MAMUJU — Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat , Senin, (09/02). Forum tersebut jadi tahapan penting dalam penyusunan arah pembangunan daerah Provinsi  Sulawesi Barat di tahun 2027.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Suhardi Duka menjelaskan, penyusunan RKPD 2027 dilakukan dengan melihat tren pembangunan daerah dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai, kondisi ekonomi Sulawesi Barat mulai menunjukkan perbaikan yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang telah melampaui rata-rata nasional sekaligus berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan.

“RKPD hari ini untuk 2027 tentu kita melihat arah pembangunan sejak 2025 sudah mulai membaik. Pertumbuhan ekonomi kita sudah di atas nasional, ini kebanggaan. Pertumbuhan itu juga menghasilkan penurunan angka kemiskinan,” terang Suhardi Duka.

Di sisi lain, Gubernur Suhardi Duka mengingatkan, pemerintah daerah perlu memberi perhatian khusus pada aspek Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mengalami kenaikan. Pemerintah akan mengkaji faktor penyebabnya, termasuk pengaruh musim terhadap ketersediaan lapangan kerja di sejumlah sektor.

Merespon kondisi itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 60 Miliar di tahun 2026 untuk mendukung program penciptaan lapangan kerja melalui skema padat karya, baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Program ini diharapkan mampu menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

Dalam forum konsultasi publik RKPD 2027, pemerintah provinsi juga membuka ruang partisipasi luas bagi para pemangku kepentingan. Berbagai masukan, saran, dan pertimbangan dari stakeholder, instansi pemerintah pusat, serta perguruan tinggi akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan kebijakan pembangunan daerah.

Selain itu, pemerintah daerah akan mempertimbangkan proyeksi dan rekomendasi pertumbuhan ekonomi dari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, guna memastikan target pembangunan daerah realistis dan selaras dengan kondisi makroekonomi.

Gubernur Suhardi Duka menegaskan, seluruh pandangan, masukan, dan kritik yang disampaikan dalam forum tersebut akan menjadi bagian penting dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah.

“Semua pandangan dan kritik tentu kita terima dalam rangka perbaikan dan penyusunan rencana pembangunan 2027 agar lebih tepat sasaran,” tegas dia.

Forum RKPD 2027 sendiri diharapkan dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang partisipatif, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan. 

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 hari itu  dihadiri sejumlah unsur Forkopimda, kepala OrganisasiPperangkat Daerah (OPD), pemangku kepentingan, serta tamu undangan yang mengikuti secara daring melalui zoom meeting. Agenda yang juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. (*/Naf)