MAMUJU--Pemerintah pusat telah memberi lampu hijau (bahkan telah mengintruksikan) kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan realokasi anggaran untuk menutupi pembiayaan pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan covid-19. 

Saking tegasnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian lewat instruksinya itu menebar ancaman berupa evaluasi dana transfer bagi pemerintah daerah yang terlambat melakukan realokasi anggaran yang dimaksud.

"Instruksi dikeluarkan dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan covid-19," ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar seperti dikutip dari Kompas.com.

Pemerintah daerah yang punya ruang yang cukup terbuka tersebut sekaligus menyisakan celah bagi siapa saja untuk memanfaatkan anggaran itu secara ilegal. Dengan dalih 'kedaruratan', bukan tak mungkin penggunaan anggaran yang dimaksud tak lagi bertumpu pada prinsip transparan dan akuntabilitas. 

Hal ini yang kemudian disoroti praktisi hukum dari LBH Mandar Yustisi, A Arif Hardi. Menurutnya, untuk alasan apapun, penggunaan anggaran Negara wajib untuk senantiasa dikelola secara terbuka, akuntabel serta tepat sasaran.

"Kata kuncinya dalah situasi darurat tidak pernah mengabaikan pertanggung jawaban secara hukum," ujar Arif kepada WACANA.Info, Selasa (7/04).

Alumni Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia itu menambahkan, diperlukan penghitungan yang cukup matang terkait strategi yang akan diambil pemerintah daerah dengan ketersediaan anggaran. 

"Jangan juga anggaran tersebut dipergunakan tak sesuai dengan apa yang memang secara nyata benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat. Di titik ini diperlukan perencanaan dan kajian yang matang. Situasi boleh darurat tapi pemerintah tidak boleh seenaknya juga," tandas A Arif Hardi.

Lembaga DPRD dengan fungsi pengawasan yang ada padanya pun diharapkan untuk secara aktif mengawasi penggunaan anggaran pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan covid-19 tersebut. Akan semakin parah situasinya, menurut Arif, jika praktek ilegal dalam pemanfaatan anggaran tersebut justru terjadi karena DPRD-nya juga ikut 'main'.

"DPRD harus memaksimalkan fungsi pengawasannya. Mulai dari proses realokasi anggaran, sampai pada tahap eksekusinya. Ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban ke publik juga," pungkas A Arif Hardi.

Mengingatkan eksekutif dalam penggunaan anggaran pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan covid-19 secara bijak dan benar juga disuarakan Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Syamsul Samad. Politisi asal Polman itu meminta eksekutif untuk bergerak cepat dalam menangani penyebaran virus corona khususnya di provinsi ke-33 ini.

"Sebenarnya kita sudah sangat terlambat. Buktinya, beberapa kali kita masih diperadapkan pada persoalan kurangnya APD. Padahal, masalah APD itu seharusnya sudah selesai sejak beberapa waktu lalu. Tapi dalam kondisi sekarang, eksekutif harus bergerak cepat. Kami di DPRD pasti memberi dukungan," papar Syamsul Samad.

"Soal penggunaan anggarannya, saya kira publik akan sama-sama mengawasinya. Kami di DPRD pun secara otomatis akan memaksimalkan fungsi pengawasan itu. Sebab memang celah untuk menyelewengkan anggaran tersebut cukup terbuka ditengah kepanikan yang saat ini melanda kita semua akibat virus ini," ujar Syamsul Samad.

Syamsul Samad dan Muhammad Reza. (Foto/Manaf Harmay)

Terpisah, Ketua fraksi Gerindra DPRD Mamuju, Muhammad Reza menegaskan dukungannya terhadap setiap upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran dan mempercepat penanganan covid-19 khususnya di kabupaten Mamuju. Menurutnya, penyebaran virus mematikan itu sudah ada di titik yang cukup mengkhawatirkan.

"Kita dukung penuh segala upaya dari pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan wabah covid-19 ini," kata Reza via WhatsApp.

Yang mesti menjadi fokus pemerintah saat ini, adalah bagaimana agar anggaran itu benar-benar menyentuh setiap kebutuhan primer bagi upaya pencegahan dan penanganan penyebaran virus asal Wuhan, Tiongkok itu. 

Khusus di kabupaten Mamuju, menurut Reza, anggaran yang selama ini telah digunakan pemerintah untuk mencegah penyebaran covid-19 justru menyisakan ragam tanya di benak publik.

"Perlu kita cek apa saja yang telah dipersiapkan di RSUD. APD (Alat Pelindung Diri) apa sudah cukup ?. Ruang isolasi apa sudah memadai ?. Sebab ternyata beberapa Puskesmas justru membuka donasi, bukankah hal itu bukti bahwa kita tidak siap ?," ungkap Reza.

"Intinya, berapapun anggaran yang disiapkan oleh pemerintah selama itu rasional, pasti kami dukung. Namun yang mesti diingat adalah penggunaan anggaran tersebut harus dipastikan benar-benar dimanfaatkan untuk membiayai apa-apa yang memang mesti dibiayai. Anggaran tersebut harus tetap digunakan secara transparan juga terukur, wajib juga memperhatikan azas akuntabilitas," tutup Muhammad Reza.

Pemda Siapkan Anggaran

Keliru jika menuding pemrintah provinsi Sulawesi Barat hanya tinggal diam di tengah pandemi ini. Pemerintah provinsi saat ini sedang dalam proses realokasi anggaran senilai Rp 14 Miliar untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan covid-19.

Sekretaris Daerah provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris menyebut, nominal tersebut diperoleh dari pergeseran anggaran di beberapa OPD.

"Hitung-hitungan kita sekarang, untuk tahap awal kurang lebih Rp 14 Miliar. Dari mana saja sumbernya, sementara kita lakukan penyisiran untuk pergeserannya," ujar Muhammad Idris dalam sebuah konferensi pers via video conference, Jumat pekan lalu.

"Di RSUD Regional Sulbar dilakukan pergeseran anggaran sebesar kurang lebih Rp 2 Milyar, kemudian Dinas Kesehatan kurang lebih Rp 5 Miliar. Anggaran sebesar itu paling tidak untuk kebutuhan-kebutuhan tanggap darurat," sambung Idris.

Setiap pergerseran anggaran itu, sambung Idris, pihaknya bakal senantiasa berkoordinasi dengan DPRD Sulawesi Barat. Ia menjamin, uang yang bakal digunakan dalam perceparan penanganan pencegahan covid-19 itu tetap didasarkan pada analisis yang mendalam.

"Kebutuhan anggaran berdasarkan analisis skenario sementara kita lakukan. Tetapi sebelumnya pasti akan ada pertimbangan dan persetujuan dari DPRD," tutup Muhammad Idris.

Muhammad Idris dan H Suaib. (Foto/Istimewa)

Upaya pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan covid-19 juga terus dilakukan pemerintah kabupaten Mamuju. Sejumlah skenario anggaran telah disiapkan untuk mendukung kegiatan dalam mencegah penyebaran dan mempercepat penanganan covid-19.

Anggaran senilai Rp 26 Miliar lebih bahkan telah disiapkan pemerintah kabupaten Mamuju dalam merealisasikan sejumlah program dan kegiatan pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan covid-19.

Sekretaris Daerah kabupaten Mamuju, H Suaib mengatakan, pihaknya telah menyiapkan anggaran belanja tak terduga dari APBD tahun 2020 senilai Rp. 2.010.000.000 Itu telah digunakan dalam melakukan sejumlah langkah pencegahan dan penanganan selama ini, pengadaan APD dan lain-lain yang menurut H Suaib menghabiskan anggaran sebesar Rp. 1.281.600.000.

Dikutip dari rilis Humas Pemkab Mamuju, pemerintah kabupaten di bawah komando Habsi Wahid dan Irwan Pababari itu telah melakukan pergeseran anggaran APBD untuk RSUD Mamuju dengan nilai Rp 573.100.000. Itu digunakan membiayai rehabilitasi ruang isolasi dan pembelian APD.

Termasuk realokasi anggaran di lingkup pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk pengadaan barang medis habis pakai seperti desinfektan dan lain-lain yang jumlahnya mencapai Rp. 170.189.591.

Di Dinas Kesehatan kabupaten Mamuju, H Suaib menjelaskan, merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan No. 6/KM.7/2020 tentang penyaluran dana alokasi khusus bidang kesehatan dan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), termasuk Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/Menkes/2020 tentang pemanfaatan alokasi khusus bidang kesehatan untuk pencegahan atau penanganan covid-19 tahun anggaran 2020, direncanakan realokasi anggaran sekira Rp. 6,4 Milyar dari BOK.

"Yang semula senilai Rp. 10,2 Milyar. Dana yang dialihkan tersebut sebagian besar dari kegiatan BOK yang akan melibatkan banyak orang seperti kegiatan sosialisasi kesehatan, dan saat ini telah ditiadakan, realokasi sebagian dana BOK ini telah diproses dan diajukan oleh OPD terkait untuk dimintakan persetujuan dari Menteri Kesehatan," terang H Suaib.

Pemerintah kabupaten Mamuju juga telah menginstruksikan pergeseran anggaran yang ada di pemerintah tingkat desa agar tiap desa merelokasi APBD desa dengan nilai Rp. 200.000.000 untuk tiap desa dalam satu tahun anggaran.

"Untuk mengaktualisasi desa tanggap covid merujuk ke Surat Edaran Menteri Desa dan PDTT No 8 tahun 2020, tentang desa tanggap covid-19 dan penegasan padat karya tunai desa," sambung H Suaib.

Rp. 200 Juta untuk tiap desa, jika dikalikan 88 desa di kabupaten Mamuju, maka anggaran senilai Rp. 17,6 Miliar dapat diperoleh dari proses realokasi tersebut.

"Khusus realokasi dana APBD desa ini dipastikan juga masih berproses untuk diajukan sesuai kebutuhan penanganan covid-19. Jika sekiranya dalam perjalanannya kasus covid-19 mengalami perubahan berupa penurunan kasus, maka akan dilakukan revisi kembali sesuai dengan kebutuhan," begitu urai H Suaib. (*/Naf)