MAMUJU--Resmi. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar Baharuddin menggantikan Zudan Arif Fakrulloh di posisi Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat. Pj Gubernur Sulawesi Selatan yang sebelumnya diisi oleh Bahtiar, kini jadi jabatan yang diemban oleh Zudan.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian melantik lima Penjabat (Pj) gubernur, Jumat (17/05). Salah dua yang dilantik ialah Bahtiar sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat termasuk Zudan Arif Fakrulloah sebagai Pj Gubernur Sulawesi Selatan.

Ketua DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi menyimpan harapan besar pada Bahtiar. Kata Suraidah, segala hal yang menjadi catatan minor di masa kepemimpinan Zudan harus jadi bahan pembelajaran untuk jalannya roda pemerintahan di masa yang akan datang.

"Selamat bekerja untuk Pj yang baru. Saya berharap, sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada yang lebih dominan dari keduanya," ucap Suraidah kepada WACANA.Info, Jumat (17/05).

Suraidah Suhardi. (Foto/Istimewa)

Sinergitas antara eksekutif dan legislatif di masa kepemimpinan Zudan Arif Fakrulloh di Sulawesi Barat cukup menyedot perhatian publik. Digulirkannya hak interpelasi di DPRD Sulawesi Barat menjadi bukti betapa hubungan keduanya sedang tidak baik-baik saja.

Perjalanan hak interpelasi itu memang berakhir dengan keputusan untuk tak melanjutkan pembahasannya. Tapi di sisi lain, energi tentang dinamika yang terjadi di internal DPRD Sulawesi Barat terasa sebegitu kuatnya. 

Pengguliran hak interpelasi oleh DPRD Sulawesi Barat hanya jadi satu momen dari rentetan peristiwa yang kian menegaskan betapa kebuntuan komunikasi eksekutif dan legislatif di Sulawesi memang benar adanya. Termasuk rekomendasi DPRD Sulawesi Barat yang tak memasukkan nama Zudan Arif Fakrulloah dalam tiga nama usulan ke Kemendagri untuk menjadi Pj di Sulawesi Barat.

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris Bersama Zudan Arif Fakrulloh dan Istri. (Foto/Instagram Pemprov Sulbar)

"Segala hal yang positif yang berlaku selama ini bagi saya itu harus diteruskan. Tapi yang mesti jadi catatan penting adalah bahwa pemerintahan ini dibangun berdasarkan eksekutif dan legislatif, jangan ada yang dominan. Jangan ada yang merasa benar sendiri. Segala pengalaman itu tentu harus dijadikan pelajaran," pungkas Suraidah Suhardi.

Zudan Arif Fakrulloh Sudah Maksimal

Mustahil untuk meletakkan harapan yang sebegitu besarnya pada seorang pemimpin pemerintahan berstatus Penjabat. Limitasi waktu, serta hal-hal bersifat teknis maupun non teknis lainnya bikin seorang Pj terbilang sulit untuk mewujudkan besarnya harapan itu.

Hal tersebut disamapaikan Rahmat Idrus, akademisi UNIKA Mamuju. Di tengah segala keterbatasan di atas, Zudan telah berhasil dalam hal meletakkan dasar-dasar tentang tatanan pemerintahan yang cukup baik. Penempatan seorang pejabat untuk jabatan tertentu yang menurut Rahmat lepas dari kepentingan politik, bisa jadi salah satu bukti.

"Apa yang sudah bagus selama ini, dasar-dasar yang diletakkan oleh Pj sebelumnya itu bisa diteruskan. Utamanya terkait dengan bagaimana secara hukum Pak Zudan itu sudah betul-betul berusaha untuk menempatkan tatanan pemerintahan itu sesuai dengan aturan. Di situ tidak ada nuanasa politis dalam hal penempatan jabatan," kata Rahmat Idrus.

Rahmat Idrus. (Foto/Istimewa)

Masih oleh Rahmat, Zudan telah berupaya semaksimal mungkin dalam hal apa dan bagaimana menciptakan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Barat agar dapat berjalan secara ideal. Hal yang juga diakui baik oleh kalangan internal pemerintahan Sulawesi Barat, maupun dari pihak luar.

Kepada Bahtiar, Rahmat meminta agar hal-hal positif yang telah hadir selama itu semua mesti diteruskan. Termasuk memberi garansi agar tatanan yang sudah dibangun itu tak kembali dari nol lagi. Prinsip kesinambungan harus dipegang teguh oleh Pj yang baru utamanya untuk beberapa poin plus yang akan menjadi legacy Zudan Arif Fakrulloh selama menjabat Pj Gubernur Sulawesi Barat.

"Paling tidak, tata pemerintahan dari perspektif administrasi pemerintahan, apa yang dilakukan Pj selama ini itu sudah bagus. Mungkin dari sisi komunikasinya masih ada yang kiurang. Nah, Pj kedepannya agar itu harus lebih dimaksimalkan lagi. Tentu saja dilakukan tanpa merombak secara mendasar apa yang telah dibangun oleh Pj sebelumnya," simpul Rahmat Idrus, pria yang juga ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sulawesi Barat itu.