MAMUJU--Usai menetapkan Ranperda tentang laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2024 serta Ranperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Gubernur pun dokumen Kebijakan Umum anggaran dan Perkiraan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026 ke DPRD Sulawesi Barat. Momentum itu digelar di ruang paripurna DPRD Sulawesi Barat, Selasa (15/07).

Pada kesempatan itu, Gubernur Suhardi Duka menguraikan rancangan kebijakan umum anggaran dan perkiraan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2026 secara umum. Termasuk bebagai indikator makro dan sasaran pembangunan tahun 2026 yang akan dilaksanakan.

"Kita akan mengalokasikan belanja untuk pemenuhan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah seperti mendukung ketahanan pangan, mendukung program pendidikan, mendukung program kesehatan, mendukung pembangunan desa, koperasi, dan UMKM, serta mendukung peningkatan akselerasi investasi," terang Suhardi Duka.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga akan mengalokasikan belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi.

"Kita juga mengalokasikan belanja yang bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan dialokasikan dalam jumlah yang cukup diantaranya gaji dan tunjangan ASN, DPRD dan KDH/WKDH," ungkapnya.

Hal ini dilakukan dalam rangka pemenuhan pencapaian prioritas pembangunan daerah.

"Kebijakan pendapatan tahun 2026, kita mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dan negeri (PPh, OPDN), PPh pasal 21, dan PPh badan. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan yang lebih intensif antara pusat dan daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan transfer. Termasuk meningkatkan kinerja daerah yang menjadi prasyarat pengalokasian insentif fiskal oleh pemerintah pusat," tandasnya.

Rapat paripurna DPRD Sulawesi Barat hari itu dipimpin langsung Ketua DPRD, Amalia Aras. Hadir pula Wakil Ketua DPRD, Hj. St. Suraidah Suhardi, Abdul Halim dan Munandar Wijaya serta sejumlah anggota DPRD Sulawesi Barat. Plh Sekprov, Herdin Ismail, para serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga hadir pada agenda tersebut. (*/Naf)