MAMUJU--Anggota Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Abd Rahim mengaku kecewa atas ketidakhadiran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam rapat yang membahas dugaan penipuan penerimaan CPNS, Kamis (8/11).

Padahal kata Rahim, surat kepada Ka Kanwil Kemenkumhan untuk pertemuan tersebut sudah dilayangkan sejak beberapa hari lalu.

Rahim menyebut, mestinya Ka Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat hadir pada rapat itu. Hal tersebut penting sebagai komitmen untuk memberantas dugaan penipuan penerimaan CPNS di lembaga tersebut.

Rahim menyebut, terdapat ratusan orang yang saat ini diduga 'kena tipu' oleh oknum yang mengatasnamakan Kemenkumham Sulawesi Barat. Parahnya lagi, oknum  itu bahkan telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) sebagai modus untuk meminta sejumlah uang kepada para korbannya.

"Itu Ka Kanwil harusnya tersinggung dan marah dengan kejadian ini. Karena jelas-jelas merusak harkat dan martabatnya Kemenkumham," tegas Rahim.

Rahim yang ditemui usai rapat menantang pihak Kemenkumham agar segera melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Menurutnya, bukan tidak mungkin masih banyak korban lain yang belum terungkap.

"Tetapi kalau tidak segera melaporkan, maka sekali saya katakan tadi, jangan tersinggung kalau Rahim dan opini publik mengatakan, jangan-jangan ada oknum yang terlibat dalam persekongkolan dengan yang melakukan ini di lapangan, operator di lapangan," kata Rahim dengan nada tinggi.

Rahim mengungkapkan, IR yang diduga menjadi pelaku penipuan itu memakai nama dan menggunakan sejumlah atribut milik Kemenkumham. Semua ia gunakan dalam memuluskan aksinya melakukan penipuan kepada sejumlah orang.

"Belum lagi saya dengar-dengar katanya, itu juga tadi pengakuan korban, bahwa mobil yang dia pakai itu, operatornya itu, atas nama Irma, itu adalah mobil, katanya, pengakuannya tadi, itu adalah mobil Ibu Ka Kanwil. Bahkan ada foto-foto Ibu Ka Kanwil yang dibawa kemana-mana, entah bagaimana caranya dia dapatkan, kita tidak tahu," beber Rahim.

"Karena itu kita penting mengundang Ka Kanwil untuk datang mengklarifikasi itu. Sayangnya Ibu Ka Kanwil tidak datang, padahal inilah momentumnya untuk dia, untuk menposisikan Kanwil Kemnkumham untuk clean and claer dalam persoalan ini. Yang datang itu hanya kepala bagiannya saja," sesal dia.

Politisi asal Polman itu juga menyampaikan kepada para korban agar segera melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian. Ia menjamin, Komisi I DPRD Sulawesi Barat akan mendampingi para korban dalam laporannya itu.

"Tadi juga saya meminta kepada kepolisian, kalau pertemuan kita hari ini itu sudah dianggap sebagai bentuk pelaporan kita secara resmi. Bahwa ada masyarakat kami yang telah korban dengan iming-iming di-PNS-kan," katanya.

"Guna membuka seluruh tabir modus operandi penipuan itu. Biar kita tahu siapakah sebenarnya yang terlibat. Adakah aktor intelktualnya. Kalau ini tidak ada keseriusan dari Kanwil Kemenkumham, kemungkinannya kami akan melapor ke Kemnkumham di Jakarta," simpul Abdul Rahim. (Keto/A)