MAMUJU--Enam provinsi serta lebih dari 40 kabupaten di kawasan Selat Makassar menghadiri lokakarya penguatan pemerintah di kawasan selat Makassar dalam menopang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kegiatan yang dipusatkan di d'Maleo Hotel Mamuju, Senin (20/06).

Akmal Malik, Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat menguraikan, selat Makassar merupakan kawasan perairan yang menghubungkan pulau Kalimantan dan Sulawesi. Karenanya, daerah yang berada di kawasan selat Makassar punya peluang yang cukup strategis. 
Berbekal hal itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menghadirkan sejumlah pemerintah daerah di kawasan selat Makassar demi satu kolaborasi dalam menyambut kebijakan Presiden RI terkait pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

"Kami mengajak seluruh bapak sekalian menorehkan sejarah untuk percepatan pembangunan IKN," kata Akmal di hadapan para peserta lokakarya yang sempat hadir.

Agenda yang kata Akmal diharapkan jadi awal kerjasama antarpemerintah daerah untuk bisa fokus terhadap kawasan selat Makassar.

"Kunci keberhasilan membangun adalah kolaborasi. Di sini kita duduk bersama untuk bekerja sama, berdiskusi, dan saling membantu. Membuka cakrawala kami (di Sulawesi Barat) dan harus berlari cepat ke depan," sambung Akmal, pria yang juga Dirjen Otda Kemendagri itu seperti dikutip dari sulbarprov.go.id.

Sulawesi Barat dengan segala kekayaan sumberdaya alamnya, sambung Akmal, disemogakan untuk tak sekadar menjadi daerah penyedia. Lebih dari itu, Sulawesi Barat diharapkan mampu memproduksi sekaligus menopang perekonomian IKN. 

"Misalnya dengan memaksimalkan pengelolaan udang vaname sepanjang bentang laut Sulbar, dari Paku hingga Suremana," harap Akmal.

Selat Makassar yang juga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II menjadi jalur ekonomi atau lintasan kapal berukuran besar. Hal tersebut sekaligus menyimpan peluang besar, misalnya dengan pembangunan Depo Pertamina di Sulawesi Barat. Dengan begitu biaya yang dikeluarkan oleh kapal-kapal tersebut dapat lebih efisien. 

"Kalau kita bangun depo di sini, mereka akan singgah di Sulbar," singkatnya.

Depo pertamina sekaligus bakal membantu pengusaha maupun masyarakat untuk tak lagi melakukan pembelian bahan bakar ke luar daerah. Ujungnya, semakin banyak perusahaan yang akan berinvestasi di provinsi ke-33 ini.

Meski begitu, berbagai infrastruktur pendukung wajib tersedia. Di titik ini diperlukan kolaborasi. Saling mendukung melakukan pembenahan infrastruktur guna memaksimalkan konektivitas daerah di kawasan Selat Makassar. 

Kepala DPMPTSP Sulbar, Muhammad Rahmat. (Foto/Istimewa)

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Barat, Muhammad Rahmat menjelaskan, kolaborasi yang maksimal di antara pemerintah daerah di kawasan selat Makassar bakal berfek postif pada aktomsfer insvestasi di Sulawesi Barat.

Peluang yang besar atas pengembangan IKN, kata Rahmat, jelas akan ditangkap oleh para investor untuk ikut berkontribusi. Baginya, pemerintah pelaksanaan lokakarya tersebut merupakan upaya nyata yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menambah nilai investasi di 'tanah malaqbi' ini.

"Dengan catatan bahwa kita semua harus bersiap untuk itu. Kami meyakini bahwa dengan kolaborasi serta intregritas yang baik di antara pemerintah daerah, iklim investasi kita di Sulbar juga akan ikut membaik. Yang ujungnya dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat," begitu kata Muhammad Rahmat. (*/Naf)