MAMUJU--Pemerintah daerah kini punya payung hukum dalam mempercepat penanganan penyebaran covid-19. Menteri Dalam Negeri telah secara resmi menerbitkan instruksi utamanya dalam penggunaan anggaran dalam keperluan penanganan covid-19 di masing-masing daerah.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengeluarkan instruksi Menteri mengenai pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan covid-19 di lingkungan pemerintah daerah. Dikutip dari Kompas.com, surat yang ditandatangani 2 April 2020 itu ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota di seluruh Indonesia. 

"Instruksi dikeluarkan dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan covid-19," ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar.

Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020. (Foto/Istimewa)

Pelaksanaan realokasi anggaran, koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan, hingga pengawasan ketersediaan Sembako dan aktivitas industri di tengah pandemi jadi nafas utama yang termaktub dalam instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut.

Di salah satu poin dalam instruksi tersebut juga dutegaskan tentang kegiaran realokasi anggaran untuk percepatan penanganan penyebaran covid-19 yang mesti segera dilakukan oleh pemerintah daerah. Ada sanksi bagi pemrintah daerah jika tak mengindahkan instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut.

"Dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari sejak dikeluarkannya Instruksi Menteri ini dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah..." bunyi salah satu poin dalam intstruksi Menteri Dalam Negeri itu.

Sanksi bagi pemerintah daerah yang belum merealisasikan instruksi Tito di atas hingga deadline waktu yang ditentukan, Kementerian Dalam Negeri bakal merasionalisasi dana transfer ke daerah.

Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020. (Foto/Istimewa)

Segera Tindaklanjuti Instruksi Mendagri Itu !

DPRD provinsi Sulawesi Barat belum menerima informasi secara utuh terkait terbitnya instruksi Menteri Dalam Negeri di atas. Anggota DPRD Sulawesi Barat, Firman Argo Waskito berharap, ada itikad baik dari eksekutif untuk duduk bersama membahas realokasi anggaran di tengah pandemi covid-19 yang kian mengkhawatirkan ini.

"Seharusnya Pak Sekda sebagai ketua TAPD segera mengajak teman-teman di DPRD untuk menyikapi isi edaran yang kita anggap penting tersebut. Atau mungkin kita berfikir positif aja, bahwa edaran itu masih dibahas secara internal dgn OPD-nya dan kesempatan sidang paripurna baru disampaikan ke kami dengan membawa garis-garis besar pergeseran anggaran untuk sama-sama dibahas dan disepakati dengan segera," terang Firman Argo Waskito, Minggu (5/04).

Firman Argo Waskito. (Foto/Manaf Harmay)

DPRD, kata Firman, bakal lebih proaktif lagi untuk membantu eksekutif pada setiap upaya percepatan penanganagan penyebaran covid-19 khususnya di Sulawesi Barat. Anggaran sebesar Rp 2 Miliar yang diambil dari perencanaan anggaran dan kegiatan Sekretariat DPRD bahkan telah secara resmi dialihkan untuk membantu pembiayaan upaya penanganan penyebaran covid-19 di provinsi ke-33 ini.

"Selanjutnya akan kita sikapi bersama-sama dan disepakati poin-poin yang dianggap penting untuk penanganan covid secara lebih terarah, menyeluruh dan legitimate di mata teman-teman anggota dewan. Intinya teman-teman akan proaktif demi menghadapi persoalan wabah pandemi tersebut," pungkas Firman Argo Waskito.

Hal senada juga disampaikan Syamsul Samad. Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat itu bahkan mendesak eksekutif untuk segera merealisasikan setiap anggaran yang bisa diamnfaatkan dalam upaya penanganan dan pencegahan covid-19. 

Bagi Syamsul, eksekutif lambat merespon kekhawatiran publik akan pandemi covid-19. Dari beberapa informasi dan fakta yang ia temukan di lapangan, masih teramat banyak item kegiatan yang dilakukan baik oleh tim medis maupun dari gugus tugas percepatan penanganan penyebaran covid-19 provinsi Sulawesi Barat terkendala hanya karena persoalan minimnya anggaran.

Syamsul Samad. (Foto/Manaf Harmay)

"Sebenarnya pemerintah saat ini sudah sangat lambat. Harusnya, kita sudah tak legi meributkan persoalan ketersediaan APD, itu wajib sudah tersedia jauh hari sebelumnya. Yang sekarang mesti dilakukan adalah segera merealisasikan anggaran itu dan segera digunakan untuk mem-back-up setiap kegiatan gugus tugas dan tim medis. Kami di DPRD saya kira tidak ada persoalan. Berapa pun yang diusulkan, pasti kita setujui. Penting ini, karena masalah ini adalah problem kita semua," beber Syamsul Samad.

Pemprov Sulbar Siapkan Rp 14 Miliar 

Pemrintah provinsi Sulawesi Barat bukannya tinggal diam. Saat ini, pemerintah provinsi sedang dalam proses realokasi anggaran senilai Rp 14 Miliar untuk percepatan penanganan penyebaran covid-19.

Sekretaris Daerah provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris menyebut, nominal tersebut diperoleh dari pergeseran anggaran di beberapa OPD.

"Hitung-hitungan kita sekarang, untuk tahap awal kurang lebih Rp 14 Miliar. Dari mana saja sumbernya, sementara kita lakukan penyisiran untuk pergeserannya," kata Muhammad Idris dalam sebuah konferensi pers via video conference, Jumat (3/04).

"Di RSUD Regional Sulbar dilakukan pergeseran anggaran sebesar kurang lebih Rp 2 Milyar, kemudian Dinas Kesehatan kurang lebih Rp 5 Miliar. Anggaran sebesar itu paling tidak untuk kebutuhan-kebutuhan tanggap darurat," sambung Idris.

Muhammad Idris. (Foto/Dinas Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik Sulbar)

Setiap pergerseran anggaran itu, sambung Idris, pihaknya bakal senantiasa berkoordinasi dengan DPRD Sulawesi Barat. Ia menjamin, uang yang bakal digunakan dalam perceparan penanganan pencegahan covid-19 itu tetap didasarkan pada analisis yang mendalam.

"Kebutuhan anggaran berdasarkan analisis skenario sementara kita lakukan. Tetapi sebelumnya pasti akan ada pertimbangan dan persetujuan dari DPRD," tutup Muhammad Idris.

DPRD Mamuju Agendakan Pertemuan dengan OPD

Penganggaran penanganan covid-19 di kabupaten Mamuju sesungguhnya bukan perkara sulit. Selain masih tersedianya anggaran tak terduga, penundaan pelaksanaan Pemilukada tahun 2020 juga dianggap bakal sangat membantu ketersediaan anggaran percepatan penanganan penyebaran covid-19 sdi kabupaten Mamuju.

Ketua Komisi III DPRD Mamuju, Masramjaya menjelaskan, masih ada biaya tak terduda di pemerintah kabupaten Mamuju senilai Rp 1 Miliar. Termasuk hibah Bansos serta sejumlah kegiatan yang belum dijalankan sangat mungkin dimanfaatkan.

"Iya banyaklah. (Biaya) tak terduga masih ada Rp 1 Miliar. Hibah Bansos, ada bebrapa kegiatan yang belum jalan juga yang isa dialihkan," tutur Masramjaya kepada WACANA.Info via WhatsApp.

Masramjaya. (Foto/Manaf Harmay)

Termasuk, kata Masramjaya, anggaran pembangunan tower Manakarra, serta biaya perjalanan dinas (eksekutif dan legislatif) yang menurut Masram sangat mungkin untuk direalokasi. Hal-hal yang bersifat teknis terkait realokasi anggaran tersebut yang rencananya bakal dibincang DPRD dalam forum resmi bersama OPD terkait.

Menurut Masram, pertemuan dengan OPD itu akan digelar dalam waktu dekat ini. Saat ini, DPRD Mamuju sedang dalam pemantapan persiapan pertemuan tersebut.

"Beberapa OPD rencana kita panggil, keuangan, Dinkes RSUD BPBD Mamuju. Sementara kita koordinasikan undangan rapat ke pimpinan DPRD," pungkas Masramjaya yang politisi PAN itu. (Naf/A)