MAMUJU--Proses penyaluran dana stimulan tahap I bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi di Sulawesi Barat memasuki masa-masa akhir (khususnya di Kabupaten Mamuju dan Majene). Di Sulawesi Barat, ada tiga kabupaten yang menerima dana stimulan dari BNPB itu; Mamuju, Majene dan Mamasa.

Dana stimulan tahap I untuk tiga kabupaten di Sulawesi Barat itu secara simbolis diserahkan Akhir Mei 2021 yang lalu. Doni Munardo yang kala itu masih memimpin BNPB menyerahkan secara sumbolis dana stimulan masing-masing senilai Rp 209.535.000.000 untuk Kabupaten Mamuju, 123.220.000.000 untuk Majene, dan Kabupaten Mamasa yang kebagian bantuan senilai Rp 9.420.000.000.

Publik kini berharap, dana stimulan tahap II segera direalisasikan. Pasalnya, masih terdapat sejumlah korban gempa yang belum terakomodir dalam penyaluran dana stimulan tahap I.

Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, H. Ali Bernadus menyebut, pihaknya secara prisipil menginginkan agar dana stimulan tersebut bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Prinsipnya begini, semakin cepat saudara-saudara kita itu dibantu, semakin baik," beber Ali Bernadus yang menhadiri koordinasi pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan rumah di Sulawesi Barat yang dilaksanakan di salah satu hotel di kota Mamuju, Kamis (3/02).

Dalam pertemuan tersebut, evaluasi penyaluran dana stimulan tahap I juga dilakukan. Tentang sejumlah persoalan yang ditemui dalam proses penyalurannya, termasuk peluang realisasi dana stimulan tahap II dari BNPB. Agenda yang juga dihadiri anggota Komisi VIII DPR RI, Arwan Aras, Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Amri Eka Sakti, serta kepala BPBD Kabupaten Mamuju, Majene dan Mamasa. 

Dana Stimulan Tahap II, Mungkinkah ?

Pemerintah Kabupaten Mamuju, Majene dan Mamasa sedianya telah mengusulkan dokumen untuk pencairan dana stimulan tahap II. Wajar, sebab tak sedikit korban gempa Januari tahun lalu yang tak terakomodir dalam penyaluran dana stimulan tahap I.

Ali Bernadus meyakini, kemungkinan realisasi dana stimulan tahap II bakal terwujud. Meski diakuinya, pemerintah daerah belum benar-benar melengkapi dokumen pengusulan untuk permintaan dana stimulan tahap II tersebut.

"Kalau saya lihat data usulan dari Pemkab untuk pengusulan tahap kedua itu sudah ada. Cuma memang ada yang kurang lengkap. Kami minta itu dilengkapi. Makanya saya bilang, kalau anda mau, bola sekarang sudah ada di Jakarta. Yah dokumennya dilengkapi," ungkapnya.

Kondisi Dusun Aholeang, Desa Mekkatta, Malunda, Majene Pasca Gempa Bumi. (Foto/Manaf Harmay)

Tentang jenis persyaratan yang belum dilengkapi oleh pemerintah daerah itu, Ali Bernadus tak memberikan jawaban yang jelas. Meski ia memastikan, diperlukan kelengkapan dokumen untuk memuluskan usulan yang dimaksud.

"Kalau tidak salah itu SK. Saya kemarin ada catatannya itu. SK awal itu kan harus diadu lagi. Kan masuk SK pertama itu, terus masuk lagi yang kedua. Nah jangan sampai numpuk," kata Ali Bernadus, pria yang diyan ngopi itu.

Setelah dokumen pengusulan itu lengkap, tahapan selanjutnya adalah pembahasan anggaran. Diyakini Ali Bernadus, jika semuanya lancar, dana stimulan tahap II itu sangat mungkin terealisasi.

"Tahapan selanjutnya kan kami harus membahas tentang anggaran. Saya yakin, sepengalaman saya, usulan tahap kedua itu kemungkinan besar direalisasikan. Pengalaman saya seperti itu. Karena memang terdampak toh ?. Saya termasuk orang yang mengecek kelengkapan usulan dari Pemda, apa lagi yang kurang. Repotnya kalau misalnya SK-nya yang belum ready," bebernya.

Angin Segar bagi Warga Aholeang dan Rui

114 KK warga dusun Aholeang dan dusun Rui, desa Mekatta, Malunda, Kabupaten Majene sudah sejak setahun terakhir masih bertahap di tenda-tenda pengungsian. Mereka tak punya pilihan, sebab dua dusun tempat mereka tinggal mustahil lagi untuk ditinggali.

Lahan seluas 1,8 hektar memang telah dibebaskan oleh pemerintah, khusus diperuntukkan bagi kawasan pemukiman baru bagi mereka. Sayang, hingga kini, hunian tetap bagi 114 KK tersebut belum menemui titi terang. Jadilah 114 KK itu terpaksa masih bertahan di tenda darurat, di tengah kawasan perkebunan sawit.

Hunian tetap bagi 114 KK tersebut memang belum bisa diwujudkan melalui dana stimulan dari BNPB. Pasalnya, mereka tak terakomodir dalam penyaluran dana stimulan tahap I. Bantuan dana stimulan bagi warga di dua dusun tersebut baru diusulkan di tahap II.

Warga Dusun Aholeang dan Dusun Rui, Desa Mekatta, Malunda, Kabupaten Majene yang Masih Bertahan di Tenda Pengungsian. (Foto/Manaf Harmay)

Menurut Ali Bernadus, pemerintah daerah sebenarnya punya opsi untuk memanfaatkan kelebihan atau kesisahan dana stimulan tahap I untuk dialihkan pemanfaatannya kepada warga yang dianggap dan diyakini sangat membutuhkan bantuan. Misalnya dengan memanfaatkan selisih anggaran hasil dari penurunan kategori pada penyaluran dana stimulan tahap I. Misalnya dari kategori berat menjadi sedang. 

"Kalau kita ada penurunannya, misalnya dari rusak berat. Itu saving dananya cukup besar. Artinya ada dana yang tidak terpakai, dan itu banyak. Sebenarnya kalau mau kongkrit, idealnya yang sisa itu kenapa tidak dihantam saja kan. Itu idealnya. Nah yang perlu kita khawatirkan itu adalah mana dulu datanya, by name by address. Supaya lebih yakin tentang kebenarannya. Setelah itu kalau dapat, baru yang namanya review APIP. Dia hanya akan memeriksa kelengkapan administrasi kependudukan. Kalau menurut saya, sah-sah saja. Dengan catatan ada tahap yang dia lakukan. Itu tadi, verified," terang Ali Bernadus.

Ali Bernadus pun menyarankan agar pemerintah daerah benar-benar memvalidkan data kependudukan 114 KK warga dusun Aholeang dan dusun Rui itu. Setahun lebih bertahan di tenda pengusian, menurut Ali Bernadus, wajib menjadi fokus perhatian oleh pemerintah daerah dalam hal penyaluran dana stimulan.

"Supaya cocok, yah diberitahu dari sini (Pemda) bahwa saya menggunakan ini untuk itu, nanti direview APIP. Kan lebih enak seperti itu. Kalau saya harusnya prioritas itu (Aholeang dan Rui). Kalau misalnya kita ingin meyakini tentang data itu, panggil pihak Dukcapil, minta jaminan tentang data kependudukan dari 114 KK itu. Punya NIK, punya KK kemudian rumahnya terdampak. Itu menjadi prioritas. Kalau prosesnya di kami, itu tetap melalui proses rivew APIP yah. Kalau menurut saya, harus ada dokumen surat menyurat dulu, baru kita revew APIP. Ngapain kalian diam-diam. Kita butuh percepatan," begitu penjelasan Ali Bernadus.

Rp 48,9 Miliar Sisa Anggaran Dana Stimulan Tahap I di Kabupaten Majene

Lewat koordinasi antara BPBD Majene dengan Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Sulawesi Barat, 50 unit hunian tetap bakal dibangun bagi 114 KK dari dua dusun di Kabupaten Majene itu. Kesemuanya bersumber dari CSR Bank Sulselbar. Sedang dalam tahap pembangunan sebanyak 10 unit, 40 unit selanjutnya menyusul.

Kepala BPBD Majene, Ilhamsyah menyebut, 50 unit bantuan Bank Sulselbar itu akan diperuntukkan bagi dua dusun; Aholeang dan Rui. Membaginya masing-masing; enam unit untuk dusun aholeang, empat untuk dusun Rui. Ilhamsyah mengaku, 50 unit pun jika pembangunannya tuntas, masih jauh dari kata cukup. Ia berencana bakal mencukupinya dengan skema memanfaatkan kesisaan dana stimulan tahap I yang di Kabupaten Majene berjumlah Rp 48,9 Miliar.

"Masih ada kekurangan sebanyak 64 unit untuk 114 KK itu. Kita harapkan dari bantuan stimulan BPPB tahap kedua. Itu nanti yang akan digunakan (menggunakan kelebihan dana stimulan tahap pertama). Itu yang akan kami gunakan, kita punya kelebihan itu Rp 48,9 Miliar. Itulah yang akan kami manfaatkan untuk tahap kedua. Kami akan ajukan permohonan ke BNPB. Karena data kami sekarang lagi berproses, dari 36 desa yang sudah direview oleh Capil, itu untuk diperbaiki," cetus Ilhamsyah.

Kepala BPBD Majene, Ilhamsyah. (Foto/Manaf Harmay)

"Iya insya Allah (akan fokus ke Aholeang, Rui dan wilayah terdampak lainnya). Kita akan bermohon ke BNPB untuk dimanafaatkan (kesisaan anggaran dana stimulan tahap I). Kita tetap menganggap itu tahap kedua, karena data ini masuk dalam usulan kita untuk dana stimlulan tahap kedua. Cuma anggarannya sudah ada," simpul Ilhamsyah. (*/Naf)