MAMUJU--"Kita berharap, data pemilih yang akan kita tetapkan nantinya adalah data yang benar-benar berkualitas, valid. Dengan data yang berkualitas, kita berharap masyarakat bisa menyalurkan hak pilihnya di TPS pada Pemilihan serentak 27 November tahun 2024 ini,". Hal itu disampaikan Ketua KPU Mamuju, Indo Upe saat membuka Rakor dan sinkronisasi data pemilih menuju penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan serentak tahun 2024 Kabupaten Mamuju di d'Maleo hotel Mamuju, Kamis (19/09).

Dalam waktu dekat, KPU Mamuju bakal menetapkan DPT untuk pelaksanaan Pemilihan serentak tahun 2024. Proses menuju ditetapkannya DPT itu pun telah dilalui.

Dari tahap pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih secara faktual, penetapan Daftar Pemilh Sementara (DPS), penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) hingga nantinya bermuara pada penetapan DPT. Oleh KPU, sederet proses tersebut juga melibatkan peran publik dalam hal memberi saran dan masukan atas dokumen data pemilih.

"Rakor dan sinkronisasi data pemilih ini merupakan langkah finalisasi data pemilih sebelum DPT kita tetapkan. Kami melibatkan teman-teman Bawaslu, Disdukcapil serta tentu saja jajaran PPK untuk memastikan kembali tingkat validasi data pemilih yang telah disusun," urai Hasdaris, koordinator divisi perencanaan, data dan informasi KPU Mamuju itu.

Bawaslu: Verifikasi Ulang Setiap Pembaruan Data Pemilih

Ada empat poin utama yang menjadi prinsip Bawaslu dalam mengawasi proses penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan serentak tahun 2024 ini. Akurat; tidak adanya kesalahan keterangan dalam penulisan elemen data pemilih. Mutakhir; berdasarkan informasi terkini dan berkelanjutan. Komprehensif; memuat pemilih Memenuhi Syarat (MS) sekaligus menghapus pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Serta transparan; menyampaikan dan menerima masukan banyak pihak.

(Foto/Adhap)

Pimpinan Bawaslu Mamuju, Zulkifli menyebut, beragam dinamika dan persoalan yang ditemui dalam proses penyusunan daftar pemilih. Salah satunya terkait dengan data kependudukan yang bersifat dinamis, begitu fleksibel.

"Termasuk adanya pembaharuan data yang mesti dilakukan verifikasi faktual secara langsung di lapangan. Apalagi data pemilih dan data kependudukan ini sifatnya sangat fleksibel yang disebabkan oleh beberapa faktor," ucap Zukifli.

Khusus di Kabupaten Mamuju, Bawaslu juga telah melakukan pemetaan terhadap sejumlah potensi masalah pada tahap penyusunan daftar pemilih. Kata Zulkifli, salah satu yang menjadi potensi masalah adalah KPU tida menghapus data pemilih yang meninggal dunia karena tidak dilengkapi surat keterangan kematian. Data ini akan tetap ada dalam daftar pemilih sehingga berpotensi disalahgunakan pada pemungutan suara.

"Atau tidak menghapus data pemilih yang berdasarkan keterangan pemerintah setempat telah lama pindah karena tidak disertai surat pindah kependudukan. Data ini akan tetap ada dalam daftar pemilih sehingga berpotensi disalahgunakan pada pemungutan suara. Serta KPU tidak menghapus data pemilih yang telah pindah dan telah memiliki KK baru. Data ini akan tetap ada dalam daftar pemilih sehingga berpotensi disalahgunakan pada pemungutan suara," sambung Zulkifli.

Hal-hal di atas mesti diantisipasi oleh KPU mengingat Kabupaten Mamuju kembali dikategorikan rawan tinggi dalam indeks kerawanan Pemilihan serentak yang baru-baru ini dirili oleh Bawaslu. Terlebih karena di Pemilihan serentak tahun ini, tingkat kerawanan itu tak lagu dipengaruhi oleh satu atau dua fakor saja.

"Yang kemarin saat di Pemilu kita masuk rawan tinggi berdasarkan indikator sosial politik dan netalitas. Sekarang kita sudah tidak terikat dengan indikator lagi. Artinya pure kita masuk dalam rawan tinggi. Pengalaman kemarin, kita ada beberapa kasus PSU (Pemungutan Suara Ulang), problem di rekap kecamatan, bisa saja itu yang menjadi salah satu poin mengapa di Indeks Kerawanan Pemilu ini Mamuju kembali masuk rawan tinggi," pungkas Zulkifli. (*/Naf)