MAMUJU--Sejak dilantik untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur di Sulawesi Barat, Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik boleh dibilang telah menunjukkan performa yang cukup menjanjikan. Setidaknya, dalam sebulan lebih sejak ia resmi digelari Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, tercatat telah ada beberapa gebrakan yang diperlihatkan pria asal Sumatera Barat itu.

Di awal-awal masa kepemimpinannya, Akmal terlihat cukup percaya diri untuk menjadikan Sulawesi Barat sebagai daerah percontohan terkait keakuratan data. Ia berkeinginan Sulawesi Barat memiliki data yang valid yang sumbernya datang dari masyarakat sendiri. Bukan hanya mengadalkan data yang bersifat top down.

"Kita mulai dari penguatan data berbasis dari desa. Kami akan memetakan langsung dari desa. Kita tugaskan pemuda-pemuda desa untuk mengindentifikasi parameter-parameter yang dibutuhkan," beber Akmal Malik saat menghadiri paripurna DPRD Sulawesi Barat belum lama ini.

Baginya, data yang telah tersedia selama ini sifatnya top down. Untuk memberi solusi atas ragam persoalan masyarakat di Sulawesi Barat, data yang tersedia idealnya bersumber dari bawah alias bottom up.

Sosialisasi Data Desa Presisi. (Foto/Humas Pemprov Sulbar)

"Kita mau coba data yang bottom up. Nanti kita akan coba menyandingkan data yang top down dengan data bottom up. Di situ kita akan bisa memberikan masukan kepada semua pihak.

Akmal bahkan telah mengumpulkan sekuruh Kepala Desa se Sulawesi Barat untuk mensosialisasikan rencana besarnya itu. Para Kepala Desa tersebut diminta hadir untuk membincang akurasi data yang bersumber dari desa.

Kala itu, Akmal duduk bersama dengan para Kepala Desa. Sebab baginya, hal tersebut merupakan salah satu bentuk ikhtiar dalam menyamakan persepsi, gerak dan langkah untuk menghadirkan Data Desa Presisi (DDP).

Selain telah memulai proses menuju tersedianya DDP, Akmal Malik pun cukup aktif dalam hal meretas keterisolasian akses dari dan menuju Provinsi Sulawesi Barat. Tak cuma sekadar mengupayakan maksimalisasi cakupan layanan internet, lepasan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) itu pun cukup aktif membuka ruang lobi dengan beberapa maskapai penerbangan.

Setidaknya ada dua maskapai penerbangan skala nasional yang telah disambangi Akmal untuk mewujudkan kemudahan aksesibilitas dari dan menuju Sulawesi Barat. Sriwijaya Air dan Citilink adalah dua perusahaan penerbangan yang secara bergantian disambangi Akmal.

Sebagai provinsi yang letaknya cukup dekat dengan IKN Nusantara, aksesibilitas jadi syarat mutlak untuk dapat mewujud menjadi daerah penyangga IKN Nusantara. Sulawesi Barat, kata Akmal, wajib merebut momentum itu salah satunya dengan garansi aksesibilitas.

"Kami berharap dengan makin banyaknya rute penerbangan ke Sulbar, akan membuat daerah ini kian terbuka, mudah dikunjungi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Rute penerbangan ke Mamuju akan diupayakan diperbanyak. Dengan demikian, Sulbar mempertegas posisinya sebagai penopang pembangunan IKN Nusantara," terang Akmal seperti dikutip dari berita.sulbarprov.go.id.

Pj Gubernur Sulbar Saat Melakukan Lobi dengan Pihak Citilink. (Foto/Humas Pemprov Sulbar)

Masih terkait dengan upaya mengokohkan diri sebagai penopang, penyangga IKN Nusantara, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah komando Akmal Malik pun baru saja dengan hajatan lokakarya penguatan pemerintah di kawasan Selat Makassar. Enam perwakilan provinsi serta 40 lebih perwakilan pemerintah kabupaten yang mendiami kawasan Selat Makassar berkumpul di Mamuju. Membincang peluang serta penguatan kawasan Selat Makassar dalam mendukung IKN Nusantara.

Secara tersirat, Akmal hendak mengirim pesan kepada publik bahwa Sulawesi Barat ingin menjadi yang terdepan dalam mendukung berbagai hal terkait pembangunan dan pengembangan IKN Nusantara. Sebuah peluang, sebuah potensi yang sayang jika kepada pemerintah daerah yang mendiami kawasan Selat Makassar.

"Kami mengajak seluruh bapak sekalian menorehkan sejarah untuk percepatan pembangunan IKN. Kunci keberhasilan membangun adalah Kolaborasi. Di sini Kita duduk bersama untuk bekerja sama, berdiskusi, dan membantu (Sulbar), membuka cakrawala kami dan harus berlari cepat ke depan," urai Akmal di hadapan peserta lokakarya.

Paling anyar, Akmal Malik juga membunyikan rencananya untuk merampingkan postur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Sulawesi Barat. Menurutnya, ada ketimpangan antara jumlah OPD jika dibandingkan dengan Sulawesi Barat dengan kondisi fiskal yang ada.

Kebijakan untuk menyederhanakan postur birokrasi tersebut juga didasarkan pada hasil evaluasi kinerja masing-masing OPD yang dilakukan Kemendagri. Diungkapkan Akmal, terdapat sejumlah OPD yang faktanya berkinerja di bawah rata-rata. Tak hanya itu, merealisasikan perampingan OPD sekaligus jadi tindak lanjut rekomendasi DPRD Sulawesi Barat pasca evaluasi kinerja OPD yang dilakukan oleh lembaga legislatif di Sulawesi Barat itu.

"Berkaca pada Provinsi Gorontalo yang memiliki kapasitas fiskal hampir sama dengan Sulbar, tapi hanya memiliki 29 OPD yang menangani urusan. Sementara Sulbar saat ini memiliki 36 OPD. Jumlah ini terlalu gemuk. (Termasuk) penilaian sementara Kemendagri terhadap OPD lingkup Pemprov Sulbar, masih ada 16 OPD dengan nilai di bawah rata-rata. Artinya, secara umum kinerja OPD Provinsi Sulbar masih jauh dari kinerja yang diharapkan," urai Akmal dalam keterangannya baru-baru ini.

Dulu Bertepuk Sebelah Tangan, Kini Gayung Bersambut

Dorongan untuk melakukan perampingan terhadap postur OPD di Provinsi Sulawesi Barat memang cukup besar datang dari DPRD. Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Syamsul Samad mengatakan, Pansus DPRD bahkan telah dengan tegas merekomendasikan hal tersebut sejak beberapa waktu yang lalu.

"Wacana ini bukan baru sekarang. Sejak awal itu sudah didorong oleh teman-teman DPRD. Bahkan sudah dibahasakan di Pansus DPRD. Istilahnya sekarang ini gayung bersambut. Kalau dulu, mungkin istilahnya bertepuk sebelah tangan. Sekarang kalau Pj Gubernur mau menindaklanjutinya, yah Alhamdulillah," tutur Syamsul Samad.

Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Syamsul Samad. (Foto/Manaf Harmay)

Menurut Syamsul, perampingan OPD dapat berefek pada kinerja pemerintahan yang jauh lebih efektif serta efisien. Bahwa selama ini, ada banyak pekerjaan yang idealnya bisa dihandle oleh satu urusan saja, meski pada kenyataannya, itu semua dibebankan kepada beberapa urusan. 

"Ramping tapi kaya fungsi. Kita berharap itu," ucapnya.

Bakal ada pejabat eselon II yang akan non job, kata Syamsul, merupakan sebuah risiko dari sebuah kebijakan. Untuk mencapai perbaikan jalannya roda pemerintahan dan pelayanan publik, sebuah konsekuensi memang mesti adanya.

"Jadi risiko non job, atau risiko apapun bagi aparatur poemerintah, itu saya kira harus diterima sebagai sebuah konsekuensi dari upaya kita untuk memperbaiki efektivitas pemerintahan. Menerapkan dan membangun efektivitas dan efisiensi pemerintah dan pelayanan," simpul Syamsul Samad. 

Tugas Akmal Memang Memberi Stimulan

Publik idealnya mengambil manfaat dari semangat tinggi dari Pj Gubernur Sulawesi Barat. Tak hanya itu, semua pihak mesti bersiap, mengikuti irama Akmal Malik jika menginginkan hasil maksimal dari apa yang hingga kini sedang dipertunjukkannya di atas.

Rahmat Idrus, Ketua MD KAHMI Mamuju menganggap, mesin birokrasi di bawah kepemimpinan Akmal Malik hendaknya mampu untuk beradaptasi dengan gaya kepemimpinan Akmal yang terlihat cepat, progresif serta kongkret itu.

"Meski memang dari beberapa informasi yang saya terima, ada saja teman-teman ASN di Pemprov yang mengeluhkannya. Dianggap terlalu berekspektasi tinggi, atau kelewat cepat. Bagi saya, mungkin itu jadi mindset yang harus diubah. Jangan sampai selama ini birokrasi kita sudah terlalu nyaman dengan rutinitas tanpa hasil yang jelas bagi kebaikan publik," ujar Rahmat Idrus kepada WACANA.Info, Selasa (21/06).

Ketua MD KAHMI Mamuju, Rahmat Idrus. (Foto/Manaf Harmay)

Meurut Rahmat, apa yang dilakukan oleh Pj Gubernur Sulawesi Barat itu tak lebih dari sebuah stimulan bagi seluruh pemangu kepentingan, pemangu kebijakan di provinsi ke-33 ini. Sebagai seorang Penjabat, Akmal Malik tak akan bertahan dalam waktu yang lama di Sulawesi Barat. Maka dari itu, publik mestinya mengambil manfaat yang optimal selama ia masih ada di 'DC 1'.

"Menurut saya, publik harus memanfaatkan gaya kepemimpinan Pak Pj ini. Beri beliau masukan, ide yang rasional untuk kebaikan daerah kita. Mumpung masih menjabat di Sulbar. Saya melihat, Akmal Malik sebatas memberi stimulan kepada seluruh pemangku kepentingan di Sulbar ini. Beliau kan menjabat paling setahun atau lebih. Yang diharapkan tentu adalah manfaat dari apa-apa yang ia inisiasiasi di Sulbar yang idealnya jadi pakem bagi siapapun Gubernur definitif nantinya," sebut Rahmat Idrus, pria yang akademisi dari Unika Mamuju itu.

Membuka konektivitas deerah dengan melobi beberapa maskapai penerbangan. Termasuk menginisiasi pertemuan beberapa pemerintah daerah untuk memaksimalkan peran dalam rangka mendukung IKN Nusantara, sambung Rahmat, adalah hal yang patut untuk diapresiasi. Sesuatu yang idealnya dilakukan sejak beberapa tahun lalu.

"Agar Sulbar ini bisa mendapat manfaat dari posisinya yang cukup strategis. Bagi saya, harusnya ini dilakukan sebelum-sebelumnya. Apa yang dilakukan Pak Pj ini patut untuk diapresiasi," begitu kata Rahmat Idrus. 

Publik agar Aktif Mengawasi

Apresiasi atas performa yang ditunjukkan Akmal Malik selama ini juga datang dari akademisi Unsulbar, Muhammad. Dalam keterangannya, Muhammad melihat keseriusan untuk membangun Sulawesi Barat cukup terlihat dari apa yang telah dan akan dilakukan Pj Gubernur Sulawesi Barat itu.

"Misalnya kebijakan tentang data presisi itu. Menurut saya memang patut untuk diapresiasi. Dengan adanya data yang presisi, program kegiatan itu bisa lebih terukur, lebih efisien dan tepat sasaran," ucap Muhammad.

Satu hal yang perlu diperhatikan oleh Akmal, kata Muhammad, setiap gebrakannya itu bukan tidak mungkin untuk dijadikan sarana politisasi oleh oknum tertentu. Meski Akmal bekerja secara profesional, bukan mustahil ada satu, dua atau lebih golongan tertentu yang mencoba memanfaatkannya untuk kepentingan tertentu, politik misalnya.

Akademisi Unsulbar, Muhammad. (Foto/Facebook)

"Kita memang terlalu prematur apabila lantas mengatakan bahwa ini adalah upaya politisasi untuk menyingkirkan siapa dan merangkul siapa. Apalagi, Akmal ini bukan orang Sulbar. Jaringan sosial politik beliau pun menurut saya mungkin belum terlihat untuk dikatakan bahwa Pj gubernur ini sedang mempersiapkan sesuatu, agenda politik dan seterusnya. Kalau saya, biarkan beliau bekerja. Sebab saya melihat semangat utamanya sekarang adalah bagaimana agar mesin birokrasi itu bekerja lebih efektif, lebih efisien," urai Muhammad.

Peran publik, termasuk DPRD sangat dibutuhkan. Muhammad menilai, mekansme pengawasan dan pemantauan baik dari publik maupun dari DPRD secara kelembangaan penting untuk ditingkatkan. Semua demi menjaga agar performa positif yang ditunjukkan Akmal Malik selama ini senantiasa on the track.

"Agar biroktrasi yang dipimpinya bisa lebih fokus bekerja, lebih berkinerja baik serta berorientasi pada out come. Bukan hanya out put saja. Serapan anggaran itu berorientasi out come, bukan hanya out put saja agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat Sulbar," demikian Muhammad. (*)