesehatan.

Program ini juga sejalan dengan arah pembangunan kesehatan Sulawesi Barat dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berkarakter sebagaimana tertuang dalam visi pembangunan daerah yang digagas Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.

Melalui deteksi dini penyakit dan pemantauan kesehatan secara berkala, pemerintah daerah berharap kualitas hidup serta produktivitas masyarakat Sulbar dapat meningkat secara berkelanjutan.

DKPPKB Sulawesi Barat menegaskan kesiapannya untuk mendukung pelaksanaan kolaborasi tersebut. Mulai dari penyediaan tenaga kesehatan, peralatan pemeriksaan, hingga sistem pelaporan dan tindak lanjut hasil skrining yang akan dikoordinasikan bersama dinas kesehatan kabupaten serta Puskesmas setempat.

“Kami melihat ini sebagai sinergi strategis. Jika reses DPRD dapat berjalan beriringan dengan Cek Kesehatan Gratis, maka kehadiran negara di tengah masyarakat benar-benar dirasakan,” pungkas dr. Nursyamsi Rahim. (*/Naf)