MAMUJU--“Kita sadar bahwa 2026 ini adalah masa-masa yang tidak terlalu baik-baik saja bagi pemerintah daerah seluruh Indonesia, termasuk kepala desa. Namun yakinlah, tidak ada orang yang kuat jika tidak pernah menghadapi tantangan,”. Sebuah penegasan dari Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka sekaligus optimisme pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menghadapi tantangan fiskal di tahun 2026. 

Hal itu disampaikan Suhardi Duka saat memberikan arahan pada upacara peringatan hari kesadaran nasional yang dirangkaikan dengan hari desa nasional tahun, Senin (19/01).

Tahun 2026, kata dia, merupakan periode yang penuh tantangan bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Termasuk bagi pemerintah desa. Semua lantaran berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat.

Suhardi Duka mengatakan, berkurangnya dana transfer pusat ke daerah di Sulawesi Barat mencapai kurang lebih Rp 1 Triliun. Di dalamnya termasuk dana yang sebelumnya dialokasikan untuk kabupaten dan desa. 

Meski demikian, ia menegaskan tak menurunkan target pertumbuhan ekonomi maupun target penurunan angka kemiskinan daerah.

“Saya tidak menurunkan target pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan. Karena saya yakin seluruh pejabat eselon II dan para kepala desa memiliki semangat serta komitmen yang kuat,” beber Bupati Mamuju dua periode itu.

Gubernur Suhardi Duka mematok target pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada 2026 berada di kisaran 5,5 hingga 6 Persen. Dengan capaian tersebut, ia optimistis angka kemiskinan dapat ditekan hingga turun sebesar 1 Persen.

“Kalau kita mampu menurunkan angka kemiskinan satu persen, itu bukan hanya prestasi pemerintahan, tapi juga bernilai ibadah,” ucap Suhardi Duka disambut tepuk tangan peserta upacara.

Suhardi Duka mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa agar menjadikan hari kesadaran nasional sebagai momentum untuk terus menanamkan tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

“Saudara-saudara adalah orang-orang terbaik dan terpilih untuk memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan di provinsi yang kita cintai ini. Yakini itu,” pesannya.

“Sabar. Meski dana Rp 500 Juta per tahun ditarik, yakinlah itu akan kembali ke desa dalam bentuk pembangunan dan penguatan ekonomi. Salah satunya melalui koperasi merah putih,” ungkap Suhardi Duka yang ia tunjukkan khusus kepada para kepala desa.

Bagi dia, peran kepala desa dalam menghidupkan koperasi merah putih sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan penguatan ekonomi desa sangat vital. Menurutnya, keberhasilan program tersebut akan mendapatkan apresiasi, sementara kegagalan akibat kelalaian akan berimplikasi hukum.

“Koperasi merah putih ini program strategis nasional. Kalau sukses, saudara akan diapresiasi. Tapi kalau gagal karena kelalaian, tentu ada konsekuensi hukum,” Suhardi Duka menegaskan.

Gubernur Suhardi Duka juga menyuarakan komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung program tersebut dengan memanfaatkan aset-aset pemerintah provinsi sebagai lokasi pembangunan kantor dan gerai koperasi merah putih di kabupaten-kabupaten.

“Itu bukti bahwa saya memberikan dukungan yang kuat terhadap pengembangan koperasi merah putih di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat,” Suhardi Duka menutup, (*/Naf)