MAMUJU--Sudah ada dua orang Penjabat (Pj) Gubernur yang menahkodai Provinsi Sulawesi Barat (Bahtiar Baharuddin baru saja memulai tugas jadi Pj yang ketiga). Artinya, hingga dilaksanakannya Pilkada serentak tahun 2024, provinsi ke-33 ini tetap akan dipimpin oleh seorang gubernur berstatus Pj.

Dimulai dari Akmal Malik, hingga teranyar Zudan Arif Fakrulloh. Kedua nama tersebut telah meninggalkan serangkaian catatan selama memimpin 'bumi malaqbi'. Dari deretan plus dan minus-nya legacy yang mereka tinggalkan itu, setidaknya ada pelajaran penting atau kesimpulan berharga yang dijadikan catatan utama bagi siapapun Gubernur Sulawesi Barat definitif hasil Pilkada nantinya.

Akmal Malik, lewat salah satu program andalannya yakni mewujudkan data desa yang presisi. Sesuatu yang sebenarnya berangkat dari semangat yang begitu positif. Hal itu disampaikan Sekretaris fraksi Golkar DPRD Sulawesi Barat, Muslim Fattah.

Baginya, data desa presisi yang diinisiasi Akmal Malik saat menjabat di Sulawesi Barat itu adalah sebuah terobosan dalam upaya mewujudkan program dan kebijakan yang benar-benar datang dari apa yang diharapkan oleh masyarakat. Perwujudan nyata dari semangat desentralisasi.

"Sayangnya, kebijakan itu tak dibarengi dengan penguatan terhadap berbagai perangkat yang memang dibutuhkan untuk program tersebut. Misalnya keberpihakan anggaran, kesiapan birokrasi kita, dan lain sebagainya. Ditambah lagi, karena hanya berstatus penjabat, limitasi waktu jelas akan jadi satu kendala yang pasti adanya," urai Muslim Fattah kepada WACANA.Info, Selasa (21/05).

Pun dengan apa yang telah dilakoni oleh Zudan Arif Fakrulloh. Menurut Muslim, salah satu hal positif dari kepemimpinan Zudan yang bisa jadi dicatat dalam sejarah Sulawesi Barat adalah tentang langkahnya dalam memperkuat mesin di internal birokrasi. 

"Meski di lain sisi, beliau terkesan melupakan tentang definisi pemerintahan daerah yang pada hakikatnya terdiri dari gubernur bersama DPRD. Hal yang jadi penyebab utama adanya kebuntuan komunikasi antara gubernur dan DPRD secara kelembagaan," beber Muslim yang ditemui di sela-sela agenda DPRD Sulawesi Barat di Kota Makassar.

WACANA.Info saat Berbincang dengan Muslim Fattah. (Foto/Rangga)

Bercermin dari perjalanan Sulawesi Barat yang telah dipimpin oleh dua sosok di atas, Muslim Fattah pun memberi penegasan bagi siapapun yang nantinya akan jadi 'DC 1' hasil Pilkada serentak. Politisi asal Polman itu mengatakan, ada dua hal utama yang mesti dipenuhi oleh Gubernur Sulawesi Barat definitif.

"Pertama, ia harus punya tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Kecerdasan yang saya maksud bukan sekadar tingkat intelektual saja. Kecerdasan itu adalah tentang kemampuannya dalam mengelola pemerintahan di daerah, mengelola pemanfaatan segala potensi di daerah, dan seterusnya," ucapnya.

Poin penting yang kedua, masih oleh Muslim, adalah kekuatan relasi, jaringan. Seorang gubernur wajib memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi baik dengan pihak di jajaran pemerintah pusat, pemerintah kabupaten. Termasuk dengan investor.

"Relasi itu penting. Bagaimana pemanfaatan potensi untuk kebaikan masyarakat Sulbar bisa maksimal kalau pemimpinnya tak punya jaringan. Jaringan, relasi dengan pemerintah pusat, jajaran pemetintah kabupaten. Serta yang tak kalah pentingnya adalah dengan para investor," pungkas Muslim Fattah.

Sulbar Butuh Sosok Teknokrat seperti Ridwan Kamil

Sulawesi Barat pernah dipimin oleh seorang politisi, itu ada di sosok Anwar Adnan Saleh. Pernah juga dinahkodai oleh sosok birokrat yang ada di diri Ali Baal Masdar. 

Bagi Muhammad Hatta, Sulawesi Barat tak pas jika dipimpin oleh politisi atau birokrat. Seorang teknokrat-lah yang paling ideal memimpin provinsi yang di pertengahan tahun 2023, jumlah penduduknya tercatat sebanyak 1.457.481 (dalam catatan wikipedia).

"Kita ini lebih pas kalau dipimpin oleh figur teknokrat. Memiliki kemampuan dalam penataan birokrasi, sekaligus punya feeling politik yang cukup kuat. Bagi saya, tipikal seperti itu yang paling pas untuk memimpin Sulbar," kata Muhammad Hatta, anggota DPRD Sulawesi Barat dari fraksi NasDem itu.

WACANA.Info saat Berbincang dengan Muhammad Hatta. (Foto/M Fahri)

Mengapa teknokrat ?. Muhammad Hatta menilai, dalam diri seorang teknokrat, skill untuk menjadi seorang birokrat handal sekaligus politisi mumpuni itu dapat ditemukan. Dengan begitu, mesin birokrasi diharapkan bisa bekerja secara maksimal, di saat bersamaan hal-hal yang beraroma politis juga dapat lebih dikendalikan.

"Harapan kita tentu dengan segala kemampuan itu, tingkat kesejahteraan masyarakat Sulbar bisa digenjot. Pemanfaatan SDA bisa lebih maksimal, serta punya kemampuan untuk menjaga stabilitas politik di daerah. Siapa contoh seorang teknokrat itu ?, lihatlah Ridwan Kamil. Pemimpin teknokrat akan mendayagunakan segala sumber daya yang ada untuk menjadikan daerah ini bisa lebih maju. Tidak sekadar rutinitas saja," pungkas Muhammad Hatta.

Tiga Poin Penting untuk Membangun Sulbar

Catatan tentang Kinerja Akmal dan Zudan juga datang dari salah satu tim pakar DPRD Sulawesi Barat, Prof Aminuddin Ilmar. Akademisi Universitas Hasanuddin itu melihat, secara umum tak ada kebijakan yang secara nyata dirasakan manfaatnya di periodisasi Akmal Malik. Peningkatan baru dapat dibaca di kepemimpinan Zudan, kata Ilmar.

"Menurut saya, penjabat sebelumnya yakni Akmal Malik, saya belum melihat orientasinya. Apa yang sebenarnya yang mau dia lakukan. Kalau Pak Zudan ini saya lihat sudah mulai memberikan arah, melakukan peletakan. Meski pun itu tidak tuntas juga. Kita berharap Pj yang ketiga ini (Bahtiar Baharuddin) ini betul-betul bisa melanjutkan itu. Sisa mungkin mencari sisi kelemahan yang harus bisa diperbaiki," ucap Aminuddin Ilmar.

Prof Aminuddin Ilmar. (Foto/Manaf Harmay)

Bagi siapapun gubernur definitif nantinya, Ilmar meminta untuk memberi fokus berlebih pada tiga sektor utama. Kesimpulan agar memberi prioritas pada tiga sektor itu datang dari serangkaian informasi yang diperoleh Ilmar sendiri.

"Sekarang kepentingan utamanya itu ada tiga hal. Infrastruktur, yang kemudian diharapkan infrastruktur antarwilayah itu bisa berjalan. Lalu pengingkatan sumber daya manusia, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Sulbar itu masih cukup rendah. Lalu ketiga itu aksesibilitas. Kita berharap perekonomian itu bisa meningkat, bisa menghasilkan produk unggulan. Nah dari situ baru kita bisa mengatakan bahwa maksimalisasi PAD kita bisa tercapai," urai dia.

Kepada Baharuddin Bahtiar, Ilmar berharap, segala kendala atau catatan minor di masa kepemimpinan Pj sebelumnya itu bisa diretas. Dengan begitu, gubernur hasil Pilkada serentak nantinya tak lagi harus dipusingkan dengan ragam masalah-masalah tersebut.

"Nanti masuk gubernur yang baru, beberapa kendala selama ini, itu semua bukan lagi kendala bagi yang bersangkutan. Tentu juga harus disandarkan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) provinsi karena kita berharap segala pembangunan itu butuh keberlanjutan. Kita berharap program yang berlanjut hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat," begitu kata Prof Aminuddin Ilmar. (*/Naf)