MAMUJU--Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar yang menyebut keterlambatan pembahasan APBD-P 2018 disebabkan oleh DPRD yang kelewat lama menggoreng-goreng APBD-P mendapat reaksi keras dari lembaga legislatif itu.

Anggota DPRD Sulawesi Barat dari partai NasDem, Abdul Rahim menganggap, apa yang disampaikan Gubernur sungguh-sungguh telah melukai perasaan ia, dan seluruh anggota DPRD yang ada.

"Istilah goreng-goreng itu adalah terminologi yang kurang pas. Karena ia bisa menimbulkan tafsir yang bermacam-macam. Saya pastikan, yang membuat lama itu karena kita ada yang prinsip yang ingin kami ungkap. Misalnya rendahnya serapan anggaran di OPD yang rata-rata masih di bawah 40 Persen. Jadi tidak ada itu goreng-goreng, tidak ada nego," tutur Rahim dalam konfrensi pers yang digelar di salah satu ruangan di gedung DPRD Sulawesi Barat, Senin (29/10).

"Ini melukai perasaan kami. Kami ini representasi rakyat loh. Ini perlu dijawab gentle oleh Pak Gubernur. Bisa saja ini masuk ke dalam ranah pembunuhan karakter bagi kami di DPRD," tegas politisi asal Polman itu.

Rahim mengurai, keterlambatan pembahasan APBD-P 2018 lebih disebabkan karena serapan anggaran yang terbilang masih sangat rendah. Hal itulah yang kemudian ingin 'dikuliti' oleh DPRD dalam proses pembahasan APBD-P.

"Kami menelisik persoalan realisasi anggaran. Banyak pimpinan OPD yang tidak profesional, tidak mengerti Tupoksinya. Ada OPD yang terekam yang ternyata lebih banyak realisasi perjalanan dinasnya hingga sampai 80 Persen, sementara program yang menyentuh masyarakat masih di bawah 30 Persen. Ini ada apa ?, katanya kita ini mau mengurusi rakyat," sesal Rahim.

"Ternyata pimpinan OPD kita tidak berkomoeten. Hanya untuk membelanjakan anggaran yang ada itu ternyata mereka tidak mampu. Kalau seperti ini performa birokrasi kita, bukan tidak mungkin separuh dari visi misi Pak Gubernur itu tidak akan tercapai," begitu kata Abdul Rahim. (Naf/A)