MAMUJU--Pandemi covid-19 jadi masalah utama yang dihadapi oleh hampir semua pemerintah daerah di Indonesia. Ragam kebijakan untuk mempercepat penanganan penyebaran virus corona baru itu sudah dijalankan, termasuk imbauan untuk tak menggelar mudik di tahun 2020 ini.

Sekretaris Daerah provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris menjelaskan, dengan tak melakukan aktivitas mudik, maka angka penyebaran covid-19 khususnya di Sulawesi Barat ini bisa benar-benar ditekan.

"Untuk sementara, dikubur dulu dalam-dalam keinginan untuk pulang mudik untuk mengurangi risiko penularan wabah virus corona ini," beber Muhammad Idris dalam video conference bersama wartawan, akhir pekan kemarin.

"Jangan ada lagi warga kita di Kalimantan, Jawa, Jakarta, Papua atau daerah lainnya yang mengambil risiko hanya karena ingin mudik. Untuk sementara hilangkan dulu demi kepentingan kita bersama," sambung dia.

Imbauan untuk menunda aktivitas mudik juga disuarakan Kabid Humas Polda Sulawesi Barat,  AKBP Syamsu Ridwan. Menurutnya, siapa saja yang memaksa diri untuk melakukan mudik apalagi yang datang dari zona merah pandemi covid-19, secara otomatis yang bersangkutan akan berstatus ODP (Orang Dalam Pemantauan).

"Sesuai dengan protokol kesehatan yang dirilis WHO dan wajib mengisolasikan diri selama 14 hari serta melaporkan ke pemerintah daerah setempat," ujar AKBP Syamsu Ridwan seperti dikutip dari tribratanews.sulbar.polri.go.id.

"Kalau sayang dengan keluarga di kampung halaman, sebaiknya jangan mudik dulu. Kita tidak tahu siapa yang terjangkit virus corona atau sebagai carier/pembawa virus corona tersebut," sambungnya.

Untuk mencegah kian meluasnya penyebaran covid-19, jajaran Polda Sulawesi Barat dibantu pemerintah daerah serta instansi terkait akan terus bersiap, menjaga aktivitas lalu lintas orang utamanya di wilayah diperbatasan.

"Saat ini kami aktif menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak bepergian sama sekali, termasuk pergi ke luar kota, apalagi pulang kampung menjelang hari mudik Lebaran," tutup AKBP Syamsu Ridwan. (*/Naf)