MAMUJU--DPRD Mamuju berencana untuk membicarakan kembali nasib tenaga kontrak yang diputihkan pemerintah kabupaten dengan dalih mengikuti rekomendasi BPK perwakilan Sulawesi Barat.

Anggota DPRD Mamuju, Ikhsan Syarif menyebut, pihaknya bakal secara resmi mengundang BPK dan pihak eksekutif untuk mendiskusikan kembali kejelasan nasib para tenaga kontrak yang dicoret itu.

"Insya Allah dalam waktu dekat akan rencanakan duduk bersama dengan BPK dan mendundang pemerintah kabupaten," sebut Ikhsan saat ditemui di kediamannya, Kamis (1/08).

Sebelumnya, beberapa anggota DPRD Mamuju berkesempatan berdiskusi dengan BPK RI perwakilan Sulawesi Barat, Rabu (31/07) kemarin. Pertemuan tersebut fokus membahas nasib tenaga kontrak yang ada di pemerintah kabupaten Mamuju.

Pertemuan itu merupakan tindaklanjut dari pro dan kontra kebijakan pemerintah kabupaten Mamuju yang menghapus sejumlah tenaga kontrak yang ada.

Anggota DPRD Mamuju, Muhammad Reza dalam keterangannya menjelaskan, dalam pertemuan itu, diketahui bahwa BPK RI perwakilan Sulawesi Barat sama sekali tak pernah merekomendasikan pengurangan jumlah tenaga kontrak.

"BPK menyebut, sama sekali tak pernah merekomendasikan untuk pengurangan tenaga kontrak. Yang ada adalah meminta pemerintah untuk menyesuaikan jumlah tenaga kontrak sesuai dengan analisis beban kerja di masing-masing OPD," ungkap Muhammad Reza.

Diksi menyesuaikan jumlah tenaga kontrak, kata Reza, tak harus diterjemahkan sebagai pintu untuk mengurangi tenaga kontrak seperti yang sudah dilakukan. Kata dia, justru ada beberapa OPD yang jika dilihat dari analisis beban kerja, justru masih membutuhkan tenaga.

"Kita saja di DPRD, dengan beban kerja yang sama sekali tidak bisa ditentukan, karena kadang-kadang kami rapat dari pagi hingga larut malam, itu masih membutuhkan tenaga. Belum lagi di beberapa OPD lain yang menurut kajian kita justru masih membutuhkan tenaga," ujar Muhammad Reza. (ADV)