MAMUJU--Usai dilantik, Bahtiar Baharuddin resmi menginjakkan kakinya di 'tanah malaqbi' sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat, Minggu (19/05). Sekretaris Daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, beserta sejumlah kepala OPD turut hadir menyambut Bahtiar bersama istri di Bandara Tampa Padang Mamuju.

Di beberapa forum diskusi, nama Bahtiar Baharuddin mendapat beragam respon publik. Tak sedikit yang mengasumsikan, pejabat eselon I di Kemendagri itu adalah sosok yang punya banyak masalah, utamanya semasa ia didaulat sebagai Pj Gubernur Sulawesi Selatan.

Hal yang menurut Sahril sebuah pelabelan yang terlalu dini, prematur. Rektor Universitas Tomakaka Mamuju itu menganggap, tak selayaknya seorang Bahtiar lantas diasumsikan dengan nada yang sedemikian negatif. Apalagi jika hal itu hanya didasarkan pada beberapa aksi unjuk rasa yang terjadi di Sulawesi Selatan.

"Tapi seperti apa tindakannya, bagaimana cara ia memimpin birokrasi di sana (Sulawesi Selatan), kan tidak ada yang tahu. Begitu juga dengan apa sebenarnya yang melatarbelakangi adanya unjuk rasa yang dimaksud, kan kita di Sulbar ini tidak punya pemahaman sejauh itu. Artinya, kita tidak bisa menilainya secara prematur," ujar Sahril kepada WACANA.Info.

Sahril menambahkan, berbekal pengalaman dipimpin oleh beberapa Pj gubernur, akan jauh lebih ideal jika publik Sulawesi Barat mulai membincang secara serius soal seperti apa kepemimpinan definitif hasil Pilkada serentak nanti. Sebab, di tangan gubernur definitif-lah harapan serta cita-cita daerah ini untuk jangka waktu yang lebih panjang itu ditentukan.

Rektor UNIKA Mamuju, Sahril. (Foto/Manaf Harmay)

"Katakanlah ada sebagian publik yang menilai Pak Bahtiar ini bukan sosok yang pas memimpin Sulbar, itu artinya ada tipikial pemimpin yang diidam-idamkan oleh publik. Nah, ketimbang membincang kinerja seorang Pj yang masa kerjanya hanya hitungan bulan, saya kira jauh lebih penting sekarang adalah publik harus mulai mendiskusikan tentang siapa sosok yang paling tepat untuk menjadi Gubernur Sulbar untuk lima tahun mendatang," Sahril, mantan aktivis HMI itu menutup.

Setali tiga uang. sekretaris fraksi Golkar DPRD Sulawesi Barat, Muslim Fattah pun menilai, serangkaian aksi demonstrasi di Sulawesi Selatan atas kinerja Bahtiar tak mesti lantas dijadikan dasar penilaian. Menurutnya, bukan mustahil jika berbagai macam unjuk rasa itu justru dilatarbelakangi oleh satu kepentingan tertentu, jangka pendek pula.

"Kalau saya, sebagai masyarakat Sulawesi Barat, kita harus melihatnya dengan cara yang bijak, dengan cara yang objektif, dengan cara yang malaqbi. Yakni dengan mendalaminya dari berbagai sudut pandang, objektif. Kemudian, tak boleh juga kiranya publik Sulawesi Barat lantas memberi penilaian terlalu dini kepada Pj yang baru ini. Beliau baru akan memulai tugasnya di Sulbar, masa kita lantas dengan sebegitu cepatnya memberikan penilaian. Jangan Apriori lah," 

Menurutnya, ada perbedaan yang cukup nyata antara apa yang dihadapi di Sulawesi Selatan dengan kondisi di Sulawesi Barat. Sebelum memberi penilaian, Muslim meminta publik untuk terlebih dahulu memberi waktu kepada Bahtiar untuk melakoni pekerjaannya sebagai seorang Pj gubernur.

Muslim Fattah. (Foto/Manaf Harmay)

"Kami DPRD jelas tetap akan melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif pemerintahan di bawah Pj yang baru ini. Kita akan fokusnya untuk dua hal utama. Mengawasi kebijakan yang diambil, serta melakukan pengawasan kepatutan pada peraturan perundang-undangan. Kalau misalnya kebijakan yang diambil itu bisa memberi efek positif bagi daerah, bagi masyarakat, yah tentu kita akan dukung. Tapi kalau misalnya ada hal yang dianggap bakal merugikan daerah atau kebijakannya justru melanggar peraturan perundang-undangan, DPRD tentu akan memberi reaksi," begitu kata Muslim Fattah.

Hatta: Ada Poin Positif dari Komitmen Bahtiar

Mewakili pimpinan DPRD Sulawesi Barat, Muhammad Hatta menghadiri agenda penyambutan Bahtiar Baharuddin di Bandara Tampa Padang. Ada sejumlah poin positif yang ditangkat Hatta saat pertama kali berdiskusi dengan Bahtiar.

"Misalnya tentang komitmen Pj dan pak Sekda terkait kepemimpinan pemerintahan yang sifatnya satu komando. Termasuk bagaimana menjadikan wilayah kepulauan Bala balakang sebagai wilayah terdepan Provinsi Sulawesi Barat, tentu akan bicara tentang bagaimana pemanfaatan segala sumber daya alam yang ada di sana," ucap Muhammad Hatta.

Muhammad Hatta Mewakili Pimpinan DPRD Sulbar. (Foto/Istimewa) 

Hal positif lainnya, sambung Hatta adalah tentang komitmen Bahtiar terkait akselerasi perekonomian di Sulawesi Barat. Salah satunya dengan agenda sandeq race serta maksimalisasi aktivitas bongkar muat di pelabuhan.

"Ada komitmen Pj yang hendak melaksanakan sandeq race dengan rute Makassar-Mamuju. Meningkatkan aktivitas di pelabuhan Belang-belang. Bagi saya, apa yang disampaikan Pj itu merupakan komitmen beliau dalam mengakselerasi pembangunan di Sulbar. Termasuk komitmennya untuk menyelesaikan dokumen RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) sebagai pijakan jangka panjang kita dalam hal membawa arah kebijakan pemerintah di Sulbar. Kami di DPRD tentu akan mendukung sekaligus mengawal hal tersebut," simpul Muhammad Hatta.